download - KontraS

More documents

Recommendations

Info

KontraS KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) dibentuk untuk menangani persoalan penculikan beberapa aktivis yang diduga berhubungan dengan kegiatan politik yang mereka lakukan. Dalam perjalanannya KontraS tidak hanya menangani masalah penculikan dan penghilangan orang secara paksa tapi juga diminta oleh masyarakat korban untuk menangani berbagai bentuk kekerasan yang terjadi baik secara vertikal di Aceh dan Papua maupun secara horizontal seperti di Maluku, Sambas, Sampit dan Poso. Selanjutnya, ia berkembang menjadi organisasi yang independen dan banyak berpartisipasi dalam membongkar praktek kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan. KontraS diprakarsai oleh beberapa organisasi non pemerintah dan satu organisasi mahasiswa, yakni: AJI, CPSM, ELSAM, KIPP, PIP-HAM, LPHAM, YLBHI dan PMII Badan Pekerja: Usman, Edwin, Sri, Ndrie, Abu, Victor, Sinung , Alam, Haris, Harits, Papang, Helmi, Chris, Silly, Yati, Nur’ain, Ade, Rintar, Ati, Guan Lee, Agus, Rohman, Heri, Daud. Federasi Kontras: Oslan P dan Bustami. Asiyah (Aceh), Diah (Sumatera Utara), Pieter Ell (Papua). Edmond LS (Kontras Sulawesi) Badan Pekerja Kontras dibantu oleh relawan-relawan yang tersebar di seluruh Indonesia Redaksi Berita KontraS menerima kritik, saran dan tulisan untuk Berita KontraS SALAM DARI BOROBUDUR Salam redaksi Memasuki tahun 2008, berita meninggalnya mantan Presiden kedua RI, Soeharto, menjadi sebuah catatan panjang yang kami kupas menjadi berita utama. Diusianya yang sudah senja, Soeharto (86 thn), wafat dengan membawa segudang kasus pelanggaran hukum dan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang belum sempat ia pertanggungjawabkan. Belasungkawa pantasnya kita sampaikan pada keluarga yang ditinggalkan. Namun, kita tetap harus menyadari bahwa Soeharto pergi membawa setumpuk kasus hukum sekalipun negara juga menunjukkan keengganan untuk mengadili hingga ajal menjemputnya. Sehingga rasanya tidak sepantasnya negara memberi penghormatan kepada Alm. Soeharto secara berlebihan, apalagi menggunakan simbol-simbol negara, seperti pengibaran bendera setengah tiang. Mengingat di masa berkuasanya Soeharto banyak pula melahirkan kepedihan kepada rakyat yang seharusnya dilayani. Di tahun 2008 ini, persoalan kekerasan terutama yang menyangkut hak asasi manusia masih tetap memprihatinkan kita. Di sejumlah daerah tindak kekerasan masih terus terjadi. Begitu juga dengan kekerasan yang terjadi atas keyakinan beragama masih menjadi berita hitam dalam perjalanan bangsa ini. Yang lebih memprihatinkan bentrokan dan kekerasan Polri dan TNI kembali terulang (di Maluku), hingga menewaskan tiga orang serta mengakibatkan lainnya luka dan kerugian fisik yang tidak terkira. Mungkin, bila boleh dikatakan kita sedikit terhibur dengan vonis 20 tahun yang dijatuhkan majelis hakim untuk Pollycarpus dalam PK kasus Munir. Meski kita kecewa karena Indra Setiawan (diganjar hanya satu tahun), dan Rohainil Aini diputus bebas. Padahal, kasus Munir jelas merupakan kasus konspirasi yang melibatkan banyak pihak. Penting untuk mengingat dan terus menuntut keadilan juga juga disuarakan oleh para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat Talangsari Lampung 1989 pada peringatan 19 tahun tragedi itu. Waktu terus berjalan, kita tak tahu kapan langkah terhenti. Tapi selagi masih bisa berbuat untuk negri dan kemanusiaan, tentu tidak ada yang sia-sia. Selamat tahun baru 2008 Berita