download - KontraS
download - KontraS
download - KontraS
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
JEJAK SANG PEJUANG<br />
Pollycarpus Diganjar Hukuman 20 Tahun Penjara<br />
Akhir Januari (25/1), majelis hakim mengabulkan permohonan PK kasus Munir. Polly<br />
mantan pilot Garuda itu terbukti bersalah dan divonis penjara 20 tahun. Sedang Indra<br />
Setiawan diganjar satu tahun penjara. Sayang, Rohainil Aini divonis bebas karena tak<br />
terbukti bersalah. Polisi berjanji akan menyidik kembali nama-nama (penjabat BIN), yang<br />
terlibat dalam konspirasi pembunuhan ini, berdasarkan fakta yang ada di persidangan.<br />
Memasuki 2008, Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM)<br />
menilai keseriusan Kepolisian RI, Kejaksaan Agung dan<br />
Pengadilan khususnya Mahkamah Agung (MA) untuk<br />
mengungkap kasus konspirasi pembunuhan pejuang HAM,<br />
Munir mengendur. Sehingga beberapa perkembangan<br />
pengungkapan fakta yang cukup menjanjikan di tahun 2007<br />
tereduksi.<br />
Berdasarkan perkembangan persidangan untuk tersangka Indra<br />
Setiawan (mantan Dirut Garuda) dan Rohainil Aini (Secretary<br />
Chief of Pilot Garuda), Kepolisian RI, Kejaksaan Agung dan<br />
Pengadilan belum sanggup menghadirkan saksi-saksi, yakni<br />
Agen BIN Budi Santoso, Mantan Deputi V BIN Muchdi<br />
Purwopranjono, Wakil Ketua BIN As’ad Ali Said, Mantan Ketua<br />
BIN Hendropriyono. Di sisi lain, dalam persidangan dengan<br />
terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto, MA tak kunjung<br />
mengeluarkan putusan Peninjauan Kembali (PK).<br />
KASUM juga menilai, hal penting yang harus segera dilakukan<br />
MA di awal 2008 adalah segera memutuskan PK bagi Polly.<br />
Putusan PK ini tidak hanya memutuskan Polly bersalah dengan<br />
membatalkan putusan majelis hakim MA sebelumnya, namun<br />
juga harus menggambarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam<br />
persidangan yang memberikan gambaran dan bukti bahwa<br />
pembunuhan ini tidak hanya melibatkan Polly, namun juga<br />
beberapa pejabat penting yang ada dalam BIN. Demikian pula<br />
MA harus berani mengambil fakta persidangan yang muncul<br />
dalam sidang Indra Setiawan dan Rohainil Aini, terutama fakta<br />
yang berkaitan dengan para pejabat BIN.<br />
Sedangkan Jaksa Agung dengan timnya harus segera<br />
menghadirkan Budi Santoso di persidangan dan meminta Kepala<br />
BIN bekerjasama dalam proses hukum ini. Usaha ini merupakan<br />
bentuk dari keseriusan pihak kejaksaan untuk mengungkap<br />
konpirasi pembunuhan ini.<br />
Disamping kedua hal diatas, pemeriksaan oleh kepolisian<br />
terhadap As’ad Ali Said, Hendropriyono dan Muchdi PR menjadi<br />
penting. Terutama, setelah proses persidangan pada 2007 lalu<br />
berhasil mengungkap adanya benang merah upaya sistematis<br />
yang dilakukan oleh para pejabat BIN dalam menghilangkan<br />
nyawa Munir.<br />
Sekadar mengingatkan, pada proses persidangan 2007 tercatat<br />
beberapa fakta penting peranan Polly dan Muchdi PR yang tidak<br />
ditolak dan tidak terungkap pada sidang-sidang sebelumnya,<br />
yaitu bahwa penerbangan Polly (6 September 2004) dengan GA<br />
974 adalah kemauannya sendiri. Hal ini terungkap dalam sidang<br />
Indra Setiawan dengan agenda konfrontasi yang dihadiri oleh<br />
Rohainil Aini, Karmel Sembiring dan Ramelgia Anwar. Dengan<br />
demikian telah terjadi penyalahgunaan prosedur yang ada.<br />
Terungkap pula keterkaitan Polly dengan BIN dengan<br />
pengakuan bahwa penugasan Polly menjadi Aviation Security<br />
atas permintaan BIN. Terungkap pula keterkaitan Polly<br />
dengan Muchdi PR selaku Deputi V BIN serta keterlibatan<br />
beberapa pejabat dan agen BIN lainnya dalam pembunuhan<br />
ini.<br />
Berdasarkan evaluasi KASUM, di tahun 2007 lalu tim<br />
kepolisian yang baru telah menunjukkan kerja yang lebih<br />
baik dari tim sebelumnya, walaupun sampai saat ini belum<br />
ditunjukkan bukti konkret akan upaya penegakan hukum<br />
yang serius kepada pejabat BIN yang diduga kuat terlibat<br />
dalam pembunuhan ini.<br />
Tahun lalu juga membuktikan bahwa BIN yang dikepalai oleh<br />
Syamsir Siregar belum menunjukkan langkah yang kooperatif<br />
dalam penegakan hukum. Hal ini dibuktikan dengan “tidak<br />
bersedianya” anggota BIN Budi Santoso dipanggil kejaksaan<br />
untuk bersaksi.<br />
Atas dasar kemajuan dan hambatan di tahun 2007, KASUM<br />
mendesak Presiden SBY untuk memerintahkan Kepala BIN<br />
agar bekerjasama dalam penegakan hukum pengungkapan<br />
pembunuhan Munir dan memerintahkan Kejagung serta<br />
Kepolisian agar bersungguh-sungguh menggungkap fakta<br />
dan menghadirkan dalam persidangan. KASUM berharap<br />
Pengadilan dapat bekerja atas dasar keadilan dan kebenaran<br />
yang tidak hanya dilahirkan dalam dokument formal namun<br />
juga fakta yang berkembang di masyarakat dan publik luas.<br />
BIN harus umumkan<br />
Mengamati perkembangan tersebut, pengamat intelijen<br />
Suripto mengatakan bahwa BIN harus mengumumkan secara<br />
terbuka mengenai siapa orang atau pihak yang patut diduga<br />
membunuh Munir. “Di polisi kan ada intelijennya. Ya, harus<br />
mengumumkan secara terbuka, “ ujar Suripto.<br />
Yang dimaksudkan diumumkan secara terbuka adalah<br />
sejumlah bukti yang mengarah kepada terbunuhnya Munir,<br />
katanya. Suripto memberi contoh, kontak telepon yang<br />
intensif antara Polly dengan penjabat BIN Muchdi PR adalah<br />
bukti kunci untuk menguak tabir siapa yang bertanggung<br />
jawab di balik kematian Munir. “Isi percakapan tersebut<br />
adalah bukti kunci adanya konspirasi di balik kematian<br />
Munir, “ ujar Suripto.<br />
Kontak intensif antara Muchdi dan Polly tertuang dalam<br />
putusan majelis hakim PN Jakarta Pusat (20/12/2005). Kontak<br />
ini berlangsung selama 41 kali sambungan telepon antara<br />
telepon seluler milik Muchdi dan nomor telepon rumah dan<br />
telepon seluler Polly.<br />
10<br />
Berita Kontras No.01/I-II/2008