download - KontraS

More documents

Recommendations

Info

JEJAK SANG PEJUANG wakil kepentingan umum dan wakil kepentingan korban. Suciwati merasa, tanpa peran Indra Setiawan, maka pembunuhan terhadap suaminya hampir mustahil bisa terjadi. Bahkan secara yuridis, tuntutan JPU di bawah standar minimal. KASUM juga berharap Presiden SBY segera mengambil tindakan-tindakan lebih lanjut agar Polri terus bekerjasama dengan BIN, untuk membongkar konspirasi pembunuhan Munir dengan menghukum semua orang yang terlibat di dalam kejahatan ini, dan membuktikan kelulusan pemerintah dalam a test of our history yang pernah dikatakan oleh Presiden. Ungkap perencana Sementara itu, mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menilai Pollycarpus hanya pelaku yang dikorbankan dalam perkara pembunuhan Munir. Adapun perencana pembunuhannya malah tidak diungkap. “Pemerintah sudah biasa bohong kepada rakyatnya. Yang kasihan Polly dihukum 20 tahun, tapi yang sesungguhnya merencanakan pembunuhan Munir malah bebas lepas dan bahkan menjadi menteri. Lha, terus piye, “ tutur Gus Dur. Menurut Gus Dur, kunci satu-satunya dan saksi paling utama, yakni personel BIN Budi Santoso, malah tidak dilepas untuk bersaksi dengan dalih sedang bertugas di luar negeri. “Semestinya masalah diungkap tuntas. Dengan demikian, bisa dilakukan perbaikan ke depan, “ ujar Gus Dur. Sedangkan Brigjen Marsudi Hanafi (Wakapolda Sumsel), mengatakan bahwa dijatuhkannya hukuman penjara 20 tahun atas Polly menunjukkan bahwa supremasi hukum dan keadilan di Indonesia belum mati. Hal ini tentunya sangat membesarkan hati karena hasil kerja TPF kasus Munir yang ketika itu menjadi perpanjangan tangan dari Presiden SBY telah membuahkan hasil. Lebih dari itu, karena kasus ini merupakan kasus konspirasi, maka Hanafi meyakini proses hukum akan dilanjutkan. Bentuknya adalah pemberian sanksi terhadap para pelaku lainnya. Tanggapan lainnya diutarakan oleh Asmara Nababan (Mantan Wakil Ketua TPF Munir), mengatakan putusan atas PK yang diajukan Kejaksaan Agung ke MA merupakan hal yang penting. Hal itu berarti penerimaan MA atas novum yang diajukan. Diantaranya bahwa Polly memiliki hubungan dengan BIN dalam kapasitasnya sebagai agen serta adanya rapat-rapat di BIN yang terkait dengan rencana eksekusi Munir. Itu semua sudah menjadi bukti hukum, sehingga sekarang jugalah waktunya bagi polisi untuk meningkatkan penyelidikan terhadap orang-orang yang menjadi pimpinan BIN ketika peristiwa terjadi. Sedangkan ihwal tidak disebutkannya keterlibatan BIN secara institusional dalam perencanaan pembunuhan Munir, hal itu sangatlah bisa dipahami. Tapi itu seharusnya menjadi tugas kepolisian untuk segera menemukan bukti hukum bahwa keterlibatan BIN bukan sebatas individu, tapi institusional. Terlebih mengingat banyaknya individu di BIN yang terkait dengan kasus ini. Suciwati, isteri Munir, juga menegaskan, putusan MA harus segera ditindaklanjuti dengan menyelidiki sejumlah pihak yang juga diduga terlibat dalam kasus ini. “Kasus (Munir) ini harus diusut sampai tuntas, jangan berhenti hanya pada aktor lapangan. Sebab, kasus ini sudah menjadi salah satu ukuran penegakan HAM di Indonesia. Kasus ini menjadi bagian dari ukuran, sejauh mana kebenaran dan keadilan ditegakkan di negara ini, “ ujar Suciwati. Suciwati juga menghargai sikap Kepala BIN Syamsir Siregar yang telah membantu mengungkap pembunuhan Munir dengan mengizinkan anak buahnya memberi kesaksian kepada polisi. Sementara Usman Hamid menambahkan, apresiasi juga diberikan kepada polisi, kejaksaan, serta MA. “Saya agak suprised dengan MA karena putusan mereka di atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memvonis Polly 14 tahun penjara. Namun MA memang punya kewenangan untuk melakukan hal itu, “ ujarnya. Sampai sekarang memang belum ada bukti bahwa Pollycarpus yang memasukkan racun ke dalam minuman Munir. Meski demikian, Usman tidak melihat adanya nuansa politik dalam putusan MA tersebut. Polri usut