KontraS Diterbitkan oleh: KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan). Penanggung Jawab: Usman Hamid Pemimpin Redaksi: Edwin Partogi Redaktur Pelaksana: Hanny Sukmawati. Sidang Redaksi: Haris Azhar, Indria Fernida, Papang Hidayat, Abu Said Pelu, M. Harits, Sri Suparyati. Design layout: BHOR_14 Production Alamat Redaksi: Jl. Borobudur No. 14 Menteng Jakarta Pusat 10320, Indonesia. Telp: 62-21-3926983, 62-21-3928564 Fax: 62-21-3926821 Email: kontras_98@kontras.org. website: www.kontras.org KontraS berdiri bersama para korban & keluarga korban untuk membela hak asasi manusia dan menentang segala bentuk kekerasan, menerima segala jenis bantuan yang bersifat tidak mengikat dan memiliki konsekuensi dalam bentuk apapun yang akan menghambat, mengganggu dan berakibat pada berubahnya substansi dan atau pelaksanaan visi dan misi organisasi. Bantuan dapat dikirimkan ke rekening atas nama KontraS di BII Cab. Proklamasi No. Rek. 2-072-267196. Atau dapat dikirim langsung ke alamat redaksi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Edwin Partogi di 021-3926983 atau kontras_98@kontras.org 2 Berita Kontras No.01/I-II/2008
BERITA UTAMA Awal tahun ini tepatnya (4/01) mantan penguasa Orde Baru, Soeharto, kembali dilarikan ke rumah sakit. Presiden Kedua RI ini kembali kritis dan dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta Selatan. Selama hampir sebulan sang jenderal besar ini dirawat oleh lebih 40 orang dokter spesialis berbagai bidang. Tim dokter ini bekerja keras tak henti siang malam, mengobati dan memberikan pengobatan terbaik bagi Soeharto. Diusianya yang sudah senja, Soeharto (86 thn) berjuang hampir sebulan melawan berbagai penyakit kronis yang dideritanya. Dan pada (27/01), presiden pada masa orde baru ini menghembuskan napas terakhirnya. Soeharto pun pergi dengan tetap menyisakan segala kontroversial terkait dengan harta yang dimilikinya maupun jumlah kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi ketika ia berkuasa. Sebagai sesama mahluk Tuhan sudah sepantasnya kita menyampaikan belasungkawa pada keluarga yang ditinggalkan. Namun begitu, kita harus terus ingat dan menyadari bahwa Soeharto pergi membawa setumpuk kasus hukum atas dirinya yang tak pernah dipertanggung jawabkan hingga akhir hayatnya, lantaran Soeharto memang tak pernah diadili. Siapapun pasti akan kembali padaNya. Namun, pemerintah dan bangsa Indonesia harus jalan terus. Dan yang perlu diingat, Indonesia harus menyelesaikan warisan masa lalu dari Pemerintahan Soeharto. Mengapa Karena kita tak bisa melupakan masa lalu. Kita harus terus mengingatnya dan secara bersama menyelesaikan berbagai warisan masa lalu itu secara bermartabat, yaitu lewat proses hukum dan keadilan yang layak. Politisasi sakit Kematian Soeharto Tidak Matikan Tuntutan Sebelumnya, setiap Soeharto masuk rumah sakit, maka para pendukung Orde Baru terutama mereka kroni-kroni Soeharto, selalu mengeluarkan tuntutan agar nama Soeharto dicuci bersih, dari semua tuntutan atas kejahatan yang dilakukannya selama berkuasa selama 32 tahun. Bahkan, satu lapisan elit politik nasional yang dipelopori Partai Golkar, mendesak pemerintah, dalam hal ini Presiden SBY dan Jaksa Agung Hendarman Supandji, untuk dapat segera menutup proses hukum terhadap Soeharto. Kita tentu amat menyayangkan, karena ada begitu banyak pihak memberi pernyataan dengan mengatasnamakan “kemanusiaan” meminta proses hukum terhadap Soeharto dihentikan. Padahal jelas, jati diri kemanusiaan adalah kebenaran