download - KontraS

More documents

Recommendations

Info

JEJAK SANG PEJUANG pribadi mendorong Presiden untuk memerintahkan adanya penyelidikan terhadap Muchdi, kalau perlu langsung menangkapnya, “ ujar Suciwati Menurut Suciwati, misteri kasus pembunuhan suaminya yang diracun dengan arsenik pada 2004 itu kini semakin gablang. Keterangan dari tersangka mantan Dirut Garuda Indra Setiawan dan Budi Santoso sebagai saksi di persidangan kasus Munir semakin menguatkan keterlibatan Muchdi. “Dukungan Presiden bisa memperkuat kekuatan Polri untuk bisa memeriksa dia,” tegas Suciwati. Choirul Anam dari divisi hukum KASUM menambahkan, penyelidikan terhadap Muchdi harus segera dilakukan. Sebagai seorang mantan perwira tinggi, tidak tertutup kemungkinan bahwa Muchdi akan melakkan lobi-lobi tingkat elite untuk menghambat penetapan dirinya sebagai tersangka. “Persoalan disini adalah koneksi Muchdi yang kuat bisa menghentikan aturan hukum yang ada di tingkat lapangan, “ ujar Choirul. Sidang Dewan HAM PBB Selanjutnya, Anam juga mengatakan bahwa kasus Munir akan menjadi salah satu materi laporan tahunan penegakan HAM di Indonesia ke sidang Dewan HAM PBB di Genewa, Swiss, April 2008. Upaya ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk mempercepat penyelesaian kasus tersebut. Anam menuturkan pula, Dewan HAM PBB akan membahas laporan tahunan dari Indonesia pada 15 April. Selain laporan Novum (bukti baru) kasus pembunuhan Munir pemerintah, saat itu Dewan HAM juga akan melihat laporan dari sejumlah LSM sebagai pembanding. “Untuk laporan dari LSM, kami akan memasukkan perkembangan kasus pembunuhan Munir sebagai salah satu laporan utama, “ ujar Choirul Anam. Kasus Munir ini, lanjut Anam, juga akan menjadi bagian dari isi laporan Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Pembela HAM Hina Jilani yang datang ke Indonesia pada Juni 2007. Ketika ada di Indonesia, Hina pernah mengatakan, selama pembunuhan Munir belum terungkap, pembela HAM di Indonesia tak akan pernah merasa aman. Kasus ini juga telah menjadi perhatian masyarakat internasional sehingga dia menyarankan pemerintah Indonesia dapat memastikan hukum diberlakukan sebagaimana mestinya dalam kasus ini. Sedang Suciwati menambahkan, dia dan anggota Parlemen Eropa, Ana Maria Gomes, juga sedang menggalang tandatangan dukungan penyelesaian kasus pembunuhan Munir diParlemen Eropa. “Saya masih mengumpulkan sejumlah fakta. Diharapkan, setidaknya ada 200 tanda tangan untuk Munir, “ ujarnya. Sementara itu, Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto, mengatakan, penyidikan lanjutan mengenai kasus Munir terus dilakukan. Setelah Pollycarpus, Susanto mengatakan akan lebih gencar membuka kemungkinan pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Iamenolak jika dikatakan membedakan pemeriksaan pada orang-orang tertentu yang diduga terlibat.*** 1. Saksi Ongen melihat Pollycarpus berjalan dari gerai pemesanan minuman membawa dua gelas, selanjutnya Polly dan Munir terlihat berbincang-bincang sambil minum. 2. Agen BIN bernama Sentot dan M Patma Anwar mendapat tugas membunuh Munir menggunakan santet maupun racun 3. Sekitar minggu pertama Agustus 2004 Agen BIN M Patma Anwar pernah ditelepon Sentot yang menyatakan bahwa dia memiliki cairan yang bisa digunakan untuk membunuh Munir 4. Agen BIN Patma Anwar pernah melihat Polly di parkiran BIN sebelum kematian Munir 5. Sekitar Juni/Juli 2004 Indra Setiawan, Dirut Garuda, menerbitkan surat penugasan Polly sebagai staf perbantuan (aviation security) atas permintaan tertulis M.As’sd, Wakil Kepala BIN 6. 