download - KontraS

More documents

Recommendations

Info

REMPAH-REMPAHH Proyeksi Reformasi Sektor Keamanan 2008 Reformasi sektor keamanan di Indonesia telah memasuki satu dasawarsa. Sayang, tetap belum terjadi perubahan signifikan di tingkat legislasi, institusi dan perilaku aktor-aktor di sektor keamanan. Hingga 2007 Otoritas Politik Sipil terkesan “cari aman” dalam membina relasi dan penataan sektor keamanan. Dampaknya kebijakan sektor keamanan berhenti pada pembentukan aturan semata-mata Menilik hal tersebut, maka ada beberapa capaian yang perlu diapresiasi dalam sektor keamanan seperti, dikeluarkannya TNI dan Polri dari lembaga legislatif, pemisahan secara kelembagaan TNI dan Polri, penetapan APBN sebagai satu-satunya sumber anggaran pertahanan dan penetapan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang berwenang melakukan audit, terakhir adalah penentuan batas waktu pengambialihan bisnis militer Sayangnya capaian-capaian tersebut, masih banyak yang berhenti pada tataran akomodasi dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan, dan miskin implementasi. Terbukti tenggat waktu yang diberikan undang-undang No 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 76 untuk pengambilalihan bisnis militer kian dekat, namun peraturan presiden yang akan menjadi panduan belum juga diterbitkan. Sedangkan APBN sebagai satu-satunya sumber anggaran pertahanan, belum direalisasikan. APBD-APBD dan BRR masih mengalokasikan dana untuk sektor keamanan. Hal ini termasuk masih berguritanya bisnis-bisnis militer, formal maupun non formal. Kemudian masalah penempatan Mabes TNI di bawah Dephan di counter dengan wacana penempatan Polri di bawah departemen dan tidak langsung di bawah presiden. Padahal, keterbatasan anggaran masih jadi kendala serius yang belum dapat komitmen penyelesaian. Karenanya ketika kesejahteraan prajurit komponen utama belum memadai, pemerintah sudah melirik pembentukan komponen cadangan yang notabene pasti akan membutuhkan alokasi sumberdaya yang sangat besar. Masaah lain, tidak kunjung dibentuknya Strategic Defense Review (SDR) dan Dewan Pertahanan Nasional, ketiadaan kemauan politik menyusun kebijakan intelijen negara dan masih tingginya kekerasan dan angka kriminal termasuk bentrok TNI-Polri. Kondisi geografis Seharusnya pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Angkatan Laut yang kuat mampu menjadi ciri Indonesia sebagai negara kepulauan itu. Sayang, hingga kini orientasi pembangunan kapabilitas pertahanan yang demikian belum terlihat dengan jelas. Dengan dalih keterbatasan anggaran, orientasi pengembangan matra darat masih lebih kental. Beberapa komando teritorial baru di Papua dan di Ende Flores justru dibentuk kembali. Selain itu, dilanjutkannya tradisi pengangkatan menteri pertahanan dari tokoh sipil sejak jaman Presiden Gus Dur dan Presiden Megawati yang menjadi salah satu parameter diterapkannya prinsip supremasi sipil. Hal ini perlu ditingkat dengan integrasi Departemen Pertahanan dan Mabes TNI sebagaimana di tentukan dalam pasal 3 ayat (2) UU No 34 tahun 2004 yang berbunyi: “Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan.” Proyeksi 2008 Berangkat dari setumpuk permasalah yang diungkapkan diatas, Kontras dan sejumlah LSM (INFID, Imparsial, HRWG, IDSPS, YLBHI, DEMOS, LBH Pers, ITP, JATAM, WALHI, ICW, Lespersi, Praxis, ELSAM , dan LBH Jakarta), menyampaikan sejumlah proyeksi sektor keamanan untuk tahun 2008, diantaranya, pertama, reformasi sektor keamanan harus menciptakan aktor aktor keamanan yang profesional, sesuai dengan tata nilai demokrasi dan berdasarkan pada prinsip good governance. Harapannya sistem keamanan dapat menjaga kemanan negara (state security) dan mampu memberikan rasa aman kepada warga negara (human security). Kedua, netralitas aktor keamanan ditengah upaya merebut dan atau mempertahankan kekuasaan oleh elit-elit politik mutlak harus ditegakkan. Ketiga, pemerintah harus segera menyusun grand strategi pertahanan Indonesia, sehingga proses pembangunan pertahanan dapat dilakukan secara terencana, terukur, berdasarkan prioritas dan kemampuan. Pembangunan Kapabilitas pertahanan yang tambal