download - KontraS

Penurunan Bendera Setengah Tiang
Oleh : Usman Hamid
Suatu hari saya dikirimi surat
elektronik oleh seorang sahabat yang
bertanya mengapa KontraS menolak
menurunkan bendera setengah tiang
selama 7 hari berkabung atas
perginya mantan Presiden Soeharto.
Pengibaran bendera 1/2 tiang selama
7 hari memang dilakukan dengan
merujuk Pasal 125 ayat (4) PP No.62/
1990 yang ditetapkan 26 Desember
1990. Namun jika kita menelusuri
area-area pemukiman penduduk di
sekitar kita, ada begitu banyak warga
masyarakat yang tak menurunkan bendera setengah tiang
sebagaimana diinstruksikan pemerintah. Apakah ini sebuah
tanda ketidakpatuhan warga sipil atas kebijakan pemerintah
(civil disobedience)
Apapun jawabannya, instruksi pemerintah tersebut malah
mencerminkan kepribadian ganda Negara. Di satu sisi
menempatkan Soeharto sebagai terdakwa korupsi tujuh
yayasan, tapi pada saat yang sama ingin menempatkannya
sebagai prajurit terbaik dan negarawan sejati, lalu
menempatkan kejahatan korupsi yang dituduhkan kepadanya
dalam ruang lingkup kekhilafan di ranah privat. Ada dua alasan.
Pertama, penurunan bendera sebagai act of obedience. Pengibaran
bendera sebagai tindakan
kepatuhan dalam sudut
pandang legal institusional atau
positivisme (formalisme
hukum) meminta kita
mematuhi instruksi Presiden/
pemerintah atas kematian
mantan penguasan rejim Orde
Baru Soeharto.
Instruksi negara perlu
dipisahkan dari otonomi
personal dan kemerdekaan
berpikir, berkeyakinan dan cara
bersikap warganya. Sebagai
warga demokratik, kita
berusaha tak terjebak ke dalam
cara berpikir “Befehl is befehl”
(instruksi adalah instruksi),
apalagi menafsirkan peraturan
sebagaimana pihak yang kuat (pemerintah yang berkuasa saat
ini) menafsirkannya begitu saja.
Sebagai ilustrasi, andai pemerintah mengesahkan peraturan
wajib militer bagi setiap warga berusia 18-45 tahun untuk
mempertahankan negara, apakah itu berarti semua warga harus
patuh Apakah jika ada yang menolak kewajiban itu lalu kita
anggap sama dengan menolak untuk mempertahankan
negara/negeri/republik Jawaban atas dua pertanyaan ini
adalah satu, tidak.
Mempertahankan tanah air tempat kita dilahirkan adalah
hak sekaligus kewajiban moral/etis. Tapi itu bisa lewat
beragam cara. Wamil hanyalah satu di antara banyak cara.
Mereka yang berkeyakinan untuk memegang teguh keyakinan
ahimsa atau nir-kekerasan tentu menolak untuk mengikuti
wamil karena dinilai mengandung unsur kekerasan. Mereka
yakin bahwa hidup bersama dalam perdamaian bisa
ditempuh dengan cara yang beradab/tanpa kekerasan. Jalan
militer/perang terbukti memakan ongkos besar, persenjataan,
uang hingga biaya kemanusiaan yang kerap menimbulkan
kesedihan, derita dan kertelukaan.
Adalah sah bila seorang warga menolak untuk ikut wamil
demi mempertahankan negara. Sikap ini merupakan bagian
dari hak seseorang atas kemerdekaannya dalam berpikir dan
berkeyakinan. Hukum internasional/nasional tentang Hakhak
Sipil dan Politik menjamin hak setiap orang yang menolak
memenuhi panggilan wajib militer (consentious objectors).
Komisi HAM PBB meminta tiap negara menyediakan
alternatif bela negara selain wamil, seperti pemadam
kebakaran, ahli teknologi dst.
Di sini paham pertahanan tak sekadar dipahami sebagai
military based defence tapi juga civilian based defence. Sebagian besar
negara-negara kini telah menghapus wajib militer.
Aksi menuntut pengadilan terhadap Soeharto
Dok.Kontras
Ada banyak ilustrasi yang
dapat dikemukakan untuk
melihat peraturan sebagai
peraturan, perintah sebagai
perintah. Misalnya,
pandangan realisme hukum
yang meyakini bahwa
keputusan hakim boleh
berbeda dengan teks hukum
atau peraturan. Ini karena
definisi hukum kerap
menjadi kabur saat
disandingkan dengan
kenyataan. Demi kebenaran,
demi keadilan, hakim bisa
menembus normatifitas
hukum di atas kertas.
Saya tak hendak
menyamakan sikap dan cara kita memandang peraturan,
melainkan hendak meminta pemerintah memperlakukan
mereka yang sama dengan cara yang sama, dan dengan cara
berbeda untuk mereka yang berbeda. Itu agar adil/fair. Dan
kita yakin, pemerintah tak sedang memaksakan kehendaknya,
dan karena itu pula saya bisa mengerti dan tetap
menghormati mereka yang mengibarkan bendera setengah
8
Berita Kontras No.01/I-II/2008