4 September 2004 Polly menelepon HP Munir yang diterima Suciwati untuk memastikan keberangkatan Munir ke Amsterdam 7. 6 September 2004 Polly meminta Rohainil Aini via telepon untuk mengubah jadwal terbang Polly agar dapat terbang bersama Munir 8. Ketika pesawat transit di Bandara Changi, Polly tidak langsung ke hotel seperti kru lainnya. Bahkan Polly terlihat membawa dua gelas minuman masing-masing untuk Munir dan dirinya 9. Delapan hingga sembilan jam sebelum Munir meninggal, posisi Munir berada di Bandara Changi sehingga dipastikan Munir diracun dengan menggunakan arsenik 10. Orang yang meracun Munir adalah Polly, mengingat orang yang paling dekat dengan Munir saat itu dan yang memberi minum kepada Munir adalah Polly. Sumber : PK Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat 18 Berita Kontras No.01/I-II/2008
KABAR DAERAH Kekerasan Meningkat, Kontrol Perdamaian Melemah <strong>KontraS</strong> Aceh mencatat sepanjang tahun 2007 telah terjadi peningkatan angka kekerasan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 51 kasus tindak kekerasan. Diantaranya 12 kasus diduga kuat dilakukan oleh anggota polisi, 4 kasus diduga kuat dilakukan oleh anggota TNI, 2 kasus diduga kuat dilakukan oleh mantan GAM dan 33 kasus tidak teridentifikasi pelakunya. Sementara jumlah korban jiwa keseluruhan sebanyak 79 orang, yaitu 10 korban pembunuhan, 9 korban penembakan yang tidak mengakibatkan kematian dan 60 korban penyiksaan. Di luar itu, 9 kasus pembakaran dan 12 kasus peledakan/teror bom dan atau granat yang pelakunya sama sekali tidak terungkap. Tercatat juga aksi kriminalitas dengan menggunakan senjata api sebanyak 31 kali dengan korban penembakan sebanyak 2 tewas dan 4 luka tembak, kemudian penembakan misterius terjadi sebanyak 5 kali dengan korban 3 tewas dan 7 luka tembak. Ada lima penyebab yang mengakibatkan kekerasan meningkat, mulai dari melemahnya kontrol para pihak dalam menjaga perdamaian, tidak adanya early warning system (sistem peringatan dini) untuk mencegah konflik berulang, proses penegakkan hukum yang tidak fair dan masih diskriminatif, dan desain konsep reintegrasi yang sudah salah sejak awal, terakhir lemahnya peran kepolisian. Kemudian FKK (Forum Komunikasi dan Koordinasi) yang dibentuk dibawah Menkopolkam sebagai pengganti mandat CoSA dalam AMM, tidak berfungsi efektif dalam mencegah terjadinya konflik di Aceh setelah AMM meninggalkan Aceh. FKK terkesan hanya menjadi pemadam kebakaran yang bekerja ketika terjadi suatu peristiwa kekerasan dan tidak mampu menghentikan meluasnya kekerasan. Mandat FKK yang sangat luas juga dikhawatirkan bisa memperlemah peran dan fungsi pemerintahan Aceh dan mengancam kemandirian masyarakat Aceh dalam melanggengkan perdamaian. Kepastian penegakkan hukum Dalam penegakkan HAM, tahun 2007 merupakan tahun yang masih mempertanyakan kepastian penegakkan hukum dan pemenuhan HAM. Tidak kunjung dibentuknya KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) dan Pengadilan HAM yang merupakan mandat perdamaian, menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ada jaminan terwujudnya keadilan dan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM di Aceh. Padahal, desakan korban konflik dan korban pelanggaran HAM atas proses hukum dan keadilan semakin gencar dan Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang peduli dengan penegakan HAM di Aceh mendesak DPR agar segera pemerintah mengkonkritkan agenda penuntasan penegakkan HAM di Aceh. Hal ini merupakan mandat Yuridiksi dari UU Pemerintahan Aceh Nomor 11 tahun 2006. Desak DPR Bentuk KKR Aceh menguat. Desakan ini kian diperkuat