download - KontraS

More documents

Recommendations

Info

BERITA UTAMA kemauan. Ifdhal mengusulkan pemerintah membentuk komisi klarifikasi yang bertugas melakukan klarifikasi, penelaahan, dan pemeriksaan terhadap tuduhan pelanggaran HAM Orde Baru. Dengan demikian identifikasi pertanggung jawaban menjadi jelas dan tidak terkesan balas dendam. Hal senada diungkapkan oleh aktivis M.Fadjroel Rachman. Menurutnya, sekalipun mantan Presiden Soeharto sudah meninggal, negara tetap harus melanjutkan proses hukum terhadap keluarga, kroni, dan loyalisnya. “Ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa ini negara hukum, bukan negara halalbihalal, “ ujarnya. Sementara muncul pula pandangan lain, komunitas HAM internasional dapat mengenang Soeharto sebagai diktator lantaran hingga Soeharto meninggal dunia, pemerintah gagal menyelesaikan berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM yang diduga melibatkannya. “Karena tidak ada proses hukum untuk mengklarifikasi sejumlah kasus pelanggaran HAM yang diduga melibatkannya, Soeharto dapat dilihat seperti mantan orang kuat Cile, Jenderal Augusto Pinochet, atau PW Botha, Presiden Afrika Selatan, “ kata Rafendi Djamin dari Human Rights Working Group. Jika ada proses hukum saat Soeharto masih hidup, lanjut Rafendi, kemungkinan munculnya kenangan sebagai diktator dapat hilang. Sebab, duduk perkara dari kasus-kasus itu sudah jelas dan para korban akan berhenti menuntut. Penilaian negatif komunitas HAM internasional kepada Soeharto, menurut Rafendi, mulai muncul setelah peristiwa Santa Cruz di Dili Timor Timur, 12 November 1991. Peristiwa itu memancing dipersoalkannya kembali kasus lain, seperti peristiwa Tanjung Priuk, Talangsari, dan gerakan yang terjadi 30 September 1965. “Kejadian ini harus menjadi pelajaran bagi pemerintah dengan menyelesaikan sejumlah kasus secepat mungkin, termasuk kasus yang diduga melibatkannya, “ kata Rafendi. Sedangkan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Nasional Aktivis 98 Adian Napitupulu menambahkan, proses hukum terhadap kroni Soeharto harus dilanjutkan. Sebab, proses hukum punya empat tujuan, yaitu memberi efek jera kepada para pelaku, memulihkan hak-hak korban, mencegah terulangnya peristiwa serupa, dan mencari kebenaran tentang yang sebenarnya terjadi. “Jika sekarang Soeharto sudah meninggal, berarti masih ada tiga tujuan lain dari proses hukum atas kasus-kasus yang diduga melibatkannya, “ ujar Adian. Tidak surut “Kalau bicara korban, sudah banyak. Tapi kalau bicara pelaku, yang mana Mereka tidak ada yang ngaku, “ ujar Sumarsih. Sementara kematian Soeharto juga tidak menyurutkan perjuangan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM. Mereka tetap yakin kejahatan HAM selama Soeharto berkuasa adalah kejahatan rezim dan bukan semata-mata kesalahan Soeharto sebagai individu. Meskipun demikian, kebijakan Soeharto semasa ia berkuasa terepresentasi dalam kebijakan negara yang represif. Direktur Eksekutif Agung Putri Astrid Kartika mengatakan, meskipun Soeharto meninggal dunia, masih banyak persoalan yang tertinggal. Menurut dia, kontruksi mesin kekuasaan Soeharto perlu dibongkar. Pembongkaran itu akan menampakkan siapa kroni-kroni Soeharto. Dengan demikian, mereka dapat dimintai pertanggung jawaban atas berbagai kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Bagi para pejuang HAM dan korban, kematian Soeharto tidak memupuskan upaya mereka untuk mencari keadilan. Seperti yang diungkapkan oleh Sumarsih, Ibu BR Norma Irmawan, korban tragedi Semanggi, melihat upaya peradilan masih dapat ditempuh untuk itu. Meskipun hukum di Indonesia belum sepenuhnya menjamin keadilan. “Anak saya ditembak dari jarak dekat. Soal itu salah atau benar, itu harus diputuskan di pengadilan. Maaf-memaafkan pun harus dilakukan setelah ada proses pengadilan, “ ujar Sumarsih. Sumarsih berharap pemerintah tetap membawa pelanggaran hak asasi manusia tersebut ke pengadilan. “Orang-orang yang harus bertanggung jawab pada peristiwa berdarah itu harus diadili, “ ujarnya. Demi perjuangan tersebut, meski pemerintah menetapkan