dalang pembunuhan Polri akan segera memeriksa kembali Polly untuk mengungkap dalang pembunuhan Munir. Kadiv Humas Polri Irjen Sisno Adiwinoto menegaskan dalam berkas pemeriksaan baru itu Polly akan diperiksa penyidik Polri dengan status sebagai saksi. Selain memeriksa Pollycarpus, penyidik Bareskrim juga akan memeriksa nama-nama yang terungkap di pengadilan dan mendalami petunjuk yang terungkap di persidangan. Namun, Sisno enggan menyebutkan namanama yang akan diperiksa itu. “Yang jelas, kita akan mendalami hasil di persidangan sebagai petunjuk untuk menggali informasi yang menjurus kepada kasus, adakah pihak lain yang membantu pembunuhan Munir atau bahkan ada pihak yang menyuruh Polly membunuh Munir, “ ujarnya. Soal adanya dua nama agen BIN yang terungkap dalam pengadilan sebagai orang yang pernah berencana membunuh Munir, sebelum terjadinya pembunuhan Munir di Changi Singapura, Sisno enggan berkomentar. “Saya tidak menyebut nama. Yang jelas, semua saksi dan petunjuk yang terungkap di persidangan akan disidik dan diperiksa polisi, “ tegasnya. Sedangkan salah satu pengacara Polly, M Assegaf memastikan akan mengajukan PK. “PK itu hak saya. Saya kan belum pernah mengajukan, “ kata Assegaf menirukan kata-kata kliennya setelah bertemu sekitar satu jam di LP Cipinang (26/1). Indra bantah terlibat Indra Setiawan menolak dituding terlibat dalam tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Munir. Meskipun Indra menindaklanjuti surat Wakil Kepala BIN untuk menempatkan Pollycarpus di Bagian Corporate Security, hal itu 14 Berita Kontras No.01/I-II/2008
JEJAK SANG PEJUANG tidak berarti Indra telah membantu melaksanakan operasi intelijen. Demikian rangkuman pleidoi yang diajukan Indra Setiawan dan pengacaranya, Antarwirya, dalam persidangan (1/2). Dalam pembelaannya yang dibacakan sendiri, Indra mengaku tidak tahu apakah surat BIN yang diterimanya pada Juni atau Juli 2004 itu bagian dari rencana pembunuhan atau bukan. Yang ia pahami adalah bahwa surat tersebut merupakan surat resmi dari lembaga negara yang salah satunya bertugas mencegah ancaman teror. Lagi pula, ujar Indra, memenuhi permintaan BIN menempatkan Pollycarpus tidak bertentangan dengan hukum dan prosedur yang berlaku di PT Garuda. Pollycarpus selaku penerbang senior sudah layak diperbantukan di Bagian Corporate Security. Menurutnya, adanya surat tugas dari direktur utama tidak lantas membuat Polly bisa berlaku seenaknya. “Jadi, di dalam surat tersebut kekuasaan Polly juga dibatasi,” ujar Indra. Ia menambahkan, “Kalau ada yang dilanggar, itu adalah salah Polly, bukan yang membuat surat.” Sementara itu, Senin (4/2), sejumlah mantan anggota TPF pembunuhan Munir bertemu dengan Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Bekas anggota TPF itu adalah Hendardi, Asmara Nababan, Usman Hamid dan Kamala Chandra Kirana. Seusai pertemuan itu, Usman mengatakan, pihaknya sangat menghargai dan mengapresiasi upaya Polri dalam membongkar kasus itu, khususnya dalam perkara PK putusan MA terhadap Pollycarpus. Ketika ditanya apakah perkembangan yang dijanjikan polisi akan muncul sebelum bulan Juni yaitu adanya tersangka baru, Usman membenarkan, “Ya, dalam waktu dekat. Tidak akan lama.” Ia menegaskan bahwa polisi berjanji akan menindaklanjuti fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan PK terhadap Pollycarpus. Fakta-fakta tersebut kini menjadi sasaran dalam kelanjutan penyidikan membongkar pelaku utama pembunuh Munir. “Nama-nama yang muncul di persidangan pasti akan dipertimbangkan Bareskrim untuk pemeriksaan lebih jauh. Mudah-mudahan kita bisa segera menyaksikan hasil yang lebih konkret,” kata Usman. Awasi BIN Tuntutan agar BIN diselidiki tak hanya disuarakan oleh aktivis dalam negeri. Peneliti asing juga ikut “berteriak”. Pengusutan kasus kematian Munir dianggap sebagai momentum terbaik untuk melakukan reformasi lembaga intelijen di Indonesia. “Selama ini tidak ada budaya demokrasi di tubuh intelijen. Mereka berprinsip