dengan adanya sejumlah peringatan-peringatan tragedi pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh pada masa lalu, untuk mengingatkan kembali pemerintah bahwa kejahatan masa lalu tidak bisa dilupakan begitu saja dan harus segera diselesaikan. Dukungan nyata dari pemerintah, dalam hal ini baru sebatas retorika dan terkesan saling lempar handuk antara otoritas pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, di luar keberhasilan polisi dalam mengungkap sejumlah aksi-aksi kriminalitas bersenjata, polisi juga masih belum mampu meninggalkan cara-cara kekerasan dalam menjalankan tugasnya, seperti yang terjadi pada kasus pemukulan di Tanjong Beuridi dan penembakan di Lhoksukon dan Tiro. Demikian halnya dengan TNI yang masih mencampuri urusan sosial politik di Aceh dengan mengeluarkan pernyataanpernyataan politik dan di luar koridor kerangka pertahanan, seperti pernyataan tentang penyerahan senjata illegal, pen-DPOan pelaku kasus Alue Dua, tentang simbol partai GAM dan perlu tidaknya partai lokal. Dalam kasus Alue Dua terlihat jelas intervensi TNI terhadap penegakan hukum sehingga polisi tidak bisa bekerja secara independen. Sementara itu, keterbukaan pemerintah dalam menerima kunjungan Hina Jilani, Utusan Khusus PBB untuk Para Pembela HAM dan Louis Arbour, Kepala Komisi HAM PBB merupakan nilai tersendiri bagi pemerintah. Sayangnya, keterbukaan itu dijadikan pemerintah hanya sebatas tanggung jawab formalitas belaka. Karena pada prakteknya pemerintah masih tidak sensitif dengan persoalan HAM yang terjadi. Tuduhan kriminalisasi terhadap delapan pekerja LBH Banda Aceh yang sedang mengadvokasi kasus penyerobotan tanah rakyat oleh PT Bumi Flora di Aceh Timur, menunjukkan inkonsistensi jajaran pemerintah terhadap penghormatan HAM dan perlindungan terhadap para pembela HAM yang dijamin dalam perundang-undangan atau pemerintah hanya menjalankan fungsinya karena ada tekanan PBB. Pada tahun 2008, komitmen penegakan HAM pemerintah akan diuji dalam menghadirkan institusi KKR dan Pengadilan HAM di Aceh. Ancaman kekerasan juga masih potensial terjadi apabila komitmen para pihak dalam menjaga perdamaian hanya menjadi inisiatif-inisiatif parsial, yang tidak disertai dengan desain proses reintegrasi yang matang dan pemanfaatan early warning system berikut penegakan hukum dan kepastian pemecahan masalah secara fair dan terbuka. Karena reintegrasi dan juga pemecahan masalah merupakan sebuah tuntutan sekaligus tantangan bagi terciptanya kondisi Aceh yang lebih kondusif di masa mendatang. *** Perjanjian damai antara Indonesia dengan GAM pada 15 Agustus 2005 merupakan perjanjian damai dengan semanga menghentikan kekerasan di Aceh yang telah berjalan bertahun-tahun dan mengakibatkan penderitaan yang Bersambung ke hal 20 Berita Kontras No.01/I-II/2008 19
Page 2 and 3: KontraS KontraS (Komisi Untuk Orang
Page 4 and 5: BERITA UTAMA kemauan. Ifdhal mengus
Page 6 and 7: BERITA UTAMA diantaranya: Tjasman (
Page 8 and 9: Penurunan Bendera Setengah Tiang Ol
Page 10 and 11: JEJAK SANG PEJUANG Pollycarpus Diga
Page 12 and 13: JEJAK SANG PEJUANG menerima uang da
Page 14 and 15: JEJAK SANG PEJUANG wakil kepentinga
Page 16 and 17: JEJAK SANG PEJUANG sudah dijalani (
Page 20 and 21: KABAR DAERAH Peringatan 19 Tahun Pe
Page 22 and 23: KABAR DAERAH Menentang Pemberian Bo
Page 24 and 25: KABAR DAERAH Lagi TNI-POLRI Bentrok
Page 26 and 27: REMPAH-REMPAHH Proyeksi Reformasi S
Page 28 and 29: REMPAH-REMPAHH Seleksi Hakim MK Dil
Page 30 and 31: KABAR DARI SEBERANG Xanana yang men

download - KontraS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?