hari berkabung nasional selama tujuh hari setelah wafatnya Soeharto, korban dan keluarga korban menggelar demo tujuh hari berturut-turut di depan Istana Merdeka, sebagai cara untuk menandai meninggalnya Soeharto. “Ini kami lakukan karena kematian Soeharto tidak diikuti dengan pemenuhan hak korban dan pelurusan sejarah, “ ujar Sumarsih. Langkah tersebut perlu ditempuh untuk mengingatkan pemerintahan Presiden SBY bahwa keadilan belum mereka dapatkan pasca wafatnya Soeharto. “Kalau bicara korban, sudah banyak. Tapi kalau bicara pelaku, yang mana Mereka tidak ada yang ngaku, “ ujar Sumarsih. Namun aksi tujuh hari ini digelar tanpa suara, apalagi caci maki. Korban dan kleuarga korban hanya berdiri, membentangkan poster dan mengenakan pakaian dan payung berwarna hitam. Kasus perdata dan gelar pahlawan Di sisi lain, kematian Soeharto juga masih menyisakan kasus hukum lainnya disamping sejumlah kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi selama 32 tahun Soeharto berkuasa. Saat ini pemerintah tengah menggugat Soeharto dan Yayasan Supersemar Rp 11,5 triliun. Meski Soeharto telah meninggal Jaksa Agung, Hendarman Supandji, menegaskan, kasus perdata Soeharto tetap akan diteruskan. Senada dengan itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Asfinawati mendesak Kejaksaan Agung segera dan 4 Berita Kontras No.01/I-II/2008
BERITA UTAMA tetap melanjutkan gugatan perdata terhadap sejumlah kasus korupsi yang dilakukan Soeharto. Dalam gugatan perdata itu, Kejagung, sebagai pengacara negara, harus mengajukan permohonan sita jaminan terhadap semua harta Soeharto yang diduga berasal dari hasil korupsi. “Kalau tidak segera dilakukan penyitaan jaminan, bisa saja harta-harta itu diklaim oleh anak-anak serta kroni-kroninya, “ ujarnya. Asfin menyayangkan Kejagung yang tidak dari dulu menyita harta Soeharto. Menurutnya, Kejagung akan berani menggugat dan menuntut Soeharto secara perdata, serta menuntut anak-anak serta kroni-kroninya secara pidana dan perdata, kalau ada dukungan penuh dari Presiden. Ironisnya ditengah persoalan hukum yang belum selesai dituntaskan, muncul wacana pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Soeharto. Wacana yang digulirkan oleh sekelompok orang (terutama kroni-kroni) Soeharto sangatlah tidak tepat. Mengapa Karena wacana pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Soeharto seharusnya digulirkan setelah ada kepastian hukum terhadap kasus Soeharto. Pemerintah juga harus terlebih dulu melaksanakan Ketetapan (Tap) MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari KKN, Tap MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Percepatan Kebijakan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN, serta Tap MPR Nomor I/2003. Menurut Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, jika pemberian gelar pahlawan nasional dilakukan sebelum ada kepastian hukum, tidak sesuai dengan amanat Tap MPR tersebut. Semangat Tap MPR adalah menghadirkan penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN. Persoalannya, sampai saat ini belum ada pernyataan hukum yang menyatakan Soeharto bersalah atau tidak. Di negara demokrasi memang tidak dilarang orang memunculkan usulan atau wacana apalagi untuk menghormati jasa-jasanya. “Kalau bertentangan (dengan Tap MPR), itu sesuatu yang belum kita bahas. Kalau ternyata Soeharto terbukti secara hukum, sesudah menghormati asas praduga tak bersalah, ternyata terbukti melakukan kesalahan, saya kira pemerintah akan sangat berhati-hati memberikan gelar kepahlawanan kepada pihak yang dinyatakan bersalah itu, “ ujarnya. Hidayat sangat menyayangkan wacana itu muncul tidak lama setelah Soeharto wafat karena dinilai justru menimbulkan kontroversi. Pasalnya, wacana itu dimunculkan saat kasus Soeharto masih berlanjut di persidangan dan belum ada kepastian hukum. Apalagi, saat ini kasus perdata tentang Yayasan Supersemar masih digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hidayat juga menegaskan, semua Tap MPR yang dikeluarkan terkait penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN, semuanya masih berlaku