download - KontraS

More documents

Recommendations

Info

KABAR DARI SEBERANG Xanana yang menyebabkan Horta menderita luka. “Hal itu menunjukkan masih ada kerawanan situasi keamanan Presiden dan PM Timor Leste meski ada kehadiran pasukan internasional di sana, “ kata Hasan. Sedangkan hal senada diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Kongres Nasional Rekonstruksi Timor Leste (CNRT) Dionisio Babo yang dihubungi per telepon dari Jakarta mengatakan, situasi di Timor Leste masih terkendali. Pasukan keamanan telah disiagakan di berbagai daerah. Babo mengkritik longgarnya pengamanan pemimpin Timor Leste sehingga memberi kesempatan kepada pemberontak melakukan serangan. Terjadinya serangan itu, kata Babo, membuktikan keamanan dalam menjaga stabilitas Timor Leste. Menurut dia, evaluasi keamanan dan restrukturisasi militer sangat diperlukan untuk mengantisipasi insiden serupa di masa depan. Menurut dia, tindakan kelompok pemberoontak itu bukan upaya kudeta. “Barangkali bisa dikategorikan makar dan tindakan subvensif, tetapi tujuannya bukan pemberontakan. Mereka hanya menghendaki agar tuntutan mereka dikabulkan, dan tuntunan itu masih proposional, “ kata Babo. Sebelumnya, pasukan pemberontak pimpinan Mayor Reinado menuntut keluarnya pasukan keamanan internasional dari Timor Leste dan memperbolehkan mereka kembali. “Tewasnya Alfredo tidak begitu saja menyelesaikan persoalan. Kemungkinan bisa timbul masalah lain. Pemerintah telah berusaha mengakomodasi tuntutan mereka. Kami hanya ingin persoalan ini diselesaikan secara damai, “ ujar Babo. Skenario penculikan Sementara itu, penyidik dari polisi PBB menemukan fakta baru gerakan kelompok bersenjata yang dipimpin Mayor Alfredo (11/ 2) pagi itu. Salah satu tim investigator polisi PBB soal makar berdarah itu mengungkapkan, kelompok Alfredo sebetulnya berencana menculik, bukan membunuh dua pucuk pimpinan pemerintahan Timor Leste tersebut. Investigator yang keberatan disebut identitasnya itu, mengatakan, “Tujuh tentara dikirim ke rumah Xanana dengan tujuan menculik, bukan membunuh, “ ujarnya. Sama persis dengan kelompok bersenjata lain, yang mendatangi kediaman Persiden Horta, untuk menculik sang presiden. Namun, rencana yang telah disusun matang ini menjadi berantakan dan malah menyebabkan kematian Mayor Alfredo. Kondisi lainnya, beredar pula dokumen bahwa pimpinan Partai Fretilin menawarkan hadiah USD 10 juta (Rp 93 miliar) kepada Alfredo untuk membunuh Horta dan Xanana. Sekjen Partai Fretelin Mari Alkatiri membantah keras tuduhan itu. “Ini sudah menjadi budaya di Timor Leste, kalau ada masalah, orang selalu menuduh Mari Al Katiri, tetapi itu tidak apaapa. Makanya, saya tuntut supaya dibentuk suatu komisi investigasi internasional, “ tegas Lakatiri. Alkatiri juga menuntut United Nation Mission Integration in East Timor (UNMIT) dan pasukan stabilitas internasional yang bertugas di Timor Leste harus memberikan klarifikasi tentang lemahnya kapasitas mereka selama bertugas di Timor Leste, sehingga tidak mendeteksi akan adanya penyerangan tersebut. Versi lainnya, anak buah Alfredo, Sersan Satu Eduarde Jorge, mengatakan bahwa komandannya (Alfredo), datang ke kediaman Ramos Horta atas undangan tuan rumah. “Ia ditelepon oleh Presiden Horta sekitar pukul 10 malam, “ kata Jorge. Setelah itu, Alfredo berangkat dari tempat persembunyiannya di Same, Matufahi, bersama empat anak buahnya. Ia justru heran bagaimana penembakan bisa terjadi. Ia juga membantah jika dikatakan kelompoknya pulalah yang