download - KontraS

BERITA UTAMA
diantaranya: Tjasman (korban 65), Budi Mulyono (korban
Penembakan Misterius 1983), Wanma Yety (keluarga korban
Tanjung Priok 1984 ), Ruminah dan Darwin (keluarga korban
Tragedi Mei 98), Sumarsih (keluarga korban Semanggi). Para
korban menerangkan berbagai penderitaan, peristiwa yang
dialami selama masa orde baru berkuasa
Hari kedua dilanjutkan dengan kesaksian para ahli: Sri Bintang
Pamungkas, Fadjroel Rahman, Muchtar Pakpahan, dan saksi
ahli yang lain. Saksi-saksi ini menceritakan bagaimana parahnya
kondisi politik, sosial, hukum, ekonomi dan budaya bangsa
Indonesia pada saat Soeharto berkuasa sehingga bangsa ini
mengalami krisis multidimensi.
Selain keluarga korban dan mahasiswa yang menghadiri acara
tersebut, seribu nisan disusun mengelilingi tempat pengadilan.
Tenda-tenda keprihatinan sebagai tempat menginap para aktivis
memanjang mengitari nisan. Kuburan manusia bertuliskan
kasus-kasus yang terjadi selama Orde Baru berkuasa
menyimbulkan banyaknya peristiwa pelanggaran HAM yang
terjadi.
Akhir dari impunitas
Kontras yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Adili
Soeharto (Gemas) melihat bahwa kematian Soeharto, sekali lagi
tidaklah dilihat sebagai akhir dari sebuah impunitas. Artinya,
bukan akhir dari kewajiban pemerintah Indonesia untuk
menuntaskan kasus-kasus pelanggaran berat HAM dan Korupsi.
Kematian Soeharto harus menjadi momentum bagi
pemerintah untuk terus bekerja keras mengungkap kebenaran
dan mengadili pelaku-pelakunya
Upaya mengungkap kebenaran dan mengadili pelaku (dalam
hal ini Soeharto dan kroni-kroninya), tidak semata-mata
merupakan kewajiban pemerintah, akan tetapi juga
merupakan prasyarat perbaikan bangsa. Bangsa yang besar
harus berani menghadapi kebenaran atas kesalahannya
dimasa lalu. Karena dengan kesalahan tersebut sebuah
bangsa bisa menghindari kesalahan yang sama, seperti
kediktatoran pemerintah.
Kematian Soeharto hanya menggugurkan kesempatan bagi
almarhum untuk membela diri dan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan kesalahan-kesalahannya secara
individual. Lebih jauh, kematian tersebut tidak berimplikasi
pada penghapusan pertanggung jawaban terhadap pejabatpejabat
lain (kroni-kroni) yang terlibat dalam kejahatankejahatan
yang sistematis.
Karenanya, pengampunan atau pemaafan merupakan hak dari
para korban dan keluarga korban. Pemaafan dan
pengampunan hanya dapat diberikan kepada mereka yang
dideritakan dan dirugikan oleh kebijakan dan perilaku orde
baru. Pengampunan dan pemaafan kepada Soeharto tidak bisa
diberikan oleh pemerintah karena kejahatan-kejahatan
tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Pemerintah
(dimasa lalu). Jika pemaafan dan pengampunan diberikan
maka akan terjadi pemaafan dan pengampunan bagi diri
sendiri oleh pemerintah (self amnesty).***
Keadilan Korban Harus Dikedepankan
Keluarga Korban Peristiwa Tanjung Priok 1984, Talangsari Lampung 1989, Mei 1998, penembakan mahasiswa Trisakti
1998, penembakan mahasiswa Semanggi 1998-1999, penculikan aktivis pro demokrasi 1997/1998, peristiwa 1965,
menyatakan turut belasungkawa atas meninggalnya mantan Presiden Soeharto.
Namun, kami lebih prihatin dengan rendahnya ketegasan sikap Pemerintah dan DPR RI apalagi ditambah
berkembangnya ide “memaafkan Soeharto” dari berbagai kalangan tanpa pertimbangan-pertimbangan yang seimbang
antara kemanusiaan bagi Soeharto dan keadilan bagi korban.
Pada dasarnya, jika memang Pemerintah berniat sungguh-sungguh ingin menghadirkan keadilan pada korban, maka
bukanlah hal yang sulit pula bagi keluarga korban untuk memaafkan Soeharto.
Persoalan yang menjadi perhatian korban adalah penuntasan kasus-kasus pelanggaran berat HAM yang menimpa
pada korban, anak-anak & sanak keluarga korban. Penuntasan itu adalah pengungkapan kebenaran atas apa yang
sesungguhnya terjadi pada korban sebagai rangkaian kekerasan politik Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto.
Keadilan harus lebih dimaknai lebih dari sekadar menghukum pelaku, baik di tingkat penanggungjawab maupun di
tingkat lapangan. Keadilan juga penting mengembalikan hak-hak korban seoptimal mungkin seperti sediakala. Dan
kewajiban menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu seperti digambarkan di atas menjadi tanggung jawab negara.
Kita menyesalkan pula hingga saat ini tidak ada tindakan yang layak dari negara, terutama pemerintahan paska
Soeharto, untuk segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM. Padahal, hal inilah yang mengakibatkan
perdebatan memaafkan Soeharto menjadi sulit diterima secara baik karena negara tak pernah secara resmi menjelaskan
“dimaafkan atas kesalahan yang mana”.
Karenanya, dalam momentum ini korban menuntut Pemerintahan SBY-JK memberikan pengakuan secara resmi dan
terbuka atas kekeliruan-kekeliruan negara di masa lalu. Pengakuan negara menjadi penting sebagai niat awalan untuk
menunjukkan keberpihakan pemerintahan saat ini pada persoalan kemanusiaan. Korban akan merasa semakin teraniaya,
terdiskriminasi dan terjauhkan dari rasa keadilan jika kemanusiaan hanya ditujukan untuk Soeharto.***
6
Berita Kontras No.01/I-II/2008