dan keadilan. Tidak bisa kemanusiaan menutupi dirinya dari kebenaran dan keadilan. Kemanusiaan memang Dok. Kontras Aksi korban menuntut pengadilan untuk Soeharto mengajarkan kita untuk bersimpati pada siapapun yang sakit, termasuk terhadap Soeharto. Namun, kemanusiaan bukanlah ruang untuk menutup kebenaran dan keadilan yang harus ditegakkan di muka bumi ini. Kemanusian mengajarkan kita untuk mencari kebenaran dan keadilan atas segala kesakitan, luka dan derita yang korban terima. Bangsa ini mempunyai sejarah kelam. Dan sejarah kelam itu terjadi selama Soeharto berkuasa. Ada begitu banyak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Mulai dari peristiwa 1965, penembakan misterius 19981/1985, tragedi TanjungPriok 1984, kasus Talangsari 1989, DOM Aceh 1989-1998, Papua 1963-2003, kasus 27 Juli 1996, penculikan para aktivis pro demokrasi 1997/1998, tragedi Mei dan Trisakti dan masih banyak peristiwa pelanggaran HAM lainya. Semuanya terjadi akibat dari praktek orde baru yang dipimpin oleh Soeharto yang dijalankan bersama kroninya. Semua tragedi tersebut telah memporakporandakan arti kemanusian Anak, ayah, suami, isteri, adik, kakak, saudara, teman kita dihilangkan. Dipenjarakan dengan segala penyiksaan, didiskriminasikan dengan segala cara oleh tangan kekuasaan Orde Baru Soeharto. Dan sampai hari ini tak satupun kebenaran dan keadilan dalam peristiwa pelanggaaran HAM ditegakkan di negeri ini. Termasuk pula kasus dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepostisme (KKN) Soeharto. Sementara di tengah kesakitan Soeharto tersebut, banyak pihak yang tidak pernah merasakan luka dan derita kemanusiaan yang para korban alami, meminta proses hukum Soeharto dihentikan. Pendapat tersebut jelas adalah pendapat yang lebih mencerminkan kepentingan politis, ketimbang arti kemanusiaan yang hakiki. Keengganan dan pembiaran Dan ketika akhirnya Soeharto meninggal dunia kita patut kecewa kepada pemerintah. Hingga akhir hayat Soeharto, pemerintah belum juga mampu menyelesaikan berbagai warisan masa lalu, yakni korupsi massif dan pelanggaranpelanggaran HAM. Belum tuntasnya kasus hukum Soeharto menurut Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim, menunjukkan keengganan dan pembiaran yang sengaja dilakukan pemerintah. “Lima tahun reformasi pemerintah seharusnya mampu menyelesaikan kasus hukum Soeharto, sehingga ketika Soeharto meninggal kita tidak perlu membicarakan kasusnya, “ ujar Ifdhal. Ifdhal menilai kelambanan pemerintah menyelesaikan kasus hukum Soeharto menunjukkan pelanggaran HAM pemerintah pada diri Soeharto. Lebih jauh Ifdhal melihat bahwa kasus hukum Soeharto akan selesai jika pemerintah memiliki Berita Kontras No.01/I-II/2008 3
Page 4 and 5: BERITA UTAMA kemauan. Ifdhal mengus
Page 6 and 7: BERITA UTAMA diantaranya: Tjasman (
Page 8 and 9: Penurunan Bendera Setengah Tiang Ol
Page 10 and 11: JEJAK SANG PEJUANG Pollycarpus Diga
Page 12 and 13: JEJAK SANG PEJUANG menerima uang da
Page 14 and 15: JEJAK SANG PEJUANG wakil kepentinga
Page 16 and 17: JEJAK SANG PEJUANG sudah dijalani (
Page 18 and 19: JEJAK SANG PEJUANG pribadi mendoron
Page 20 and 21: KABAR DAERAH Peringatan 19 Tahun Pe
Page 22 and 23: KABAR DAERAH Menentang Pemberian Bo
Page 24 and 25: KABAR DAERAH Lagi TNI-POLRI Bentrok
Page 26 and 27: REMPAH-REMPAHH Proyeksi Reformasi S
Page 28 and 29: REMPAH-REMPAHH Seleksi Hakim MK Dil
Page 30 and 31: KABAR DARI SEBERANG Xanana yang men

download - KontraS

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?