download - KontraS

More documents

Recommendations

Info

KABAR DAERAH Menentang Pemberian Bonus Pada Aparat Keamanan di Aceh Barat Kita patut memberikan apresiasi pada aparat Kepolisian Aceh Barat yang telah berhasil menangkap pelaku perampokan bersenjata api, yang terjadi pada (06/2), di Desa Putim, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat. Namun, KontraS Aceh, GeRAK Aceh dan LBH Banda Aceh menentang keras sikap Pemerintah Kabupaten dan DPR Kabupaten Aceh Barat, yang menyatakan apresiasi tersebut dengan memberikan bonus berupa uang sebesar Rp. 40 juta pada pihak Kepolisian dan TNI. Bonus ini diberikan sebagai bentuk dukungan Pemkab dan DPRK setempat terhadap aparat keamanan, dalam membantu menindak pelaku tidak kriminal di wilayah tersebut. Pembiayaan bonus itu bersumber dari APBD Kabupaten Aceh Barat. Kita jelas menentang pemberian bonus ini. Karena, pemberian bonus pada aparat Kepolisian dan TNI telah mencederai profesionalisme aparat keamanan itu sendiri. Tindakan tersebut seharusnya tidak perlu dilakukan mengingat, menindak segala kejahatan kriminal yang terjadi di Aceh sudah menjadi fungsi dan tugas pokok Kepolisian sesuai dengan UU No. 02/2002 tentang Polri, walaupun tanpa dukungan berupa bonus dari Pemerintah setempat. Sementara itu, upaya memotivasi masyarakat dalam menindak segala kejahatan merupakan tantangan tersendiri bagi pihak kepolisian yang bisa dilakukan dengan strategi Perpolisian Masyarakat (Polmas), demi menciptakan dukungan yang kuat dari masyarakat. Dimana, tindakan tersebut bertentangan dengan UU No. 02/2002 tentang Polri dan UU No. 34/2004, tentang TNI yang dengan tegas menyebutkan sumber pendanaan kedua instansi vertikal tersebut bersumber dari APBN. Mengejar material semata Dampak lainnya dari pemberian bonus tersebut adalah kekhawatiran akan penegakan hukum ke depan tidak lagi dilakukan atas dasar kesadaran dan tanggungjawab, tapi atas dasar mengejar material semata. Padahal, kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sedangkan, dari sisi anggaran tindakan pemberian bonus ini juga mengakibatkan terbebaninya anggaran untuk hal-hal yang bukan merupakan kebutuhan prioritas masyarakat Aceh Barat. Terlebih pula pemberian bonus tersebut tidak sesuai dengan peruntukkan yang telah ditetapkan oleh APBD. Hal lainnya adalah pemberian bonus ini berdampak pada Pemkab dan DPRK Aceh Barat telah mengembalikan polisi pada perpolisian konvensional (perpolisian tradisional) yang menekankan pada perpolisian yang bersifat reaktif (reactive policing) dalam rangka pencapaian kondisi keamanan dan ketertiban. Ini bertolak belakang dengan strategi perpolisian masyarakat saat ini, yaitu perpolisian modern yang mempraktekkan gaya perpolisian yang berorientasi atau menekankan pada penuntasan masalah (problem solving policing,) dan kegiatan yang sepenuhnya berorientasi pada pada pelayanan atau jasa-jasa publik (public service policing). Karena itu bentuk dukungan atau apresiasi terhadap keberhasilan kepolisian tidak seharusnya diberikan dalam bentuk bonus. Pemerintah Kabupaten dan DPRK Aceh Barat bisa memperjuangkan kebutuhan Kepolisian dan TNI dengan mendorong pemenuhan anggaran yang layak melalui DPR- RI, misalnya dengan meningkatkan gaji dan biaya operasional yang mencukupi. Sehingga APBD Aceh Barat dapat difokuskan pada otoritas daerah untuk menjawab keuangan dan otoritas Aceh Barat. Selain itu semua pihak juga seharusnya menghargai upaya reformasi dalam sistem keamanan dan pertahanan yang sedang dilakukan oleh Polri dan TNI, sehinggga tidak mencederai profesionalisme Polri dan TNI itu sendiri.