Laporan Akhir - RarePlanet

ersama dengan kesadaran penuh bahwa para stakeholder memang memerlukan
kawasan perlindungan tata air, tanah dan kenakeragaman hayati yang ada di Hutan.
Berdasarkan temuan dari pertemuan stakeholder (17 November 2007), hasil FGD (10, 12,
14 dan 20 Desember 2007) dan dan Survei Pra-Kampanye (31 Januari-2 Februari 2008)
maka diperoleh konsep model Kawasan Lindung Sungai Lesan sebagaimana tampak
pada gambar. Dengan konsep model ini, diperoleh gambaran bahwa keberadaan
kawasan Hutan Lindung Sungai Lesan sebagai kawasan konservasi di Kecamatan Kelay
sangat penting keberadaanya. Hanya saja keberadaanya semakin terancam dengan
adanya illegal logging, pembukaan lahan atau konversi lahan, perambahan kayu yang
berlebihan perkebunan, kebakaran dan perburuan satwa dilindungi.
Pembukaan lahan (konversi lahan) untuk perkebunan sawit yang sedang marak dilakukan
di sekitar kawasan pada saat ini benar-benar menjadi isu pro dan kontra. Di awal
negosiasi, alih fungsi lahan menjadi Kawasan Lindung Sungai Lesan mudah terjadi karena
perencanaan lahan yang kurang jelas di tingkat Kampung, sehingga ketika ada investor
yang datang dengan tidak adanya tata ruang jelas ini, maka masyarakat dengan mudah
setuju menerima tawaran untuk memberikan lahan kampong untuk dikelola perusahaan.
Padahal satu sisi, Masyarakat tidak dibekali pengetahuan yang cukup mendalam
mengenai keuntungan maupun kerugian alih fungsi lahan tersebut. Bagi pemda tentunya
hadirnya perusahaan ini merupakan pendapatan asli daerah (PAD) potensial. Tetapi bagi
masyarakat, kesulitan berladang dan mendapatkan hasil hutan lainnya, terjadinya banjir
yang lebih besar dan erosi memang dinilai sebagai dampak dari pembukaan lahan yang
tidak ramah lingkungan. Satu sisi, dengan posisi tawar masyarakat yang tidak kuat dalam
negosiasi juga membuat masyarakat telah menyadari bahwa keputusan alih fungsi lahan
mestinya melalui perencanaan yang partisipatif. Dalam beberapa kasus pemberian
rekomendasi kampung hanya melibatkan elit kampung yang akhirnya pemerintah
menerbitkan ijin kelola lahan bagi perusahaan.
Kesulitan untuk berladang, bahkan hasil ladang atau kebun yang semakin menurun
khususnya di Kampung Merapun yang telah dibuka menjadi perkebunan sawit telah
menjadi keresahan tetapi sayang posisi tawar masyarakat tidak begitu baik. Hal ini
diperparah dengan dengan kondisi awal, masyarakat tidak dibekali pengetahuan selukbeluk
perkebunan sawit. Potensi aktivitas pembukaan ladang/kebun yang menjadi tradisi
lokal akhirnya akan merambat dalam kawasan (tata batas tidak jelas dengan kampung
atau karena kurangnya pengetahuan) juga akhirnya akan menjadi ancaman langsung bagi
keberadaan kawasan. Hal ini dipicu masalah keterbatasan lahan kelola masyarakat atas
lahan hutan telah hilang/tidak ada.
Kebakaran hutan yang potensial di dalam kawasan juga akan terjadi jika adanya
pembukaan ladang yang tidak diawasi, kurangnya penegakan hukum serta akibat
pembukaan lahan, selain tentunya karena faktor alam (misalnya kekeringan). Terjadinya
perburuan satwa yang dilindungi di sekitar kawasan disebabkan kurangnya penegakan
hukum dan kepedulian dan pengetahuan yang kurang mengenai satwa yang dilindungi.
Dengan adanya akses dengan masuknya perusahaan, kurangnya pengawasan,
pengetahuan dan fungsi BP Lesan serta kawasan yang rendah, ada pasar sebagai akibat
kebutuhan bahan baku bangunan juga akan berdampak langsung adanya kegiatan
penebangan liar dalam kawasan. Gaharu sebagai salah satu hasil hutan non kayu sering
dirambah oleh pihak luar secara illegal dalam kawasan (informasi dari Megan Fox -
Seorang Peneliti dan Abet (Pekoka) juga telah terjadi tahun 2008.
36