Laporan Akhir - RarePlanet
Laporan Akhir - RarePlanet
Laporan Akhir - RarePlanet
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
uku amdal yang melibatkan pengawasan masyarakat tapi pada saat pelaksanaan dia<br />
diam saja, jadi seolah-olah inisiatif kita sendiri utk mengadakan pengawasan (FGD3),<br />
• ”masyarakat tidak diberi tahu misalnya saat ada pelanggaran di mana harus melapor<br />
... tidak ada mekanisme pengawasan ... kalau diterapkan lebih bagus, ... tapi<br />
pelaksanaan itu hasilnya tidak diketahui masyarakat” (FGD3),<br />
• ”saat investor atau perusahaan masuk, ada peran masyarakat saat mengeluarkan izin,<br />
tapi bukan HPH karena HPH kan dari atas ... kalau di sini misalnya IPK paling tidak<br />
ada pertemuan dengan masyarakat dan sebelum bekerja ada pembicaraan dan<br />
perjanjian-perjanjian seperti harga dan sebagainya, setelah dilengkapi baru diberikan<br />
rekomendasi. Jadi setelah semua disepakati semua masyarakat baru rekomendasi<br />
keluar” (FGD3)<br />
Ada juga kebingungan masyarakat akan peran lembaga pengelola, misalnya:<br />
• ”pertama-tamanya semangat terus lama-lama makin kendor, semangat makin turun ...<br />
jadi harapan kami supaya yah teruslah dilestarikan tu hutan lindung ... karena harapan<br />
kami cuma disitu karena hutan yang lainkan sudah habis digusur” (FGD7),<br />
• ”perpisahan TNC dgn BP (catatan: Badan Pengelola) tidak ada penjelasan .... pekoka<br />
(catatan: Petugas Konservasi Kampung) juga masyarakat tidak mengerti ... diusulkan<br />
jugan hanya enam bulan dan bergilir, tapi sampai sekarang tidak ada” (FGD1),<br />
• ”untuk BP mohon agar segera diganti secepatnya ... agar kelihatan yang sanggup dan<br />
tidak, yang diambil masing-masing 1 orang dari Muara Lesan, Sido Bangen, Merapun<br />
dan Lesan Dayak. Agar supaya benar-benar bergiliran dan bisa diberi waktu 1, 3, atau<br />
6 bulan. Sesudah itu bergilir lagi. Lebih baik pergantian 1 bulan agar dibagi-bagi<br />
sebagai pembelajaran bagi masyarakat. Tapi ada orang yang sudah tetap agar jika<br />
ada yang diperlukan tidak repot lagi. Kalau semuanya baru, tidak tau apa yang harus<br />
dikerjakan” (FGD1).<br />
Kebijakan alih fungsi kawasan hutan yang tidak mengakomodasikan kepentingan<br />
masyarakat yang juga bergantung kepada hutannya, misalnya:<br />
• ”di Sidobangen dalam 1 tahun, ada yang bisa buka 7-12 hektar ... kalau sudah begitu,<br />
tentu saja hutan cepat habis” (FGD5),<br />
• ”kalau dulu tidak ada otonomi daerah, tidak ada perusahan, maka hutan tetap utuh ...<br />
tebang liar walaupun ada tapi terbatas, jadi hutan tidak terganggu ... kalau berbicara<br />
tentang hutan, kami sangat salut tapi di mana hak masyarakat, dan juga di kawasan<br />
yang sudah dilingkari, apa masyarakat masih bisa mengambil makanan di situ ...<br />
bukan karena kami tidak mendukung, tapi kami sangat mendukung karena utk masa<br />
depan” (FGD1),<br />
• ”masalah kebijakan pemerintah, katakan kita melarang seperti HPH, itu sudah<br />
diberikan status tanah negara kan, jadi kita antara melarang dan tidak itu tidak ada<br />
kekuatan ... katakana kita tidak mau beri ijin, tapi ijin prinsipnya dari pusat, artinya<br />
masyarakat hanya sekedar permisi, karena legalitas ijin dari pusat, jadi serba susah”<br />
(FGD3).<br />
2.3 Survei KAP (Knowledges, Attitude, Practice)<br />
2.3.1 Survei Pra Kampanye (Pre Survey)<br />
Survei adalah suatu metoda pengumpulan data kuantitatif yang digunakan untuk menguji<br />
ulang temuan-temuan yang diperoleh dari proses sebelumnya. Selain itu, survei ini juga<br />
33