*** Sambungan dari hal 19 meluas di kalangan masyarakat sipil, maka penuntasan kasuskasus pelanggaran HAM di Aceh menjadi penting untuk segera diupayakan. Hingga saat ini upaya pemerintah belum menunjukkan usaha penuntasan pelanggaran HAM di Aceh. Termasuk belum ada upaya optimal untuk mencegah berulangnya kekerasn yang meluas di Aceh. Padahal perjanjian Helsinki dan UUPA memandatkan pembentukan pengadilan HAM di Aceh dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Bahkan batas akhirnya pun telah dilewati. DPR memiliki peran strategis dalam mendorong penuntasan pelanggaran HAM di masa lalu dan pencegahan kekerasan di Aceh. Hal ini mengingat DPR merupakan pihak yang merumuskan UUPA bersama sejumlah kalangan. DPR pula yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah, sebagaimana yang diatur dalam UUPA. Selain latar belakang historis dan peran konstusionalnya, DPR harus pula berpihak pada usaha membongkar kebenaran atas apa yang terjadi di Aceh terutama di masa konflik, memperbaiki kondisi para korban seoptimal mungkin dan mengadili para pelaku kejahatan-kejahatan serius yang merusak harkat dan martabat kemanusiaan. Karenanya, DPR, melalui Komisi III, segera mempertanyakan ke pemerintah perihal usaha penuntasan pelanggaran berat HAM di Aceh. Secara substansial dan adil bagi korban masyarakat sipil, terutama perempuan dan anak-anak. Penundaan penuntasan merupakan tindakan yang memperpanjang penderitaan dan membiarkan pelaku kejahatan berkeliaran.*** 22 Berita Kontras No.01/I-II/2008
Pasca Meninggalnya Husaini Mempertanyakan Keabsahan Analisa Dokter dan Polisi KABAR DAERAH Kembali jatuh korban akibat penyiksaan oleh aparat kepolisian. Meski jelas terdapat sejumlah bekas luka akibat penyiksaan, aparat menyatakan korban meninggal karena sakit. Selama ditahanpun korban tidak boleh dikunjungi keluarga. Penyiksaan demi penyiksaan nyatanya terus terjadi Keabsahan hasil analisa dokter dan pernyataan polisi yang menyatakan bahwa Husaini meninggal karena mengalami sakit paru-paru, kiranya patut dipertanyakan. Mengapa Hasil tersebut jelas bertolak belakang dengan kesaksian keluarga dan warga yang turut mengurus jasad Husaini sebelum dikebumikan. Dimana pada jasadnya ditemukan beberapa bekas penyiksaan. KontraS Aceh sendiri juga memiliki rekaman audio visual jasad Husaini yang gambarnya diambil beberapa saat sebelum jenazah dikebumikan. Pada jasad tersebut terlihat jelas bekas memar dan bekas luka akibat pemukulan di badan, kaki dan bagian mukanya. Kita juga menyayangkan proses pemeriksaan Husaini oleh Kepolisian yang tidak menyertai pengacara atau penasehat hukum sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Keluarga Husaini juga mengakui bahwa selama dalam tahanan kepolisian mereka tidak diizinkan untuk menjenguk Husaini. Dari beberapa fakta tersebut, maka patut diduga bahwa kepolisian telah melanggar prosedur hukum yang berlaku dalam proses pemeriksaan atau penyidikan terhadap Husaini. Pihak kepolisian juga diduga telah melakukan tindakan penyiksaan terhadap Husaini dalam proses pemeriksaan. Kategori penyiksaan Tanjong Beuridi, Indra Makmur, dll), dapat dikatakan bahwa telah terjadi kegagalan pihak kepolisian dalam menjalankan fungsinya, dan patut diduga polisi telah melakukan tindak pelanggaran berat HAM kategori penyiksaan. Kita juga masih mengingat kesaksian Utusan Khusus PBB untuk Penghapusan Penyiksaan, Manfred Nowak ketika melakukan kunjungan di Indonesia pada bulan November 2007. Sebuah media massa memberitakan bahwa Nowak tiba di kantor polisi ketika pemukulan sedang berlangsung. Dia mengaku prihatin dengan adanya beberapa bentuk intimidasi yang terjadi di tempat penahanan. Beberapa jenis penganiayaan yang dilaporkan kepada Nowak dan dikuatkan analisis dari ahli medis pun variatif. Antara lain, pemukulan dengan tangan kosong, tongkat rotan atau tongkat kayu, kabel, batang besi, dan palu Berdasarkan hal di atas, KontraS Aceh mendesak Komnas HAM sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan penyelidikan terhadap semua temuan kasus-kasus penyiksaan yang terjadi selama ini, terutama untuk kasus Husaini. Penyelidikan melalui mekanisme biasa tidak akan efektif karena selama ini kepolisian cenderung menutupi dan melindungi pelaku.