menyergap rombongan Xanana. Sersan Satu Brata, anak buah Alfredo yang lain, mengatakan kelompoknya tak pernah berniat meyerang Horta atau Xanana. “Kalau kami mau, sudah kami serang saat pemilu pemilu presiden. Kami ingin negara kami aman dan sejahtera, “ ujarnya. Tak lama setelah terjadinya insiden berdarah ini, Xanana sendiri membantah kabar bahwa Horta mengundang datang Alfedo datang ke rumahnya. Tantangan negara baru adalah tumbuhnya kelompokkelompok yang tidak puas dengan kebijakan pihak berkuasa. Memberi ruang untuk terjadi dialog dalam membahas perbedaan pandangan tersebut tetap merupakan langkah terbaik. Karena pilihan mengambil jalan kekerasan hanya makin mempersulit rakyat yang menjadi alas dari masingmasing pihak pada keyakinan politiknya. Timor Leste yang pernah menjadi bagian dari negara Indonesia, membuat pemerintah Indonesia tidak bisa berdiam diri. Indonesia yang memiliki posisi strategis di ASEAN tentu harus mengambil peran untuk penciptaan situasi kondusif di Timor Leste. Karena ketidakstabilan politik di Timor Leste sedikit banyak akan berpengaruh kepada Indonesia. Indonesia punya pengalaman dalam mediasi konflik di Kamboja tahun 1988-1989, tentu peran yang dimainkan Indonesia pada situasi perbaikan politik di Timor Leste tetap harus mempertimbangkan situasi psikologis terkait dengan sejarah kedua negara. *** Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat: hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya. (Pasal 19 (ayat2) Konvensi Hak Sipil dan Politik) 30 Berita Kontras No.01/I-II/2008
KABAR DARI SEBERANG Komitmen politik pemerintah Amerika Serikat terhadap Reformasi Sektor Keamanan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia kiranya wajib kita pertanyakan. Hal ini terkait dengan permintaan Presiden George W. Bush untuk meningkatkan Anggara Bantuan Bilateral tahun 2009 menjadi 186 Juta Dolar, dimana 16 juta Dolar diperuntukkan untuk pembiayaan militer Indonesia. Sebagaimana dikutip AP, pada tahun 2008, pemerintahan Bush telah meminta dana sebesar 15,7 juta untuk militer Indonesia yang dialokasikan membiayai “promosi reformasi militer dan peningkatan keamanan maritim, kontra-terorisme, mobilitas dan peningkatan kapasitas penanganan bencana alam.” Pernyataan ini disampaikan Kontras dan LSM lain (Imparsial, IDSPS, INFID, Elsam,Praxis, Pacivis), yang mempertanyakan dasar permintaan kembali peningkatan anggaran tahun 2009. Mengingat bahwa sepanjang Tahun 2007, sejumlah agenda reformasi sektor keamanan dan penegakan HAM masih dipertanyakan publik terkait kemajuan dan keberhasilannya. Dimana, laporan akhir tahun perbagai lembaga pemantau dan organisasi masyarakat sipil masih menyatakan euphoria pemerintah, parlemen dan aktor keamanan pada capaian normatif di tingkat legislasi, sementara pada tataran implementasi maupun perubahan fundamental pada struktur dan kultur cenderung stagnan, menyimpang bahkan masih tidak mampu mengatasi pelbagai pelanggaran yang terus terjadi. Salah contoh nyata adalah praktik bisnis militer yang masih terus berlangsung. Sementara, Pemerintah AS belum memberikan assessment terbuka atas capaian strategis, sistemik serta administratif melalui audit penggunaan dana dari reformasi sektor keamanan dan penegakan HAM paska pencabutan embargo militer pada 2005 lalu. Assessment ini menjadi penting untuk menilai relevansi dari kelanjutan kerjasama militer, proporsionalitas prioritas, dan agendaagenda pendukung untuk memastikan bahwa perbagai kerjasama tersebut memang didasarkan