05.01.2015 Views

download - KontraS

download - KontraS

download - KontraS

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

REMPAH-REMPAHH<br />

Seleksi Hakim MK Dilakukan Bertahap<br />

Tiga orang hakim konstitusi akan mendekati usia pensiun.<br />

Mereka adalah Achmad Roestandi (pensiun Maret), serta Laica<br />

Marzuki (pensiun April) dan Soedarsono (yang akan pensiun<br />

Juni). Disamping itu, pada bulan Agustus 2008 para hakim<br />

konstitusi akan berakhir masa jabatan lima tahun pertama, dan<br />

kondisi ini mengharuskan pemilihan kembali seluruh hakim MK.<br />

DPR bersama Presiden dan Mahkamah Agung (MA), sebagai<br />

lembaga yang mempunyai wewenang konstitusional untuk<br />

mengajukan tiga orang hakim konstitusi, tengah bersiap<br />

melakukan proses seleksi. Dalam hal ini, DPR telah melakukan<br />

pembahasan apakah proses seleksi itu nantinya akan dilakukan<br />

sekaligus untuk memilih tiga orang hakim konstitusi, atau hanya<br />

difokuskan untuk mengganti hakim yang pensiun.<br />

Konstitusi UUD 1945 dan UU Mahkamah Konstitusi telah<br />

memberikan ketentuan penting, bahwa syarat hakim konstitusi<br />

harus seorang negarawan dan bukan anggota partai politik.<br />

Sedangkan tata cara seleksinya, diserahkan kepada masingmasing<br />

lembaga yang harus selesai dalam waktu 30 hari sejak<br />

hakim konstitusi berhenti (karena pensiun atau habis masa<br />

jabatannya).<br />

Mencermati perkembangan dan kebutuhan dalam proses seleksi<br />

hakim konstitusi, maka seleksi hakim konstitusi hendaknya<br />

dilakukan bertahap, dan terlebih dahulu difokuskan untuk<br />

keperluan mengisi hakim konstitusi yang sudah pensiun.<br />

Kehendak untuk melakukan seleksi hakim konstitusi sekaligus,<br />

seperti yang akan dilakukan oleh DPR, jelas akan mengebiri hak<br />

dan kewenangan hakim yang belum selesai masa jabatannya.<br />

Lebih dari itu, proses penanganan perkara akan terganggu dan<br />

hak keadilan masyarakat menjadi terabaikan.<br />

Bukan anggota parpol<br />

Sementara, seleksi hakim konstitusi sudah semestinya diletakkan<br />

dalam semangat untuk terus membangun dan memperkuat<br />

kemandirian dan ‘kewibawaan’ Mahkamah Konstitusi. Oleh<br />

karena itu, kualifikasi syarat hakim konstitusi, terutama syarat<br />

negarawan dan bukan anggota partai politik, menjadi faktor<br />

yang sangat significant untuk dijabarkan dan ditegaskan<br />

lebih lanjut dalam proses seleksi.<br />

Selanjutnya, seorang calon hakim konstitusi sudah harus<br />

mampu melampui interest dan kepentingan politik (beyond<br />

politics). Dalam hal ini, seorang calon hakim konstitusi yang<br />

telah lama (3-5 tahun) tidak menjadi anggota atau pengurus<br />

partai politik, serta telah berusia diatas 50 tahun, dapat lebih<br />

mendekati kualifikasi persyaratan tersebut.<br />

Masing-masing lembaga DPR, Presiden dan Mahkamah<br />

Agung, dalam melakukan seleksi hakim MK, diharapkan<br />

dapat lebih menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip<br />

transparansi, partisipasi dan akuntabel. Untuk itu seorang<br />

calon hakim MK, tidaklah mesti berasal dari bagian atau unsur<br />

lembaga-lembaga tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan<br />

membuka ruang dan akses bagi masyarakat untuk ikut<br />

terlibat mengusulkan calon dan menilai proses seleksi hakim<br />

MK.<br />

Kemudian, untuk memenuhi kebutuhan kualifikasi<br />

persyaratan dan proses/tahapan seleksi yang lebih baik,<br />

sebaiknya seleksi hakim konstitusi, khususnya bagi hakim<br />

konstitusi yang telah selesai masa jabatannya, dilakukan<br />

setelah revisi UU Mahkamah Konstitusi. Hal ini<br />

dimungkinkan, mengingat adanya kebutuhan yang mendesak<br />

dan pengalaman dari penyusunan UU MK dan UU Otonomi<br />

Khusus Pemerintahan Daerah Aceh, dapat dilakukan dalam<br />

waktu relatif cepat.<br />

Berdasarkan hal-hal tersebut, Aliansi Masyarakat Untuk<br />

Mahkamah Konstitusi meminta agar seleksi hakim konstitusi,<br />

khususnya yang akan dilakukan DPR, difokuskan terlebih<br />

dahulu untuk mengganti satu hakim MK yang akan pensiun.<br />

Dan, segera dilakukan revisi UU MK untuk menjamin proses<br />

seleksi dapat dilakukan secara transparan, partisipatif dan<br />

akuntabel.***<br />

Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:<br />

a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;<br />

b. adil;<br />

c. negarawan yang menguasai konstitusi dan kenegaraaan.<br />

(Pasal 15 Undang-Undang No 24/2003 Tentang Mahkamah Konstitusi)<br />

Hakim Konstitusi dilarang merangkap menjadi:<br />

a. pejabat negaran lainnya;<br />

b anggota partai politik;<br />

c. pengusaha;<br />

d. advokat; atau<br />

e. pegawai negeri<br />

(Pasal 17 Undang-Undang No 24/2003 Tentang Mahkamah Konstitusi)<br />

28<br />

Berita Kontras No.01/I-II/2008

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!