*** Mengingat kejadian serupa telah terjadi berulangkali sejak masa konflik sampai dengan dua tahun perdamaian berlangsung (kasus Sidang Lanjutan Delapan Staf LBH Pengadilan Negeri Langsa kembali melanjutkan persidangan delapan staf LBH Banda Aceh (pada 9/1) di Langsa, dengan agenda pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Persidangan tersebut terkait perkara tindak pidana menyiarkan, mempertontonkan, atau menempelkan tulisan yang isinya menghasut di muka umum dengan lisan atau tulisan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 160 Jo 161 Jo 55 Jo 56 KUHPidana. Sebelumnya, 12 Desember 2007, persidangan telah dilakukan dengan agenda pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum LBH Banda Aceh terhadap seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Imum Kejaksaan Negeri Kota Langsa. Dan pada 19 Desember persidangan dilanjutkan dengan jawaban Jaksa Penuntut Umum terhadap eksepsi kuasa hukum LBH Banda Aceh. Atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kuasa hukum LBH Banda Aceh dan delapan staf LBH Banda Aceh yang dijadikan terdakwa membacakan eksepsi yang pada pokoknya mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut, yakni dakwaan dianggap kabur (Obcuur Libel) karena tidak memuat uraian yang cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan, dakwaan mengandung pertentangan hukum satu sama lainnya dan dakwaaan jaksa penuntut umum sangat bertentangan dengan semangat hukum dan penegakan hak asasi manusia, keadilan, perdamaian dan demokrasi yang selama ini dicita-citakan. Eksepsi juga menyatakan unsur penghasutan yang diatur dalam pasal 160 KUHP adalah ajakan untuk mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang untuk melakukan perbuatan pidana atau melawan kekuasaan umum dengan kekerasan atau jangan mau menurut peraturan undangundang atau jangan mau mengikuti perintah yang sah menurut undang-undang. Unsur ini sama sekali tidak terlihat dalam uraian tindakan pidana yang didakwakan. Sedangkan, dakwaan jaksa justru berisikan ajakan para terdakwa agar siapapun yang membaca selebaran itu memperjuangkan hakhak rakyat dengan mengedepankan cara-cara jalur hukum dan tetap menjaga komitmen menjaga perdamaian. Tindakan para terdakwa merupakan upaya penegakan hukum dalam mengangkat kembali kasus penyerobotan tanah rakyat oleh PT Bumi Flora yang terjadi pada tahun 1991 yang selama ini tenggelam akibat konflik yang mendera Aceh. Karenanya, Aliansi Peduli Korban Bumi Flora (APKBF), meminta majelis hakim PN Langsa dapat melihat kasus ini secara objektif, mengingat tindakan yang dilakukan para terdakwa dalam kasus tersebut dengan semangat untuk menyelesaikan persoalan rakyat dalam rangka menjaga perdamaian di Aceh. Sebelumnya PT. Bumi Flora telah menunjukkan itikad baiknya dengan mencabut pengaduannya ke POLRES Langsa sehingga Pasal 335 (Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan) yang merupakan delik aduan telah dicabut, namun oleh pihak Polres Langsa masih terus menindak lanjuti perkara tersebut terkait tindak pidana yang dimuat dalam pasal 160 dan 161. Ke delapan oranng staf LBH Banda Aceh tersebut adalah M. Jully Fuady SH, Kamaruddin SH, Mustiqal Syahputra SH, Mardiati SH, Sugiono, Juanda, Mukhsalmina SH, dan Yulisa Fitri SH.*** Berita Kontras No.01/I-II/2008 23
Page 2 and 3: KontraS KontraS (Komisi Untuk Orang
Page 4 and 5: BERITA UTAMA kemauan. Ifdhal mengus
Page 6 and 7: BERITA UTAMA diantaranya: Tjasman (
Page 8 and 9: Penurunan Bendera Setengah Tiang Ol
Page 10 and 11: JEJAK SANG PEJUANG Pollycarpus Diga
Page 12 and 13: JEJAK SANG PEJUANG menerima uang da
Page 14 and 15: JEJAK SANG PEJUANG wakil kepentinga
Page 16 and 17: JEJAK SANG PEJUANG sudah dijalani (
Page 18 and 19: JEJAK SANG PEJUANG pribadi mendoron
Page 20 and 21: KABAR DAERAH Peringatan 19 Tahun Pe
Page 24 and 25: KABAR DAERAH Lagi TNI-POLRI Bentrok
Page 26 and 27: REMPAH-REMPAHH Proyeksi Reformasi S
Page 28 and 29: REMPAH-REMPAHH Seleksi Hakim MK Dil
Page 30 and 31: KABAR DARI SEBERANG Xanana yang men

download - KontraS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?