download - KontraS

More documents

Recommendations

Info

JEJAK SANG PEJUANG menerima uang dan tak pernah menelepon Budi. Ia justru menduga Budi Santoso merupakan tokoh fiktif yang diciptakan jaksa. Muchdi PR patut dijadikan tersangka Mencermati proses sidang yang memaparkan pengakuan Budi Santoso dalam BAP yang dibacakan oleh JPU diatas, jelas bahwa Polly dan Muchdi memang berteman. Padahal, dalam persidangan terdahulu, Polly dan Muchdi selalu membantah saling kenal. Bahkan saat ditanyakan langsung, Polly tetap membantah. Untuk itu KASUM dalam siaran persnya mengatakan bahwa keterangan yang diungkapkan Budi Santoso dapat memperkuat fakta sidang terdahulu, di mana hubungan Polly dan Muchdi juga teridentifikasi melalui hubungan nomor telepon genggam yang digunakan keduanya. Selain telepon genggam, hubungan keduanya telah terekam dalam komunikasi telepon dari telepon rumah Polly dan kantor Muchdi. Semula, KASUM sebenarnya mengharapkan Jaksa Penuntut Umum dapat menghadirkan saksi Budi Santoso secara fisik. Kehadiran saksi tersebut dapat digunakan majelis hakim, penuntut umum, maupun juga pengacara terdakwa Indra Setiawan untuk menggali fakta lebih dalam yang tak dibatasi oleh keterangan tertulis dalam BAP. Penggalian ini sudah barang tentu dapat menyempurnakan keterangan dalam BAP yang baru merupakan hasil penggalian pihak penyidik. Namun demikian, KASUM tetap menghormati JPU yang membacakan BAP yang berisi keterangan Budi Santoso. KASUM berpegang pada ketentuan hukum Pasal 162 ayat (2) KUHAP yang menyatakan, “jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.” Selanjutnya, KASUM berpendapat bahwa keterangan saksi Budi Santoso sebaiknya dapat mendorong pihak Penyidik Polri untuk menjadikan Muchdi PR sebagai tersangka. Guna menghindari kemungkinan terjadinya kejahatan lain yang ditimbulkan atas status baru bagi Muchdi PR, pihak penyidik juga diharapkan melakukan penahanan. Ini sesuai dengan UU 8 tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 106 yang mewajibkan pada penyidik untuk mengambil tindakan penyidikan yang diperlukan. Kewajiban hukum penyidik untuk menjadikan mantan Deputi V BIN Muchdi PR sebagai tersangka bahkan sebenarnya dapat dilakukan secara hukum sejak awal, tanpa menunggu pembacaan BAP Budi Santoso dalam sidang yang lalu. Hal ini dikarenakan penyidik telah mengetahui fakta tentang peran Muchdi PR dalam konspirasi pembunuhan Munir, setelah mendapat kesaksian di bawah sumpah oleh Budi Santoso. Langkah penyidik Polisi untuk menjadikan Muchdi sebagai tersangka adalah langkah yang amat penting untuk mengungkapkan lebih jauh pihak-pihak yang terlibat sebagai konspirator pembunuhan Munir. Hal ini tidak hanya mengungkapkan siapa dalang pelaku pembunuhan tapi juga siapa yang secara tidak langsung harus bertanggungjawab, karena paling memiliki kepentingan atas pembunuhan ini. Selain menetapkan status tersangka dan melakukan penahanan terhadap Muchdi, kesaksian Budi Santoso dibawah sumpah dapat menjadi pijakan bagi penyidik untuk mulai melakukan penyidikan terhadap mantan Kepala BIN Hendropriono. Ada beberapa alasan yang patut dipertimbangkan. Yakni, fakta sidang mengungkap bahwa perencanaan kejahatan berada di dalam kantor BIN, termasuk menggunakan fasilitas yang ada. Lalu, fakta sidang mengungkap bahwa ada wewenang institusional atau kelembagaan BIN juga disalahgunakan, dengan terungkapnya dokumen surat yang memakai identitas BIN dan ditandatangani oleh pejabat BIN untuk meminta Presiden Direktur Garuda agar mengangkat Polly di luar prosedur normal Garuda. Dan pada akhirnya fakta sidang semakin mengungkap benang merah pembunuhan, bagaimana pola dan sistematika perencanaannya. Indra yakin Polly orang BIN Sementara itu, mantan Direktur Garuda Indra Setiawan yakin bahwa Polly adalah orang BIN. Keyakinan itu muncul ketika Indra menerima