download - KontraS

More documents

Recommendations

Info

KABAR DAERAH Lagi TNI-POLRI Bentrok ! Tiga Orang Tewas Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), terasa mencekam sepanjang Sabtu (2/ 2). Situasi itu menyeruak menyusul insiden berdarah yang menewaskan dua anggota Polres setempat dan seorang anggota TNI. Lagi-lagi bentrokan ini hanya dipicu oleh masalah sepele dan salah paham. Sejumlah anggota Yonif 731/Karebosi Maluku Tengah menyerbu Mapolres Malteng lantaran mengira seorang temannya ditahan di polres tersebut Insiden tersebut terjadi pada Sabtu dini hari sekitar pukul 03.00 Wib ketika sekelompok anggota Batalyon Infanteri (Yonif) 731/ Kabaressy menyerang Markas Polres Malteng. Tiga korban adalah Bripka Michael Wattimena, Bripda Musri Siomlibona serta Prada Raymond Runtho dari Yonif 731. Bentrokan ini mengakibatkan rumah dinas Kapolres Malteng AKBP Jacub Parjogo terbakar. Sedang kantor Mapolres Malteng juga rusak. Bentrokan ini tidak hanya mengakibatkan rusaknya fasilitas negara, namun yang lebih disayangkan lumpuhnya perekonomian di Masohi akibat trauma masyarakat setempat paska kejadian ini. Penyerbuan tentara terhadap markas polisi di Masohi tersebut tidak hanya patut kita sesalkan. Tapi, itu juga merupakan tindakan yang naif. Ironi dan tragis. Mengapa Sebab, peristiwa semacam itu bukan kali pertama terjadi di daerah Maluku, meski bukan di Masohi. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sisno Adiwinoto, membenarkan adanya insiden itu. Ia menyesalkan digunakannya mortir dan senjata api dalam insiden itu. “Mortir dan senjata api kan aset negara, mengapa dipakai untuk melakukan perusakan. Saya tidak mau menyebut apakah itu polisi, TNI, atau aparat lain. Yang jelas penggunaan aset negara itu tidak dibenarkan. Siapapun yang melakukannya harus ditindak tegas, “ ujarnya. Sementara itu, anggota Komisi Pertahanan DPR, Andreas Pareira, mengingatkan, saat ini rakyat sudah bosan dengan bentrokan anggota TNI dan Polri, yang kerap terjadi. Bentrokan itu, kata dia, justru menganggu rasa keamanan dan kenyamanan masyarakat. “Itu juga bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap dua institusi negara ini, “ katanya. Sedang anggota Komisi Pertahanan lainnya, Arief Mudatsir Mandan, meminta dua institusi ini memiliki political will untuk mencegah terjadinya bentrokan. “Keduanya perlu mendapat pembinaan gratis, “ kataya. Belum terimplementasikan “Mortir dan senjata api kan aset negara, mengapa dipakai untuk melakukan perusakan. Saya tidak mau menyebut apakah itu polisi, TNI, atau aparat lain. Yang jelas penggunaan aset negara itu tidak dibenarkan. Siapapun yang melakukannya harus ditindak tegas, “ ujar Kadiv Humas Polri , Irjen Pol Sisno Adiwinoto Bentrokan yang dilatarbelakangi oleh masalah pribadi ini menjadi cerminan bagaimana reformasi di tubuh TNI dan Polri yang diamanatkan oleh Tap MPR No.VI/2000 tentang pemisahan TNI dan Polisi serta Tap MPR No.VII/ 2000 tentang peran TNI dan Polisi belum diimplementasikan secara komprehensif. Sedangkan Penempatan TNI di tengah-tengah masyarakat kontraproduktif dengan agenda reformasi TNI tentang penghapusan komando teritorial (Koter). Karena seringkali simpul-simpul kekuatan TNI yang berada di tengah kota ini menjadi pemicu bentrokan antara TNI dengan Polri maupun dengan masyarakat sipil. Sesuai dengan fungsinya sebagai pertahanan keamanan, TNI seharusnya ditempatkan dalam barak khusus atau di pulau-pulau terluar untuk menjaga kedaulatan NKRI. Di sisi lain pemerintah juga harus segera menertibkan bisnis militer di kalangan TNI yang rentan terhadap kekerasan dan pelanggaran HAM. Sementara