download - KontraS
download - KontraS
download - KontraS
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
JEJAK SANG PEJUANG<br />
tidak berarti Indra telah membantu melaksanakan operasi<br />
intelijen.<br />
Demikian rangkuman pleidoi yang diajukan Indra Setiawan<br />
dan pengacaranya, Antarwirya, dalam persidangan (1/2).<br />
Dalam pembelaannya yang dibacakan sendiri, Indra mengaku<br />
tidak tahu apakah surat BIN yang diterimanya pada Juni atau<br />
Juli 2004 itu bagian dari rencana pembunuhan atau bukan.<br />
Yang ia pahami adalah bahwa surat tersebut merupakan<br />
surat resmi dari lembaga negara yang salah satunya bertugas<br />
mencegah ancaman teror.<br />
Lagi pula, ujar Indra, memenuhi permintaan BIN<br />
menempatkan Pollycarpus tidak bertentangan dengan<br />
hukum dan prosedur yang berlaku di PT Garuda. Pollycarpus<br />
selaku penerbang senior sudah layak diperbantukan di<br />
Bagian Corporate Security. Menurutnya, adanya surat tugas dari<br />
direktur utama tidak lantas membuat Polly bisa berlaku<br />
seenaknya. “Jadi, di dalam surat tersebut kekuasaan Polly<br />
juga dibatasi,” ujar Indra. Ia menambahkan, “Kalau ada yang<br />
dilanggar, itu adalah salah Polly, bukan yang membuat surat.”<br />
Sementara itu, Senin (4/2), sejumlah mantan anggota TPF<br />
pembunuhan Munir bertemu dengan Kepala Bareskrim<br />
Komisaris Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Bekas anggota<br />
TPF itu adalah Hendardi, Asmara Nababan, Usman Hamid<br />
dan Kamala Chandra Kirana.<br />
Seusai pertemuan itu, Usman mengatakan, pihaknya sangat<br />
menghargai dan mengapresiasi upaya Polri dalam<br />
membongkar kasus itu, khususnya dalam perkara PK putusan<br />
MA terhadap Pollycarpus. Ketika ditanya apakah<br />
perkembangan yang dijanjikan polisi akan muncul sebelum<br />
bulan Juni yaitu adanya tersangka baru, Usman<br />
membenarkan, “Ya, dalam waktu dekat. Tidak akan lama.”<br />
Ia menegaskan bahwa polisi berjanji akan menindaklanjuti<br />
fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan PK terhadap<br />
Pollycarpus. Fakta-fakta tersebut kini menjadi sasaran dalam<br />
kelanjutan penyidikan membongkar pelaku utama pembunuh<br />
Munir. “Nama-nama yang muncul di persidangan pasti akan<br />
dipertimbangkan Bareskrim untuk pemeriksaan lebih jauh.<br />
Mudah-mudahan kita bisa segera menyaksikan hasil yang<br />
lebih konkret,” kata Usman.<br />
Awasi BIN<br />
Tuntutan agar BIN diselidiki tak hanya disuarakan oleh<br />
aktivis dalam negeri. Peneliti asing juga ikut “berteriak”.<br />
Pengusutan kasus kematian Munir dianggap sebagai<br />
momentum terbaik untuk melakukan reformasi lembaga<br />
intelijen di Indonesia.<br />
“Selama ini tidak ada budaya demokrasi di tubuh intelijen.<br />
Mereka berprinsip melakukan tugas negara, jadi lebih mudah<br />
jika tetap tidak diketahui oleh siapapun, “ Prof Dr Peter Gill,<br />
peneliti Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces<br />
(DCAF). Padahal, kata professor spesialis ilmu pertahanan<br />
dan intelijen di Salford University, Inggris itu, seorang agen<br />
tetap harus tunduk pada konstitusi negara. Jika sebuah negara<br />
berfaham demokrasi, maka mata-mata juga harus siap<br />
transparan dan berani mempertanggung jawabkan operasinya<br />
pada lembaga yang ditunjuk.<br />
“Jika Polly bukan orang BIN mungkin dia dibayar sebagai agen<br />
lepas, maka investigasi lanjutan penting untuk pembuktian,”<br />
ujar Peter. Proses itu bisa terhambat karena kepentingan politik<br />
dan kekuasaan yang saling melindungi. Dia mencontohkan<br />
pengalaman Argentina yang masih berdebat soal pengawasan<br />
lembaga intelijen sejak tahun 1983.<br />
Menurut Peter, mengawasi lembaga intelijen perlu aturan<br />
hukum yang tegas dan spesifik. “LSM dan unsur masyarakat<br />
sipil harus bekrejasama dengan parlemen untuk segera<br />
mewujudkan undang-undang pengawasan itu,” katanya. Dia<br />
mencontohkan, di negara-negara maju, seseorang yang merasa<br />
menjadi korban operasi intelijen dapat melapor pada parlemen.<br />
Misalnya, seorang yang diculik, ditangkap atau diinterogasi<br />
paksa.<br />
“Nanti ada komite atau surat dari para anggota parlemen yang<br />
memverifikasi laporan itu dengan memanggil pihak terkait,”<br />
katanya. Di Indonesia, praktek itu belum terjadi. Selama ini,<br />
pertanggung jawaban BIN hanya dilakukan dalam rapat dengar<br />
pendapat secara tertutup di Komisi I DPR.<br />
Polisi sita surat penugasan BIN<br />
Polri menyita surat penugasan BIN untuk Pollycarpus. Dalam<br />
surat itu, BIN meminta Polly diberi kesempatan berada dalam<br />
penerbangan bersama Munir. Penyitaan surat itu diungkapkan<br />
seorang pejabat di lingkungan kepolisian. “Dalam surat itu, dia<br />
meminta agar Polly diberikan kesempatan terbang sesuai<br />
tanggal yang diminta Polly, “ ujarnya.<br />
Surat itu dalam sejumlah persidangan kasus pembunuhan<br />
Munir, diakui Indra Setiawan hilang sejak Desember 2004. Walau<br />
demikian, Indra, , mengakui bahwa surat itu diterimanya<br />
langsung dari Pollycarpus pada pertengahan 2004.<br />
Saat menanggapi penyitaan surat itu, Kepala Bareskrim Komjen<br />
Bambang Hendarso menolak berkomentar. “Kita lihat ke depan<br />
saja. Yang jelas kalau ada bukti yang perlu ditindaklanjuti akan<br />
kita tindaklanjuti, “ ujarnya. Sementara itu, Asmara Nababan<br />
mengatakan lewat surat yang kini telah berada di tangan polisi<br />
itu terlihat bagaimana BIN mengatur agar Polly dapat naik<br />
pesawat yang sama dengan Munir. “Surat itu memperkuat bukti<br />
Polly bekerja untuk BIN dan BIN juga telah membuka peluang<br />
Polly untuk melakukan pembunuhan, “ tegasnya.<br />
Terkait dengan pernyataan pengacara Pollycarpus yang<br />
menampik keberadaan surat itu, Asmara menyatakan penyitaan<br />
dan temuan Polri itu menunjukkan rontoknya kebohongan yang<br />
dibuat selama ini. “Ini menjadi harapan baru untuk<br />
mengungkap tuntas siapa dalang dan otak pembunuhan Munir,<br />
“ katanya.<br />
Indra divonis setahun<br />
PN Jakarta, pada sidang Senin (12/2), majelis hakim<br />
menjatuhkan hukuman penjara satu tahun terhadap Indra<br />
Setiawan. Apabila hukuman tersebut masa penahanan yang<br />
Berita Kontras No.01/I-II/2008 15