download - KontraS
download - KontraS
download - KontraS
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
REMPAH-REMPAHH<br />
Seleksi Hakim MK Dilakukan Bertahap<br />
Tiga orang hakim konstitusi akan mendekati usia pensiun.<br />
Mereka adalah Achmad Roestandi (pensiun Maret), serta Laica<br />
Marzuki (pensiun April) dan Soedarsono (yang akan pensiun<br />
Juni). Disamping itu, pada bulan Agustus 2008 para hakim<br />
konstitusi akan berakhir masa jabatan lima tahun pertama, dan<br />
kondisi ini mengharuskan pemilihan kembali seluruh hakim MK.<br />
DPR bersama Presiden dan Mahkamah Agung (MA), sebagai<br />
lembaga yang mempunyai wewenang konstitusional untuk<br />
mengajukan tiga orang hakim konstitusi, tengah bersiap<br />
melakukan proses seleksi. Dalam hal ini, DPR telah melakukan<br />
pembahasan apakah proses seleksi itu nantinya akan dilakukan<br />
sekaligus untuk memilih tiga orang hakim konstitusi, atau hanya<br />
difokuskan untuk mengganti hakim yang pensiun.<br />
Konstitusi UUD 1945 dan UU Mahkamah Konstitusi telah<br />
memberikan ketentuan penting, bahwa syarat hakim konstitusi<br />
harus seorang negarawan dan bukan anggota partai politik.<br />
Sedangkan tata cara seleksinya, diserahkan kepada masingmasing<br />
lembaga yang harus selesai dalam waktu 30 hari sejak<br />
hakim konstitusi berhenti (karena pensiun atau habis masa<br />
jabatannya).<br />
Mencermati perkembangan dan kebutuhan dalam proses seleksi<br />
hakim konstitusi, maka seleksi hakim konstitusi hendaknya<br />
dilakukan bertahap, dan terlebih dahulu difokuskan untuk<br />
keperluan mengisi hakim konstitusi yang sudah pensiun.<br />
Kehendak untuk melakukan seleksi hakim konstitusi sekaligus,<br />
seperti yang akan dilakukan oleh DPR, jelas akan mengebiri hak<br />
dan kewenangan hakim yang belum selesai masa jabatannya.<br />
Lebih dari itu, proses penanganan perkara akan terganggu dan<br />
hak keadilan masyarakat menjadi terabaikan.<br />
Bukan anggota parpol<br />
Sementara, seleksi hakim konstitusi sudah semestinya diletakkan<br />
dalam semangat untuk terus membangun dan memperkuat<br />
kemandirian dan ‘kewibawaan’ Mahkamah Konstitusi. Oleh<br />
karena itu, kualifikasi syarat hakim konstitusi, terutama syarat<br />
negarawan dan bukan anggota partai politik, menjadi faktor<br />
yang sangat significant untuk dijabarkan dan ditegaskan<br />
lebih lanjut dalam proses seleksi.<br />
Selanjutnya, seorang calon hakim konstitusi sudah harus<br />
mampu melampui interest dan kepentingan politik (beyond<br />
politics). Dalam hal ini, seorang calon hakim konstitusi yang<br />
telah lama (3-5 tahun) tidak menjadi anggota atau pengurus<br />
partai politik, serta telah berusia diatas 50 tahun, dapat lebih<br />
mendekati kualifikasi persyaratan tersebut.<br />
Masing-masing lembaga DPR, Presiden dan Mahkamah<br />
Agung, dalam melakukan seleksi hakim MK, diharapkan<br />
dapat lebih menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip<br />
transparansi, partisipasi dan akuntabel. Untuk itu seorang<br />
calon hakim MK, tidaklah mesti berasal dari bagian atau unsur<br />
lembaga-lembaga tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan<br />
membuka ruang dan akses bagi masyarakat untuk ikut<br />
terlibat mengusulkan calon dan menilai proses seleksi hakim<br />
MK.<br />
Kemudian, untuk memenuhi kebutuhan kualifikasi<br />
persyaratan dan proses/tahapan seleksi yang lebih baik,<br />
sebaiknya seleksi hakim konstitusi, khususnya bagi hakim<br />
konstitusi yang telah selesai masa jabatannya, dilakukan<br />
setelah revisi UU Mahkamah Konstitusi. Hal ini<br />
dimungkinkan, mengingat adanya kebutuhan yang mendesak<br />
dan pengalaman dari penyusunan UU MK dan UU Otonomi<br />
Khusus Pemerintahan Daerah Aceh, dapat dilakukan dalam<br />
waktu relatif cepat.<br />
Berdasarkan hal-hal tersebut, Aliansi Masyarakat Untuk<br />
Mahkamah Konstitusi meminta agar seleksi hakim konstitusi,<br />
khususnya yang akan dilakukan DPR, difokuskan terlebih<br />
dahulu untuk mengganti satu hakim MK yang akan pensiun.<br />
Dan, segera dilakukan revisi UU MK untuk menjamin proses<br />
seleksi dapat dilakukan secara transparan, partisipatif dan<br />
akuntabel.***<br />
Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:<br />
a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;<br />
b. adil;<br />
c. negarawan yang menguasai konstitusi dan kenegaraaan.<br />
(Pasal 15 Undang-Undang No 24/2003 Tentang Mahkamah Konstitusi)<br />
Hakim Konstitusi dilarang merangkap menjadi:<br />
a. pejabat negaran lainnya;<br />
b anggota partai politik;<br />
c. pengusaha;<br />
d. advokat; atau<br />
e. pegawai negeri<br />
(Pasal 17 Undang-Undang No 24/2003 Tentang Mahkamah Konstitusi)<br />
28<br />
Berita Kontras No.01/I-II/2008