download - KontraS

More documents

Recommendations

Info

Penurunan Bendera Setengah Tiang Oleh : Usman Hamid Suatu hari saya dikirimi surat elektronik oleh seorang sahabat yang bertanya mengapa <strong>KontraS</strong> menolak menurunkan bendera setengah tiang selama 7 hari berkabung atas perginya mantan Presiden Soeharto. Pengibaran bendera 1/2 tiang selama 7 hari memang dilakukan dengan merujuk Pasal 125 ayat (4) PP No.62/ 1990 yang ditetapkan 26 Desember 1990. Namun jika kita menelusuri area-area pemukiman penduduk di sekitar kita, ada begitu banyak warga masyarakat yang tak menurunkan bendera setengah tiang sebagaimana diinstruksikan pemerintah. Apakah ini sebuah tanda ketidakpatuhan warga sipil atas kebijakan pemerintah (civil disobedience) Apapun jawabannya, instruksi pemerintah tersebut malah mencerminkan kepribadian ganda Negara. Di satu sisi menempatkan Soeharto sebagai terdakwa korupsi tujuh yayasan, tapi pada saat yang sama ingin menempatkannya sebagai prajurit terbaik dan negarawan sejati, lalu menempatkan kejahatan korupsi yang dituduhkan kepadanya dalam ruang lingkup kekhilafan di ranah privat. Ada dua alasan. Pertama, penurunan bendera sebagai act of obedience. Pengibaran bendera sebagai tindakan kepatuhan dalam sudut pandang legal institusional atau positivisme (formalisme hukum) meminta kita mematuhi instruksi Presiden/ pemerintah atas kematian mantan penguasan rejim Orde Baru Soeharto. Instruksi negara perlu dipisahkan dari otonomi personal dan kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan cara bersikap warganya. Sebagai warga demokratik, kita berusaha tak terjebak ke dalam cara berpikir “Befehl is befehl” (instruksi adalah instruksi), apalagi menafsirkan peraturan sebagaimana pihak yang kuat (pemerintah yang berkuasa saat ini) menafsirkannya begitu saja. Sebagai ilustrasi, andai pemerintah mengesahkan peraturan wajib militer bagi setiap warga berusia 18-45 tahun untuk mempertahankan negara, apakah itu berarti semua warga harus patuh Apakah jika ada yang menolak kewajiban itu lalu kita anggap sama dengan menolak untuk mempertahankan negara/negeri/republik Jawaban atas dua pertanyaan ini adalah satu, tidak. Mempertahankan tanah air tempat kita dilahirkan adalah hak sekaligus kewajiban moral/etis. Tapi itu bisa lewat beragam cara. Wamil hanyalah satu di antara banyak cara. Mereka yang berkeyakinan untuk memegang teguh keyakinan ahimsa atau nir-kekerasan tentu menolak untuk mengikuti wamil karena dinilai mengandung unsur kekerasan. Mereka yakin bahwa hidup bersama dalam perdamaian bisa ditempuh dengan cara yang beradab/tanpa kekerasan. Jalan militer/perang terbukti memakan ongkos besar, persenjataan, uang hingga biaya kemanusiaan yang kerap menimbulkan kesedihan, derita dan kertelukaan. Adalah sah bila seorang warga menolak untuk ikut wamil demi mempertahankan negara. Sikap ini merupakan bagian dari hak seseorang atas kemerdekaannya dalam berpikir dan berkeyakinan. Hukum internasional/nasional tentang Hakhak Sipil dan Politik menjamin hak setiap orang yang menolak memenuhi panggilan wajib militer (consentious objectors). Komisi HAM PBB meminta tiap negara menyediakan alternatif bela negara selain wamil, seperti pemadam kebakaran, ahli teknologi dst. Di sini paham pertahanan tak sekadar dipahami sebagai military based defence tapi juga civilian based defence. Sebagian besar negara-negara kini telah menghapus wajib militer. Aksi menuntut pengadilan terhadap Soeharto Dok.Kontras Ada banyak ilustrasi yang dapat dikemukakan untuk melihat peraturan sebagai peraturan, perintah sebagai perintah. Misalnya, pandangan realisme