sulam menunjukkan pemerintah setengah dalam melakukan reformasi. Keempat, peningkatan bertahap anggaran pertahanan harus disertai dengan komitmen untuk mengurangi kebutuhan pertahanan yang tidak effektif dan tidak efisien secara sistematis. Pengurangan kebutuhan pertahanan ini bisa dilakukan dengan melakukan efisiensi biaya perawatan persenjataan terutama dengan melakukan pemusnahan sistem persenjataan (arms disposal) yang sudah tidak layak pakai atau yang tidak lagi relevan dengan perkembangan teknologi militer terkini. Kelima, lembaga yang memiliki otoritas untuk melakukan audit terhadap TNI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus memperluas lingkup wilayah auditnya, seperti dalam pengadaan alat utama system persenjataan yang kerapkali membutuhkan anggaran sangat besar. Kami juga mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit pada kegiatan TNI di wilayah konflik, untuk mengetahui adanya penyimpangan penggunaan dana APBN sektor pertahanan untuk tindak pelanggaran HAM. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut korupsi dan 26 Berita Kontras No.01/I-II/2008
REMPAH-REMPAHH kejahatan ekonomi yang melibatkan kalangan anggota TNI aktif juga hendaknya bisa muncul. Keenam, evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kepolisian paska pemisahan dan konsistensi dalam formulasi kepolisian yang profesional dan bersifat adalah kemutlakan. Kedepan, sebaiknya polisi meninggalkan pengembangan yang berorientasi pada pemanfaatan proyek dan isu internasional dan kecenderungan berkompetisi dengan Polri. Ketujuh, penyusunan Regulasi untuk perbaikan kerja-kerja intelejen, melalui pembuatan payung hukum untuk Badan Intelijen Negara dan Mekanisme Koordinasi Unit-unit kerja intelijen tampaknya menjadi kebutuhan mendesak, untuk memutus mata rantai penyalahgunaan kewenangan intelejen dan peningkatan kemampuan dalam mengantisipasi kejahatan dan ancaman trans-nasional seperti dalam kasuskasus terorisme. Kedelapan, DPR hendaknya memaksimalisasi fungsi-fungsi pengawasannya(parliament oversight), terutama terkait dengan legislasi-legislasi dan penggunaan anggaran di sektor keamanan, terutama terkait sejauhmana keduanya secara efektif mempengaruhi profesionalitas dan perbaikan kinerja aktoraktor keamanan. Terakhir, penempatan aspirasi publik dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis sektor keamanan hendaknya menjadi corak dari prosedur pebuatan kebijakan di sektor keamanan kedepan. Terlebih bahwa dimensi persoalan sektor keamanan tidak melulu terkait dengan isu-isu militer, kepolisian dan intelejen semata-mata, namun juga mencakup soal-soal lain seperti kemiskinan, ketahanan pangan, perubahan iklim dan bencana alam, dan lain-lain. *** Bila anda tertarik soal kasus kasus pelanggaran HAM termasuk perkembangan kasus pembunuhan Munir anda dapat mengunjungi www.kontras.org anda juga dapat men<strong>download</strong> terbitan kami seperti buletin, buku-buku, serta sejumlah data dan peraturan nasional, internasional terkait dengan Hak Asasi Manusia Website ini juga bisa dimanfaatkan untuk para Peneliti yang tengah mendalami issue seputar HAM dan demokrasi di Indonesia Bagi mereka yang suka “nakal” atau memantau kami melalui web ini akan memudahkan anda mengenal Lebih dalam tentang <strong>KontraS</strong> Selamat Berkunjung !!! Berita Kontras No.01/I-II/2008 27
Page 2 and 3: KontraS KontraS (Komisi Untuk Orang
Page 4 and 5: BERITA UTAMA kemauan. Ifdhal mengus
Page 6 and 7: BERITA UTAMA diantaranya: Tjasman (
Page 8 and 9: Penurunan Bendera Setengah Tiang Ol
Page 10 and 11: JEJAK SANG PEJUANG Pollycarpus Diga
Page 12 and 13: JEJAK SANG PEJUANG menerima uang da
Page 14 and 15: JEJAK SANG PEJUANG wakil kepentinga
Page 16 and 17: JEJAK SANG PEJUANG sudah dijalani (
Page 18 and 19: JEJAK SANG PEJUANG pribadi mendoron
Page 20 and 21: KABAR DAERAH Peringatan 19 Tahun Pe
Page 22 and 23: KABAR DAERAH Menentang Pemberian Bo
Page 24 and 25: KABAR DAERAH Lagi TNI-POLRI Bentrok
Page 28 and 29: REMPAH-REMPAHH Seleksi Hakim MK Dil
Page 30 and 31: KABAR DARI SEBERANG Xanana yang men

download - KontraS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?