kendati Soeharto sudah wafat. “Tentu Tap ini tidak menjadi luluh, apalagi tercabut, dengan wafatnya Soeharto. Tap MPR ini tidak secara khusus hanya mengatur Soeharto. Beliau hanya satu dari sekian hal yang diatur dalam Tap itu sehingga harus dijalankan, “ tegasnya. Pengadilan rakyat Kegagalan negara untuk menuntut pertanggungjawaban Soeharto terhadap tindak pidana korupsi maupun pelanggaran HAM, tidak menyurutkan inisiatif dikalangan masyarakat sipil untuk membuat mekanisme alternatif. Salah satu cara yang bisa digunakan oleh masyarakat sipil adalah dengan melakukan pengadilan rakyat. Istilah pengadilan rakyat memang bisa dirasa asing. Kadang istilah pengadilan rakyat disamakan dengan istilah main hakim sendiri yang merupakan tindakan penghukuman masyarakat terhadap pelaku tindak pidana. Istilah pengadilan rakyat ini mengambil dari people tribunal yang pernah digelar oleh masyarakat sipil di Jepang maupun di Eropa Timur terhadap kejahatan rejim. Seperti di Burma, membentuk Mahkamah atau Pengadilan Rakyat yang menyelediki kasus kelangkaan pangan dan militerisme. Armenia, membentuk Pengadilan Rakyat untuk menyidangkan kasus pembunuhan massal atas penduduk sipil Armenia oleh pemerintah Turki. Dan di Jepang, mengadakan Mahkamah untuk mengadili kasus kejahatan perang mengenai perbudakan sexual yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Gerakan serupa juga dilakukan oleh gerakan masyarakat sipil di Indonesia tatkala sistem pengadilan saat ini enggan menguak berbagai peristiwa kejahatan masa lalau yang kian dilupakan. Tujuan diadakannya pengadilan rakyat ini untuk memberi kesempatan kepada korban/keluarga korban menyampaikan testimoni dihadapa publik terhadap peristiwa yang dialaminya. Testimoni dan keterangan saksi ahli terhadap peristiwa pelanggaran HAM itu diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua orang bahwa kejahatan yang pernah terjadi tidak dapat dilupakan begitu saja tanpa penghukuman. Dan peristiwa itu jangan kembali terulang dimasa datang. Sejak tanggal 12-13 Februari para aktivis yang tergabung dalam gerakan masyarakat Kesatuan Rakyat adili Soeharto (KERAS) melakukan pengadilan rakyat di Tugu Poklamasi. Dengan sistem yang menyerupai pengadilan di Indonesia, ada jaksa, majelis hakim dan sejumlah saksi pun dihadirkan. Dibawah patung Soekarno-Hatta, saksi-saksi yang dihadirkan korban pelanggaran HAM yang terjadi di era Orde baru: mulai peristiwa 65, Tanjung Priok 1984, Penembakan Misterius 1983, Talangsari 1989, Marsinah tahun 1993, penculikan aktivis 97-98, hingga peristiwa Trisakti dan Semanggi, digelar secara terbuka. Layaknya pengadilan pidana biasa, syarat-syasat formil dan materil hukum acaranya mengikuti sistem hukum acara yang berlaku. Dengan majelis hakim berjumlah tiga orang dan tiga jaksa penuntut umum, sidang diawali dengan pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut. Dalam dakwaanya, Soeharto beserta kroninya , selama menjabat sebagai presiden sejak tahun 1966-1998, telah melakukan pelanggaran HAM berat berupa kejahatan kemanusiaan dan melanggar Undang-undang No 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Hari pertama sidang dimulai dengan pembacaan dakwaan dan dilanjutkan kesaksian. Saksi-saksi yang dimintai keterangan Berita Kontras No.01/I-II/2008 5
Page 2 and 3: KontraS KontraS (Komisi Untuk Orang
Page 6 and 7: BERITA UTAMA diantaranya: Tjasman (
Page 8 and 9: Penurunan Bendera Setengah Tiang Ol
Page 10 and 11: JEJAK SANG PEJUANG Pollycarpus Diga
Page 12 and 13: JEJAK SANG PEJUANG menerima uang da
Page 14 and 15: JEJAK SANG PEJUANG wakil kepentinga
Page 16 and 17: JEJAK SANG PEJUANG sudah dijalani (
Page 18 and 19: JEJAK SANG PEJUANG pribadi mendoron
Page 20 and 21: KABAR DAERAH Peringatan 19 Tahun Pe
Page 22 and 23: KABAR DAERAH Menentang Pemberian Bo
Page 24 and 25: KABAR DAERAH Lagi TNI-POLRI Bentrok
Page 26 and 27: REMPAH-REMPAHH Proyeksi Reformasi S
Page 28 and 29: REMPAH-REMPAHH Seleksi Hakim MK Dil
Page 30 and 31: KABAR DARI SEBERANG Xanana yang men

download - KontraS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?