polisi sebagai jargon utama keamanan masyarakat pun tidak seharusnya menampilkan perilaku yang mengedepankan kekerasan. Jika masyarakat sering dipertontonkan adegan kekerasan maka akhirnya budaya kekerasanlah yang tumbuh di tengah masyarakat. Bentrokan ini jelas mencerminkan bahwa budaya kekerasan masih sangat melekat dalam keseharian TNI/Polri. Pemahaman menyelesaikan masalah dengan kekuatan senjata masih terdoktrinasi dalam pola pendidikan TNI/Polri yang akhirnya menghambat proses reformasi sektor keamanan (RSK) yang sedang berjalan. Maka tak ada kata lain, pelaku harus dituntut agar perilaku arogansi dan premanisme seperti ini harus segera dihentikan dan tidak boleh dibiarkan, apalagi ditoleransi. Karena dalam setiap perkelahian yang terjadi, masyarakat sipil selalu menjadi korban. Selain itu, Kontras juga meminta Kapolri dan Panglima TNI agar terus menjunjung tinggi profesionalisme dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Kapolri dan Panglima TNI juga harus segera menidak tegas anggota TNI/Polri yang terlibat bentrokan dengan memecat dan menghukum pelaku sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ukuran reformasi TNI/Polri yang paling mudah ialah berkurangnya penyalahgunaan senjata dan tindak kekerasan aparat, penegakan hukum pidana dan sanksi keprajuritan yang tegas bagi setiap pelanggaran. Termasuk berkonsentrasi hanya pada tugas pokok masing-masing. Pertanyaannya adakah hal tersebut telah menjadi komitmen dari TNI/Polri kita. *** 24 Berita Kontras No.01/I-II/2008
Menyelamatkan Martarbat Bangsa : Menjaga Kebebasan Beragama & Bekeyakinan REMPAH-REMPAHH Tahun 2007 berakhir dengan catatan kelam dan duka mendalam bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekerasan atas nama agama merebak luas. Stasiun televisi berlomba menayangkan dengan gegap gempita mesjid dan tempat ibadah lain yang dibakar sekelompok orang. Dan seperti biasa, polisi bersiaga tanpa berbuat banyak Dengan jelas terlihat (di berbagai stasiun televisi), kelompok AI-Qiyadah digelandang ke kantor polisi, untuk kemudian ditobatkan dan sebagian lainnya dikriminalisasi. Masih jelas dalam ingatan, kasus kekerasan termuktahir terhadap kaum Ahmadiyah dan pembakaran masjid di Kuningan (18/12), dan Majalengka (23/12), Jawa Barat, menjadi bukti malangnya nasib mereka yang menjadi pengikut Ahmadiyah di Indonesia. Dikendalikan kelompok Karenanya, tak berlebihan bila kondisi ini terus dibiarkan, Indonesia akan dikendalikan oleh kekerasan segolongan kelompok yang merasa dirinya paling benar. Hukum-pun bisa jadi kian kehilangan wibawa dan kekuatannya. Dan peradaban serta demokrasi akan tinggal kenangan. Sebelumnya terekam pula bagaimana, sekitar seribu orang menyerbu perkampungan Ahmadiyah di Neglasari, Cianjur (19/9), malam hingga Selasa (20/9) dini hari. Penyerbuan mengakibatkan sedikitnya 70 rumah dan enam masjid rusak berat. Massa yang meneriakkan takbir saat menyerbu juga membakar satu rumah, dua mobil dan tiga motor. Sementara itu, atas nama “keamanan & agama” sejumlah gereja disatroni dan umatnya dipaksa menghentikan segala aktivitas keagamaannya. Ironinya, tindakan anarki yang dilakukan oleh sekelompok orang ini terus saja terjadi dan “dibenarkan”. Disisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI), malah terus mendaftar kelompok-kelompok minoritas dan mengidentifikasi mereka sebagai aliran sesat. Kata sesat-pun diproduksi dan dijadikan dasar pembenaran untuk menghilangkan keberagaman. “Negara dapat memberikan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan kepada setiap warga negara, sesuai dengan mandat hukum HAM internasional yaitu melindungi (to protect), menghormati (to respect), dan memenuhi (to fullfil) hak-hak dasar warga”. Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) menyatakan dukungan kepada Presiden RI untuk menjaga keutuhan dan martabat bangsa dengan berpegang teguh pada amanat UUD 1945 dan Pancasila serta tidak tunduk kepada intervensi kelompok-kelompok agama tertentu yang menyatakan kelompok lain sesat dan melegitimasi tindak kekerasan atas nama agama. Sementara itu, negara dapat memberikan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan kepada setiap warga negara, sesuai dengan mandat hukum HAM internasional yaitu melindungi (to protect), menghormati (to respect), dan memenuhi (to fullfil) hak-hak dasar warga. Sedangkan Kejaksaan Agung juga dapat memainkan perannya, untuk berpegang teguh pada prinsip penegakan hukum dan tidak mengkriminalkan, membekukan, dan melarang suatu aliran agama/kepercayaan tertentu berdasarkan Fatwa MUI. Padahal kita tahu dan sadar bahwa menafikan keberagaman dalam konteks Indonesia adalah suatu pengkhianatan terhadap cita-cita dan dasar negara. Pancasila dan UUD 1945 dibentuk dengan kesadaran Indonesia sebagai wadah kesatuan bagi segala perbedaan dari Sabang hingga Merauke. Indonesia dibangun dengan kesepakatan tiadanya dominasi satu agama terhadap agama lain, lantaran dominasi tersebut jelas hanya akan menghancurkan kesatuan itu sendiri. Sejumlah fakta yang ada dan terjadi di berbagai daerah itu, tentunya tidak saja memprihatinkan. Mengapa Karena dengan jelas menunjukkan betapa kekerasan menjadi jalan keluar bagi masyarakat dan betapa toleransi beragama kian menipis. Celakanya, aparat keamanan terkesan tidak berdaya. Tak hukum yang berjalan ada sejumlah tindakan anarkis ini. Pada titik inilah, kita seakan “diarahkan” untuk melihat bagaimana polisi dan Jaksa telah bertindak tidak berdasarkan konstitusi dan hukum, namun “bertindak” atas desakan sekelompok lainnya. Termasuk pula tidak melanggar hak-hak konstitusioanal warga negara (hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan), yang berakibat pada merosotnya harkat dan martabat bangsa dalam pergaulan masyarakat internasional. Sementara itu, pihak keamanan khususnya kepolisian mampu memberikan perlindungan kepada warga negara dengan melakukan pencegahan terjadinya tindak kekerasan, pelarangan menjalankan agama dan keyakinannya oleh kelompok kelompok agama tertentu/kelompok milisi.termasuk menindak tegas pelaku tindak kriminal atas nama agama sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada akhirnya kita berharap agar semua lapisan masyarakat dapat menghargai perbedaan agama dan keyakinan sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dan menghindari tindak kekerasan dan mengedepankan dialog jika menganggap ada perbedaan paham keagamaan dan keyakinan.*** Berita Kontras No.01/I-II/2008 25
Page 2 and 3: KontraS KontraS (Komisi Untuk Orang
Page 4 and 5: BERITA UTAMA kemauan. Ifdhal mengus
Page 6 and 7: BERITA UTAMA diantaranya: Tjasman (
Page 8 and 9: Penurunan Bendera Setengah Tiang Ol
Page 10 and 11: JEJAK SANG PEJUANG Pollycarpus Diga
Page 12 and 13: JEJAK SANG PEJUANG menerima uang da
Page 14 and 15: JEJAK SANG PEJUANG wakil kepentinga
Page 16 and 17: JEJAK SANG PEJUANG sudah dijalani (
Page 18 and 19: JEJAK SANG PEJUANG pribadi mendoron
Page 20 and 21: KABAR DAERAH Peringatan 19 Tahun Pe
Page 22 and 23: KABAR DAERAH Menentang Pemberian Bo
Page 26 and 27: REMPAH-REMPAHH Proyeksi Reformasi S
Page 28 and 29: REMPAH-REMPAHH Seleksi Hakim MK Dil
Page 30 and 31: KABAR DARI SEBERANG Xanana yang men

download - KontraS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?