melakukan tugas negara, jadi lebih mudah jika tetap tidak diketahui oleh siapapun, “ Prof Dr Peter Gill, peneliti Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF). Padahal, kata professor spesialis ilmu pertahanan dan intelijen di Salford University, Inggris itu, seorang agen tetap harus tunduk pada konstitusi negara. Jika sebuah negara berfaham demokrasi, maka mata-mata juga harus siap transparan dan berani mempertanggung jawabkan operasinya pada lembaga yang ditunjuk. “Jika Polly bukan orang BIN mungkin dia dibayar sebagai agen lepas, maka investigasi lanjutan penting untuk pembuktian,” ujar Peter. Proses itu bisa terhambat karena kepentingan politik dan kekuasaan yang saling melindungi. Dia mencontohkan pengalaman Argentina yang masih berdebat soal pengawasan lembaga intelijen sejak tahun 1983. Menurut Peter, mengawasi lembaga intelijen perlu aturan hukum yang tegas dan spesifik. “LSM dan unsur masyarakat sipil harus bekrejasama dengan parlemen untuk segera mewujudkan undang-undang pengawasan itu,” katanya. Dia mencontohkan, di negara-negara maju, seseorang yang merasa menjadi korban operasi intelijen dapat melapor pada parlemen. Misalnya, seorang yang diculik, ditangkap atau diinterogasi paksa. “Nanti ada komite atau surat dari para anggota parlemen yang memverifikasi laporan itu dengan memanggil pihak terkait,” katanya. Di Indonesia, praktek itu belum terjadi. Selama ini, pertanggung jawaban BIN hanya dilakukan dalam rapat dengar pendapat secara tertutup di Komisi I DPR. Polisi sita surat penugasan BIN Polri menyita surat penugasan BIN untuk Pollycarpus. Dalam surat itu, BIN meminta Polly diberi kesempatan berada dalam penerbangan bersama Munir. Penyitaan surat itu diungkapkan seorang pejabat di lingkungan kepolisian. “Dalam surat itu, dia meminta agar Polly diberikan kesempatan terbang sesuai tanggal yang diminta Polly, “ ujarnya. Surat itu dalam sejumlah persidangan kasus pembunuhan Munir, diakui Indra Setiawan hilang sejak Desember 2004. Walau demikian, Indra, , mengakui bahwa surat itu diterimanya langsung dari Pollycarpus pada pertengahan 2004. Saat menanggapi penyitaan surat itu, Kepala Bareskrim Komjen Bambang Hendarso menolak berkomentar. “Kita lihat ke depan saja. Yang jelas kalau ada bukti yang perlu ditindaklanjuti akan kita tindaklanjuti, “ ujarnya. Sementara itu, Asmara Nababan mengatakan lewat surat yang kini telah berada di tangan polisi itu terlihat bagaimana BIN mengatur agar Polly dapat naik pesawat yang sama dengan Munir. “Surat itu memperkuat bukti Polly bekerja untuk BIN dan BIN juga telah membuka peluang Polly untuk melakukan pembunuhan, “ tegasnya. Terkait dengan pernyataan pengacara Pollycarpus yang menampik keberadaan surat itu, Asmara menyatakan penyitaan dan temuan Polri itu menunjukkan rontoknya kebohongan yang dibuat selama ini. “Ini menjadi harapan baru untuk mengungkap tuntas siapa dalang dan otak pembunuhan Munir, “ katanya. Indra divonis setahun PN Jakarta, pada sidang Senin (12/2), majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara satu tahun terhadap Indra Setiawan. Apabila hukuman tersebut masa penahanan yang Berita Kontras No.01/I-II/2008 15
Page 2 and 3: KontraS KontraS (Komisi Untuk Orang
Page 4 and 5: BERITA UTAMA kemauan. Ifdhal mengus
Page 6 and 7: BERITA UTAMA diantaranya: Tjasman (
Page 8 and 9: Penurunan Bendera Setengah Tiang Ol
Page 10 and 11: JEJAK SANG PEJUANG Pollycarpus Diga
Page 12 and 13: JEJAK SANG PEJUANG menerima uang da
Page 16 and 17: JEJAK SANG PEJUANG sudah dijalani (
Page 18 and 19: JEJAK SANG PEJUANG pribadi mendoron
Page 20 and 21: KABAR DAERAH Peringatan 19 Tahun Pe
Page 22 and 23: KABAR DAERAH Menentang Pemberian Bo
Page 24 and 25: KABAR DAERAH Lagi TNI-POLRI Bentrok
Page 26 and 27: REMPAH-REMPAHH Proyeksi Reformasi S
Page 28 and 29: REMPAH-REMPAHH Seleksi Hakim MK Dil
Page 30 and 31: KABAR DARI SEBERANG Xanana yang men

download - KontraS

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?