surat dari BIN yang dibawa sendiri oleh Polly dan kemampuan mengatur pertemuan antara dirinya dengan Wakil Kepala BIN M As’ad. Hal tersebut dikemukakan Indra dalam sidang (18/01). Indra menjelaskan, surat itu diberikan sekitar Juni atau Juli 2004 langsung oleh Polly. “Saya kaget waktu pertama kali menerima surat itu. Surat itu surat resmi yang ditandatangani Wakil Kepala BIN, “ ujarnya. Ditanya apakah ia mengorfirmasikan isi surat kepada pejabat yang bersangkutan, Indra mengaku tidak melakukannya. Ia juga tidak menanyakan untuk kepentingan apa atau misi intelijen apa yang dilaksanakan BIN di perusahaan yang dipimpinnya. Saat itu, ia hanya berpikir bahwa surat tersebut berasal dari institusi negara yang wajib dilaksanakan. “Saya punya kewajiban untuk melaksanakannya. Ini surat resmi, ada nomornya,” ujar Indra. Indra mengaku minta dipertemukan dengan pemberi surat atau M As’ad pada sekitar Oktober atau November 2004, atau setelah peristiwa kematian Munir di pesawat. Ia meminta Polly memfasilitasi pertemuan tersebut. “Ternyata dia bisa menelepon. Kemudian Polly katakan, Bapak (Indra) bisa diterima. Dia oke, “ ujar Indra. Akhirnya pertemuan itupun terjadi di kantor BIN. Menurut Indra, dalam pertemuan itu tidak dibicarakan surat BIN atau kematian Munir. Mereka membicarakan tentang hal-hal yang bersifat umum. Dalam pertemuan itu pula, Indra mengaku pertama kali bertemu dengan Muchdi PR. Indra juga dicerca mengapa keterangannya tidak diungkap sejak awal ketika menjadi saksi dalam perkara Polly. Indra mengaku tidak pernah berpikir bahwa surat itu ada hubungannya dengan kematian Munir. Sementara itu, Rizal Ramli yang hadir sebagai saksi meringankan untuk Indra mengatakan, permintaan untuk menempatkan orang di posisi tertentu merupakan hal yang lazim dilakukan oleh instansi negara seperti BIN. 12 Berita Kontras No.01/I-II/2008
JEJAK SANG PEJUANG Menurutnya, BIN sebagai agen intelijen sering meminta bantuan untuk menempatkan orang demi kepentingan intelijen dan keamanan. Tidak tertutup kemungkinan juga penjabat direkrut menjadi agen BIN dan sering melaporkan hal-hal yang dianggap penting. Polly dihukum 20 tahun Pada akhirnya setelah proses persidangan yang cukup panjang, MA menghukum Pollycarpus 20 tahun penjara karena terbukti secara sah melakukan pembunuhan berencana terhadap aktivis HAM Munir (25/1). Dalam putusan tersebut, MA menduga ada muatan politis dalam kasus pembunuhan Munir tersebut. “Tidak bisa dipastikan. Tapi diduga bermuatan politik. Munir itu kan orangnya banyak melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah dan mungkin dianggap berbahaya bagi kepentingan pemerintah, “ ujar Djoko Sarwoko, anggota Majelis Hakim PK MA. Putusan yang dibuat secara aklamasi oleh Majelis Hakim PK yang diketuai Bagir Manan tertuang dalam putusan bernomor 109/PK/PID/2007, mengabulkan permohonan PK yang diajukan kejaksaan. “Pollycarpus terbukti secara sah melakukan tindak pidana melakukan pembunuhan berencana dan pemalsuan surat. Menghukum terpidana dengan pidana penjara selama 20 tahun dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas Nurhadi membacakan putusan PK itu. Dalam pertimbangannya, MA berpendapat alasan pengajuan PK oleh kejaksaan dapat dibenarkan. “Pertama, terjadi kekeliruan yang nyata dari hakim dalam memutus dan kedua adanya novum (bukti baru)” kata Djoko lagi. Ia juga menjelaskan pembunuhan terhadap Munir tidak dilakukan dalam penerbangan Jakarta-Singapura, tetapi di Bandara Changi, Singapura. Putusan PK tersebut jauh berbeda dengan putusan kasasi MA yang diputus 3 Oktober 2006. Dalam putusan kasasi, MA menyatakan Pollycarpus tidak terbukti membunuh Munir, tetapi hanya memalsukan surat tugas dan hanya divonis dua tahun penjara. Kasasi itu menggugurkan putusan PT DKI Jakarta yang menguatkan putusan PN Jakarta Pusat. PT DKI Jakarta