hukum yang meyakini bahwa keputusan hakim boleh berbeda dengan teks hukum atau peraturan. Ini karena definisi hukum kerap menjadi kabur saat disandingkan dengan kenyataan. Demi kebenaran, demi keadilan, hakim bisa menembus normatifitas hukum di atas kertas. Saya tak hendak menyamakan sikap dan cara kita memandang peraturan, melainkan hendak meminta pemerintah memperlakukan mereka yang sama dengan cara yang sama, dan dengan cara berbeda untuk mereka yang berbeda. Itu agar adil/fair. Dan kita yakin, pemerintah tak sedang memaksakan kehendaknya, dan karena itu pula saya bisa mengerti dan tetap menghormati mereka yang mengibarkan bendera setengah 8 Berita Kontras No.01/I-II/2008
tiang atas dasar hati sanubari sendiri ketimbang melakukannya sebagai sebuah kepatuhan belaka. Kedua, bendera sebagai act of recognition. Bendera adalah sebuah lambang tindakan pengakuan, bisa kepada kedaulatan sebuah bangsa atau lambang penghormatan kepada sesuatu yang mulia, seperti penghormatan pada orang terhormat yang mati dalam perjuangan. Benar bahwa Jenderal Soeharto telah diakui telah menduduki jabatan Presiden Republik Indonesia selama tiga dekade. Pengakuan itu tak lagi punya arti yang sama ketika proses perolehan jabatannya dulu ditempuh lewat kudetamerangkak atas kekuasaan Presiden RI Soekarno; terlebih lagi karena status terakhirnya sebagai seorang terdakwa perkara kejahatan serius, yaitu korupsi tujuh yayasan. Presiden Chile Michelle Bachelet menolak upacara kenegaraan untuk kematian mantan Presiden Chile Jenderal Augusto Pinochet. Alasannya sederhana, status hukum Pinochet sebagai terdakwa kejahatan korupsi serta skandal Pinochet menggulingkan pemerintahan sipil Salvador Allende lewat kudeta militer, mengepung dan membom istana Allende. Penolakan ini bukan tanpa kebijaksanaan. Meski menolak upacara kenegaraan, ia kemudian menyetujui upacara militer bagi kematian Pinochet. Selanjutnya, proses hukum atas dugaan korupsi yang dilakukan keluarga dan kroni-kroninya Pinochet tidak dihentikan. Lalu bagaimana menempatkan Soeharto dalam perjalanan sejarah Apakah benar ada jasanya atau sebaliknya, merusak cita-cita republik Indonesia Di sini, kita mungkin bisa berbeda. Selain hal di atas, penolakan aktivis HAM atas penurunan bendera ½ tiang lebih didasari pada sebuah bentuk solidaritas pada korban politik kekerasan Orde Baru. Sikap ini tentu “bukan sebuah kepercayaan filosofis dan agama …(melainkan) kepekaan memahami perasaan orang lain yang mampu membuat kita bersikap solider kepada orang lain (Richard Rorty). Siaran Pers mengenai status Soeharto paska kematiannya Aksi korban menuntut pengadilan atas Soeharto Koalisi melakukan kunjungan ke Gedung DPR/MPR, mereka diterima oleh Ketua MPR-RI Hidayat Nur Wahid, terkait dengan kasus Soeharto Dok. Kontras Berita Kontras No.01/I-II/2008 9
Page 2 and 3: KontraS KontraS (Komisi Untuk Orang
Page 4 and 5: BERITA UTAMA kemauan. Ifdhal mengus
Page 6 and 7: BERITA UTAMA diantaranya: Tjasman (
Page 10 and 11: JEJAK SANG PEJUANG Pollycarpus Diga
Page 12 and 13: JEJAK SANG PEJUANG menerima uang da
Page 14 and 15: JEJAK SANG PEJUANG wakil kepentinga
Page 16 and 17: JEJAK SANG PEJUANG sudah dijalani (
Page 18 and 19: JEJAK SANG PEJUANG pribadi mendoron
Page 20 and 21: KABAR DAERAH Peringatan 19 Tahun Pe
Page 22 and 23: KABAR DAERAH Menentang Pemberian Bo
Page 24 and 25: KABAR DAERAH Lagi TNI-POLRI Bentrok
Page 26 and 27: REMPAH-REMPAHH Proyeksi Reformasi S
Page 28 and 29: REMPAH-REMPAHH Seleksi Hakim MK Dil
Page 30 and 31: KABAR DARI SEBERANG Xanana yang men

download - KontraS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?