untuk mendukung reformasi dan transisi demokrasi di Indonesia. Semakin diabaikan Bantuan Militer AS Pada Militer Indonesia Sedangkan dalam pengamatan yang ada, kondisi HAM dan penyelesaian kasus-kasus kejahatan masa lalu atau yang terjadi paska 1998 cenderung semakin diabaikan dalam rancangan dan agenda kerjasama AS-Indonesia. Padahal komitmen tersebut penting bagi masyarakat sipil Indonesia, untuk memastikan bahwa perbagai kepentingan internasional yang masuk tidak akan kontra-produktif dengan upaya-upaya masyarakat sipil yang mendorong reformasi dan penegakan hukum serta memberikan efek positif perbaikan pendekatan politik pemerintah kepada masyarakat sipil yang tidak lagi bersifat represif dalam bentuk apapun. Di sisi lain, kepentingan-kepentingan politik-ekonomi yang kian menjadi faktor dominan kebijakan kerjasama bilateral AS- Indonesia cenderung bertumpu pada kepentingan AS sematamata, dengan mengabaikan implikasi serius terhadap dinamika politik dan perlindungan HAM yang Pada tahun 2008, pemerintahan Bush telah meminta dana sebesar 15,7 juta untuk militer Indonesia yang dialokasikan membiayai “promosi reformasi militer dan peningkatan keamanan maritim, kontra-terorisme, mobilitas dan peningkatan kapasitas penanganan bencana alam.” Sebagaimana yang dikutip AP masih jauh dari prinsip-prinsip Negara Demokratis. Indikasi ini semakin kuat dengan adanya permintaan anggaran kerjasama bilateral AS-Myanmar 2009 dengan alokasi anggaran pembiayaan militer yang sama nilainya dengan Indonesia. Berangkat dari kondisi tersebut itulah, kita patut mempertanyakan komitmen pemerintah AS terhadap transisi demokrasi di Indonesia, khususnya terkait dengan dukungan AS terhadap reformasi sektor keamanan dan penegakan HAM. Kita juga berharap Kongres AS mempertimbangkan kembali perbagai rancangan kebijakan kerjasama biliateral pemerintah AS-Indonesia dengan memperhatikan persyaratan penting terkait demokratisasi, profesionalitas aktor keamanan dan penegakan HAM di Indonesia. Kita jelas tidak ingin pemerintah AS justru menjadi kontributor bagi kemunduran transisi demokrasi dan arus balik reformasi di Indonesia. Pada akhirnya, kita berharap elemen-elemen masyarakat sipil dan pemerintah AS-Indonesia tidak pernah melupakan dosa sejarah masa lalu sebagai impact dari perbagai kerjasama bilateral yang didasarkan pada kepentingan-kepentingan politik-ekonomi semata-mata sehingga mengabaikan prinsipprinsip demokrasi dan HAM. Cukuplah pengalaman pada masa Orde Baru menjadi ruang terkelam dari kehidupan rakyat Indonesia dan pengalaman terburuk relasi-relasi bilateral yang pragmatis, korup dan membahayakan kehidupan jutaan rakyat dunia ketiga.*** Berita Kontras No.01/I-II/2008 31
Page 2 and 3: KontraS KontraS (Komisi Untuk Orang
Page 4 and 5: BERITA UTAMA kemauan. Ifdhal mengus
Page 6 and 7: BERITA UTAMA diantaranya: Tjasman (
Page 8 and 9: Penurunan Bendera Setengah Tiang Ol
Page 10 and 11: JEJAK SANG PEJUANG Pollycarpus Diga
Page 12 and 13: JEJAK SANG PEJUANG menerima uang da
Page 14 and 15: JEJAK SANG PEJUANG wakil kepentinga
Page 16 and 17: JEJAK SANG PEJUANG sudah dijalani (
Page 18 and 19: JEJAK SANG PEJUANG pribadi mendoron
Page 20 and 21: KABAR DAERAH Peringatan 19 Tahun Pe
Page 22 and 23: KABAR DAERAH Menentang Pemberian Bo
Page 24 and 25: KABAR DAERAH Lagi TNI-POLRI Bentrok
Page 26 and 27: REMPAH-REMPAHH Proyeksi Reformasi S
Page 28 and 29: REMPAH-REMPAHH Seleksi Hakim MK Dil

download - KontraS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?