download - KontraS

REMPAH-REMPAHH
Proyeksi Reformasi Sektor Keamanan 2008
Reformasi sektor keamanan di Indonesia telah memasuki satu dasawarsa. Sayang, tetap
belum terjadi perubahan signifikan di tingkat legislasi, institusi dan perilaku aktor-aktor di
sektor keamanan. Hingga 2007 Otoritas Politik Sipil terkesan “cari aman” dalam membina
relasi dan penataan sektor keamanan. Dampaknya kebijakan sektor keamanan berhenti
pada pembentukan aturan semata-mata
Menilik hal tersebut, maka ada beberapa capaian yang perlu
diapresiasi dalam sektor keamanan seperti, dikeluarkannya TNI
dan Polri dari lembaga legislatif, pemisahan secara kelembagaan
TNI dan Polri, penetapan APBN sebagai satu-satunya sumber
anggaran pertahanan dan penetapan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang berwenang melakukan
audit, terakhir adalah penentuan batas waktu pengambialihan
bisnis militer
Sayangnya capaian-capaian tersebut, masih banyak yang
berhenti pada tataran akomodasi dalam pasal-pasal peraturan
perundang-undangan, dan miskin implementasi. Terbukti
tenggat waktu yang diberikan undang-undang No 34 tahun 2004
tentang TNI pasal 76 untuk pengambilalihan bisnis militer kian
dekat, namun peraturan presiden yang akan menjadi panduan
belum juga diterbitkan.
Sedangkan APBN sebagai satu-satunya sumber anggaran
pertahanan, belum direalisasikan. APBD-APBD dan BRR masih
mengalokasikan dana untuk sektor keamanan. Hal ini termasuk
masih berguritanya bisnis-bisnis militer, formal maupun non
formal. Kemudian masalah penempatan Mabes TNI di bawah
Dephan di counter dengan wacana penempatan Polri di bawah
departemen dan tidak langsung di bawah presiden. Padahal,
keterbatasan anggaran masih jadi kendala serius yang belum
dapat komitmen penyelesaian.
Karenanya ketika kesejahteraan prajurit komponen utama
belum memadai, pemerintah sudah melirik pembentukan
komponen cadangan yang notabene pasti akan membutuhkan
alokasi sumberdaya yang sangat besar. Masaah lain, tidak
kunjung dibentuknya Strategic Defense Review (SDR) dan Dewan
Pertahanan Nasional, ketiadaan kemauan politik menyusun
kebijakan intelijen negara dan masih tingginya kekerasan dan
angka kriminal termasuk bentrok TNI-Polri.
Kondisi geografis
Seharusnya pertahanan negara disusun dengan memperhatikan
kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Angkatan
Laut yang kuat mampu menjadi ciri Indonesia sebagai negara
kepulauan itu. Sayang, hingga kini orientasi pembangunan
kapabilitas pertahanan yang demikian belum terlihat dengan
jelas. Dengan dalih keterbatasan anggaran, orientasi
pengembangan matra darat masih lebih kental. Beberapa
komando teritorial baru di Papua dan di Ende Flores justru
dibentuk kembali.
Selain itu, dilanjutkannya tradisi pengangkatan menteri
pertahanan dari tokoh sipil sejak jaman Presiden Gus Dur dan
Presiden Megawati yang menjadi salah satu parameter
diterapkannya prinsip supremasi sipil. Hal ini perlu ditingkat
dengan integrasi Departemen Pertahanan dan Mabes TNI
sebagaimana di tentukan dalam pasal 3 ayat (2) UU No 34
tahun 2004 yang berbunyi: “Dalam kebijakan dan strategi
pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah
koordinasi Departemen Pertahanan.”
Proyeksi 2008
Berangkat dari setumpuk permasalah yang diungkapkan diatas,
Kontras dan sejumlah LSM (INFID, Imparsial, HRWG, IDSPS,
YLBHI, DEMOS, LBH Pers, ITP, JATAM, WALHI, ICW, Lespersi,
Praxis, ELSAM , dan LBH Jakarta), menyampaikan sejumlah
proyeksi sektor keamanan untuk tahun 2008, diantaranya,
pertama, reformasi sektor keamanan harus menciptakan aktor
aktor keamanan yang profesional, sesuai dengan tata nilai
demokrasi dan berdasarkan pada prinsip good governance.
Harapannya sistem keamanan dapat menjaga kemanan
negara (state security) dan mampu memberikan rasa aman
kepada warga negara (human security).
Kedua, netralitas aktor keamanan ditengah upaya merebut
dan atau mempertahankan kekuasaan oleh elit-elit politik
mutlak harus ditegakkan.
Ketiga, pemerintah harus segera menyusun grand strategi
pertahanan Indonesia, sehingga proses pembangunan
pertahanan dapat dilakukan secara terencana, terukur,
berdasarkan prioritas dan kemampuan. Pembangunan
Kapabilitas pertahanan yang tambal sulam menunjukkan
pemerintah setengah dalam melakukan reformasi.
Keempat, peningkatan bertahap anggaran pertahanan harus
disertai dengan komitmen untuk mengurangi kebutuhan
pertahanan yang tidak effektif dan tidak efisien secara
sistematis. Pengurangan kebutuhan pertahanan ini bisa
dilakukan dengan melakukan efisiensi biaya perawatan
persenjataan terutama dengan melakukan pemusnahan
sistem persenjataan (arms disposal) yang sudah tidak layak
pakai atau yang tidak lagi relevan dengan perkembangan
teknologi militer terkini.
Kelima, lembaga yang memiliki otoritas untuk melakukan
audit terhadap TNI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus
memperluas lingkup wilayah auditnya, seperti dalam
pengadaan alat utama system persenjataan yang kerapkali
membutuhkan anggaran sangat besar. Kami juga mendesak
agar Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit pada
kegiatan TNI di wilayah konflik, untuk mengetahui adanya
penyimpangan penggunaan dana APBN sektor pertahanan
untuk tindak pelanggaran HAM. Peran Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut korupsi dan
26
Berita Kontras No.01/I-II/2008