download - KontraS
download - KontraS
download - KontraS
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
JEJAK SANG PEJUANG<br />
Menurutnya, BIN sebagai agen intelijen sering meminta<br />
bantuan untuk menempatkan orang demi kepentingan<br />
intelijen dan keamanan. Tidak tertutup kemungkinan juga<br />
penjabat direkrut menjadi agen BIN dan sering melaporkan<br />
hal-hal yang dianggap penting.<br />
Polly dihukum 20 tahun<br />
Pada akhirnya setelah proses persidangan yang cukup<br />
panjang, MA menghukum Pollycarpus 20 tahun penjara<br />
karena terbukti secara sah melakukan pembunuhan<br />
berencana terhadap aktivis HAM Munir (25/1). Dalam putusan<br />
tersebut, MA menduga ada muatan politis dalam kasus<br />
pembunuhan Munir tersebut.<br />
“Tidak bisa dipastikan. Tapi diduga<br />
bermuatan politik. Munir itu kan<br />
orangnya banyak melakukan kritik<br />
terhadap kebijakan pemerintah dan<br />
mungkin dianggap berbahaya bagi<br />
kepentingan pemerintah, “ ujar Djoko<br />
Sarwoko, anggota Majelis Hakim PK<br />
MA.<br />
Putusan yang dibuat secara aklamasi<br />
oleh Majelis Hakim PK yang diketuai<br />
Bagir Manan tertuang dalam putusan<br />
bernomor 109/PK/PID/2007,<br />
mengabulkan permohonan PK yang<br />
diajukan kejaksaan. “Pollycarpus<br />
terbukti secara sah melakukan tindak<br />
pidana melakukan pembunuhan<br />
berencana dan pemalsuan surat. Menghukum terpidana<br />
dengan pidana penjara selama 20 tahun dikurangi masa<br />
tahanan yang sudah dijalani,” kata Kepala Biro Hukum dan<br />
Humas Nurhadi membacakan putusan PK itu.<br />
Dalam pertimbangannya, MA berpendapat alasan pengajuan<br />
PK oleh kejaksaan dapat dibenarkan. “Pertama, terjadi<br />
kekeliruan yang nyata dari hakim dalam memutus dan kedua<br />
adanya novum (bukti baru)” kata Djoko lagi. Ia juga<br />
menjelaskan pembunuhan terhadap Munir tidak dilakukan<br />
dalam penerbangan Jakarta-Singapura, tetapi di Bandara<br />
Changi, Singapura.<br />
Putusan PK tersebut jauh berbeda dengan putusan kasasi MA<br />
yang diputus 3 Oktober 2006. Dalam putusan kasasi, MA<br />
menyatakan Pollycarpus tidak terbukti membunuh Munir,<br />
tetapi hanya memalsukan surat tugas dan hanya divonis dua<br />
tahun penjara. Kasasi itu menggugurkan putusan PT DKI<br />
Jakarta yang menguatkan putusan PN Jakarta Pusat. PT DKI<br />
Jakarta pada 27 Maret 2006 memvonis Pollycarpus 14 tahun<br />
penjara.<br />
Atas putusan tersebut, Pollycarpus, malam harinya dijemput<br />
paksa aparat kejaksaan dan langsung ditahan di Lembaga<br />
Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. Polly dibawa dari<br />
rumahnya di kawasan Pamulang, Tangerang. Sesaat sebelum<br />
memasuki mobil Toyota Kijang warna perak milik kejaksaan,<br />
di depan puluhan wartawan yang mengerumuninya, Polly<br />
sempat mengibas-ngibaskan bendera Merah-Putih yang<br />
digenggamnya sambil berteriak, “Merdeka. Demi Merah-Putih,<br />
demi negara.” Sambil mengatakan bahwa dirinya tak bersalah,<br />
Polly juga akan memastikan menempuh upaya hukum yang<br />
masih tersedia. “PK milik saya, “ ujarnya sedikit berteriak.<br />
Tangkap Muchdi PR<br />
Persidangan terdakwa Indra Setiawan<br />
Menanggapi putusan tersebut, KASUM kembali mendesak<br />
Pemerintah khususnya aparat kepolisian untuk segera<br />
menangkap eks Deputi V BIN Muchdi Pr dan mengusut peran<br />
tersangka lainnya menyusul putusan MA (25/1).<br />
KASUM menilai, putusan MA adalah produk nyata dari kerja<br />
keras Polri dan Jaksa Agung dalam menemukan bukti-bukti<br />
baru. Meski belum puas, KASUM<br />
mengapresiasi kemajuan-kemajuan<br />
positif selama ini. Bagi KASUM, proses<br />
hukum tak boleh berhenti dengan<br />
dihukumnya kembali Polly. Proses<br />
hukum harus terus berjalan sampai<br />
tuntas dengan menyeret dan<br />
menghukum dalangnya.<br />
Putusan MA memperkuat kesimpulan<br />
Tim Pencari Fakta pimpinan Brigjen Pol.<br />
Marsudhi Hanafi yang dibentuk Presiden<br />
SBY pada Desember 2004. TPF<br />
Dok.Kontras menegaskan bahwa pembunuhan Munir<br />
adalah pembunuhan konspirasi atau<br />
persekongkolan jahat dari orang-orang<br />
yang ada di lingkungan Garuda Indonesia<br />
dan BIN. Searah dengan temuan TPF, MA<br />
menegaskan motif politik di balik pembunuhan Munir.<br />
Karena itu KASUM meminta agar putusan MA segera dijadikan<br />
fakta hukum baru untuk menyidik aktor-aktor lainnya, seperti<br />
Muchdi PR dan Hendropriono. Rujukannya adalah beberapa<br />
bukti baru (novum) yang menjadi dasar pertimbangan PK. Antara<br />
lain adalah keterangan Indra Setiawan (eks Dirut Garuda), Raden<br />
Padma Anwar alias Ucok (agen BIN) dan eks Direktur 51 BIN<br />
Budi Santoso.<br />
Indra Setiawan mengakui adanya permintaan As’ad Said Ali<br />
yang menjabat Wakil Kepala BIN saat itu dalam pengangkatan<br />
Polly sebagai Aviation Security. Indra Setiawan juga mengakui<br />
adanya arahan Muchdi Purwopranjono (eks Deputi V BIN).<br />
Dari keterangan Ucok terungkap perencanaan membunuh Munir<br />
yang melibatkan Sentot Waluyo (Agen BIN), Johanes Wahyu<br />
Saronto (Deputi IV BIN) dan Manunggal Maladi (Deputi II BIN).<br />
Dan yang paling jelas adalah terungkapnya peran eks Deputi V<br />
BIN Muchdi PR berdasarkan keterangan Budi Santoso, Indra<br />
Setiawan maupun hubungan telepon Muchdi Pr dengan Polly.<br />
Tuntutan tidak maksimal<br />
Di luar putusan MA, KASUM menilai tuntutan Jaksa Penuntut<br />
Umum untuk terdakwa Indra Setiawan (1,6 thn) dan Rohanil<br />
Aini (1 thn) pada sidang PN Jakarta Pusat (25/1) tidak optimal.<br />
Dari sisi keluarga Munir sebagai korban, tuntutan pidana ini<br />
tak mencerminkan rasa keadilan dan keseriusan JPU sebagai<br />
Berita Kontras No.01/I-II/2008 13