pada 27 Maret 2006 memvonis Pollycarpus 14 tahun penjara. Atas putusan tersebut, Pollycarpus, malam harinya dijemput paksa aparat kejaksaan dan langsung ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. Polly dibawa dari rumahnya di kawasan Pamulang, Tangerang. Sesaat sebelum memasuki mobil Toyota Kijang warna perak milik kejaksaan, di depan puluhan wartawan yang mengerumuninya, Polly sempat mengibas-ngibaskan bendera Merah-Putih yang digenggamnya sambil berteriak, “Merdeka. Demi Merah-Putih, demi negara.” Sambil mengatakan bahwa dirinya tak bersalah, Polly juga akan memastikan menempuh upaya hukum yang masih tersedia. “PK milik saya, “ ujarnya sedikit berteriak. Tangkap Muchdi PR Persidangan terdakwa Indra Setiawan Menanggapi putusan tersebut, KASUM kembali mendesak Pemerintah khususnya aparat kepolisian untuk segera menangkap eks Deputi V BIN Muchdi Pr dan mengusut peran tersangka lainnya menyusul putusan MA (25/1). KASUM menilai, putusan MA adalah produk nyata dari kerja keras Polri dan Jaksa Agung dalam menemukan bukti-bukti baru. Meski belum puas, KASUM mengapresiasi kemajuan-kemajuan positif selama ini. Bagi KASUM, proses hukum tak boleh berhenti dengan dihukumnya kembali Polly. Proses hukum harus terus berjalan sampai tuntas dengan menyeret dan menghukum dalangnya. Putusan MA memperkuat kesimpulan Tim Pencari Fakta pimpinan Brigjen Pol. Marsudhi Hanafi yang dibentuk Presiden SBY pada Desember 2004. TPF Dok.Kontras menegaskan bahwa pembunuhan Munir adalah pembunuhan konspirasi atau persekongkolan jahat dari orang-orang yang ada di lingkungan Garuda Indonesia dan BIN. Searah dengan temuan TPF, MA menegaskan motif politik di balik pembunuhan Munir. Karena itu KASUM meminta agar putusan MA segera dijadikan fakta hukum baru untuk menyidik aktor-aktor lainnya, seperti Muchdi PR dan Hendropriono. Rujukannya adalah beberapa bukti baru (novum) yang menjadi dasar pertimbangan PK. Antara lain adalah keterangan Indra Setiawan (eks Dirut Garuda), Raden Padma Anwar alias Ucok (agen BIN) dan eks Direktur 51 BIN Budi Santoso. Indra Setiawan mengakui adanya permintaan As’ad Said Ali yang menjabat Wakil Kepala BIN saat itu dalam pengangkatan Polly sebagai Aviation Security. Indra Setiawan juga mengakui adanya arahan Muchdi Purwopranjono (eks Deputi V BIN). Dari keterangan Ucok terungkap perencanaan membunuh Munir yang melibatkan Sentot Waluyo (Agen BIN), Johanes Wahyu Saronto (Deputi IV BIN) dan Manunggal Maladi (Deputi II BIN). Dan yang paling jelas adalah terungkapnya peran eks Deputi V BIN Muchdi PR berdasarkan keterangan Budi Santoso, Indra Setiawan maupun hubungan telepon Muchdi Pr dengan Polly. Tuntutan tidak maksimal Di luar putusan MA, KASUM menilai tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk terdakwa Indra Setiawan (1,6 thn) dan Rohanil Aini (1 thn) pada sidang PN Jakarta Pusat (25/1) tidak optimal. Dari sisi keluarga Munir sebagai korban, tuntutan pidana ini tak mencerminkan rasa keadilan dan keseriusan JPU sebagai Berita Kontras No.01/I-II/2008 13
Page 2 and 3: KontraS KontraS (Komisi Untuk Orang
Page 4 and 5: BERITA UTAMA kemauan. Ifdhal mengus
Page 6 and 7: BERITA UTAMA diantaranya: Tjasman (
Page 8 and 9: Penurunan Bendera Setengah Tiang Ol
Page 10 and 11: JEJAK SANG PEJUANG Pollycarpus Diga
Page 14 and 15: JEJAK SANG PEJUANG wakil kepentinga
Page 16 and 17: JEJAK SANG PEJUANG sudah dijalani (
Page 18 and 19: JEJAK SANG PEJUANG pribadi mendoron
Page 20 and 21: KABAR DAERAH Peringatan 19 Tahun Pe
Page 22 and 23: KABAR DAERAH Menentang Pemberian Bo
Page 24 and 25: KABAR DAERAH Lagi TNI-POLRI Bentrok
Page 26 and 27: REMPAH-REMPAHH Proyeksi Reformasi S
Page 28 and 29: REMPAH-REMPAHH Seleksi Hakim MK Dil
Page 30 and 31: KABAR DARI SEBERANG Xanana yang men

download - KontraS

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?