jurnal ilmu administrasi negara - perpustakaan universitas riau

More documents

Recommendations

Info

Secara umum, prinsip otonomi daerah yang digunakan adalah otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan pada semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Adapun yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh dan berkembang di daerah. Sementara itu, yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban untuk mencapai tujuan otonomi, yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antara satu daerah dengan daerah lain, dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dilihat dari aspek ekonomi, kebijakan otonomi daerah bertujuan untuk pemberdayaan kapasitas daerah dalam meningkatkan proses pembangunan, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Karena pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan melalui otonomi daerah. Pembangunan juga dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan peningkatan kualitas kehidupan manusia (Agustina, 2010: 2). Setelah pelaksanaan otonomi daerah berjalan selama satu dekade, ada beberapa pertanyaan penelitian (perumusan masalah) yang perlu dicarikan jawabannya terkait dengan hasil pembangunan yang telah dicapai, diantaranya (1) apakah proses pembangunan sesudah otonomi daerah mampu memberikan hasil pembangunan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelum otonomi daerah, dan (2) bagaimana disparitas hasil pembangunan antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota yang lain sesudah otonomi daerah dibandingkan dengan sebelum otonomi daerah. Menurut Daryanto (2003: 30), disparitas atau kesenjangan hasil pembangunan antar daerah dapat dilihat dari kesenjangan dalam aspek : (1) pendapatan perkapita, (2) kualitas sumber daya manusia, (3) ketersediaan sarana dan prasarana, seperti transportasi, energi dan telekomunikasi, (4) pelayanan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dll, dan (5) akses ke perbankan. Sedangkan penyebab terjadinya kesenjangan antar daerah, terutama disebabkan oleh adanya , (1) distorsi perdagangan antar daerah, (2) distorsi pengelolaan sumber daya alam, dan (3) distorsi sistem perkotaan-perdesaan. Kajian tentang disparitas atau kesenjangan perolehan hasil-hasil pembangunan ekonomi dan sosial pada tingkat propinsi dan kabupaten/kota telah banyak dilakukan. Salah satu metode yang paling sering dilakukan adalah metode kuadran, yang menggunakan data PAD sebagai indikatornya. Salah satu penelitian yang menggunakan metode kuadran adalah Hidayat, et al (2007: 216-220) yang berjudul ―Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Sumatera Utara‖ tahun 2001-2006. Adapun kabupaten/kota pemekaran di propinsi Sumatera Utara yang menjadi objek penelitian ini adalah kabupaten Mandailing Natal, kabupaten Toba Samosir, kabupaten Humbang PDF Creator - PDF4Free v3.0 http://www.pdf4free.com
Hasudutan, kabupaten Phakpak Barat, kabupaten Samosir, kabupaten Serdang Bedagai dan kota Padang Sidimpuan. Ada dua aspek PAD yang diukur kinerjanya, yaitu analisis pertumbuhan (growth) PAD dan analisis kontribusi (share) PAD terhadap APBD, yang dikelompokkan kedalam empat kuadran. Kuadran pertama adalah kondisi ideal, dimana PAD mempunyai share yang besar terhadap APBD dan pertumbuhan PAD juga tinggi, dan ternyata tidak satupan kabupaten/kota yang terletak pada kuadran pertama ini. Kuadran kedua, yaitu suatu kondisi yang belum ideal, dimana sumbangan PAD terhadap APBD masih rendah, namun pertumbuhan PAD tinggi. Pada kuadran kedua ini ada dua kabupaten, yaitu kabupaten Madina dan Phakpak Barat. Kuadran ketiga juga belum ideal, karena walaupun kontribusi PAD terhadap APBD tinggi, tetapi pertumbuhan PAD masih tergolong rendah, dan pada kuadran ini terdapat tiga kabupaten, yaitu Toba Samosir, Serdang Bedagai dan kabupaten Samosir. Kuadran keempat adalah kondisi yang paling buruk, dimana kontribusi PAD terhadap APBD masih rendah, daerah juga belum mempunyai kemampuan untuk mengembangkan potensi lokal, yang tercermin dari pertumbuhan PAD yang rendah. Pada kuadran keempat ini terdapat kabupaten Humbang Hasundutan dan kota Padang Sidimpuan. Metode lain yang juga sering digunakan untuk mengetahui disparitas hasil pembangunan adalah Indeks Williamson. Dalam tesisnya yang berjudul ―Analisis Disparitas Pembangunan Antar Wilayah di Propinsi Sumatera Selatan‖, Faisal (2010: 1- 2) menggabungkan metode Indeks Williamson dan Indeks Theil untuk mengetahui disparitas antar wilayah. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kota Palembang dan Prabumulih, serta kabupaten Muara Enim dan Musi Banyuasin, berperan dalam meningkatkan disparitas antar wilayah. Sedangkan wilayah lain, termasuk wilayah pesisir dengan akt ifitas sektor pertanian sebagai sektor unggulan, memiliki peranan dalam menurunkan tingkat disparitas antar wilayah di propinsi Sumatera Selatan. Tesis lain yang juga menggabungkan metode Indeks Williamson dengan Indeks Theil dilakukan oleh Salmon (2005: 1-2), yang berjudul ―Disparitas Regional dan Transformasi Sektoral di Propinsi Sumatera Utara (1983-2003). Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa keberadaan sektor pertanian di ham;pir semua region ternyata dapat dijadikan sektor penyangga (buffer) terhadap disparitas. Trade-off antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan sangat dipengaruhi oleh keadaan aktifitas ekonomi didaerah yang diindikasikan dalam pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tinggi, maka ada indikasi ketimpangan pendapatan juga tinggi, demikian juga sebaliknya.. Berdasarkan uraian teori serta kajian hasil penelitian tentang proses pembangunan dan disparitas hasil pembangunan maka dapat diajukan hipotesis; 1) Proses pembangunan pada setiap kabupaten sesudah otonomi daerah semakin berkembang dibandingkan proses pembangunan sebelum otonomi daerah, (2) terdapat ada pergeseran urutan hasil pembangunan antar kabupaten berdasarkan nilai measurement of development antara sebelum dengan sesudah otonomi daerah. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan proses pembangunan di empat kabupaten yang berada dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, yaitu Kabupaten Bantul, Sleman, Gunung Kidul dan Kulon Progo, dengan menggunakan kota Yogyakarta sebagai benchmarking, sesudah otonomi daerah dibandingkan dengan sebelum otonomi daerah, dengan menghitung nilai pattern of development dan measurement of development masing-masing kabupaten,. Disamping PDF Creator - PDF4Free v3.0 http://www.pdf4free.com
Page 1 and 2:
Volume 11, Nomor 2, Juli 2011 ISSN
Page 3 and 4:
Abdul Hamid Lab Administrasi Negara
Page 5 and 6:
politisasi birokrasi tak terlihat k
Page 7 and 8:
memakai pemerintahan dual system, y
Page 9 and 10:
pengaruh dari suatu fenomena. Pengu
Page 11 and 12:
Sementara itu proses pilkada tetap
Page 13 and 14:
Banten menyadari bahwa hal ini meng
Page 15 and 16:
Suara 41,995 9,645 61,562 22,054 22
Page 17 and 18:
No Nama Latar Belakang 1 Asmudji Da
Page 19 and 20:
9 Widodo Hadi Dari Kepala Dinas Pek
Page 21 and 22:
Seorang pejabat mengungkapkan bahwa
Page 23 and 24:
saling mengancam karena perbedaan c
Page 25 and 26:
aik dari pihak politisi maupun biro
Page 27 and 28:
Sunant ar a, I Gede Ar ya. 2006, R
Page 29 and 30:
transaksi semacam itu menimbulkan k
Page 31 and 32:
distributor, petugas lelang di TPI,
Page 33 and 34:
Sebagian besar program pemberdayaan
Page 35 and 36:
Pembinaan manajemen usaha, mutu dan
Page 37 and 38:
Bantuan perahu Sumber: Hasil Wawanc
Page 39 and 40:
pemberdayaan ini hanya sebatas proy
Page 41 and 42:
Bantuan sosial usaha perikanan Dana
Page 43 and 44:
usahanya yang betul-betul dibutuhka
Page 45 and 46:
sehingga sulit distandarisasikan. O
Page 47 and 48:
efektif. Disposisi juga terkait den
Page 49 and 50: Suminar, J.R. 2007. Studi Evaluasi
Page 51 and 52: formulasi kebijakan publik mengenai
Page 53 and 54: Ketiga, mendiskripsikan bagaimana p
Page 55 and 56: dan perorangan yang berhubungan den
Page 57 and 58: Kedua,kelompok yang menolak diwakil
Page 59 and 60: Selama penyusunan Kebijakan K2I, su
Page 61 and 62: 8 BPHTB 9 Pajak air bawah tanah 10
Page 63 and 64: muncul diklaim karena kebijakan per
Page 65 and 66: para ilmuwan pluralis ini, pemerint
Page 67 and 68: Dalam kasus proses formulasi kebija
Page 69 and 70: ekonomis. Penelitian ini fokusnya p
Page 71 and 72: kebijakan K2I dibuat dalam situasi
Page 73 and 74: dengan kelompok-kelompok informal l
Page 75 and 76: Pamungkas,Cahyo 2006. Membaca Dinam
Page 77 and 78: mengakibatkan banjir maupun tanah l
Page 79 and 80: menyusun rekomendasi yang diperluka
Page 81 and 82: antara anggota Dewan dan fihak ekse
Page 83 and 84: Di lapangan, Kaukus Lingkungan Hidu
Page 85 and 86: secara otomatis suatu gagasan dan
Page 87 and 88: utamanya yang dihadapi oleh masing-
Page 89 and 90: proses-proses pembuatan kebijakan d
Page 91 and 92: Kendala tidak adanya pos anggaran k
Page 93 and 94: polit ik lingkungan hidup, mereka b
Page 95 and 96: Terkait kiprah kaukus mewujudkan gr
Page 97 and 98: DAFTAR RUJUKAN Alison, Abbott, 1996
Page 99: DISPARITAS HASIL PEMBANGUNAN KABUPA
Page 103 and 104: mengetahui perkembangan proses pemb
Page 105 and 106: 1995-2005 Dibandingkan dengan kabup
Page 107 and 108: Secara umum rata-rata nilai ukuran
Page 109 and 110: Hasil penelitian ini juga menunjukk
Page 111 and 112: dihitung oleh BPS bekerjsama dengan
Page 113 and 114: Ritonga, Syamsul Bahri, 2002, Dispa
Page 115 and 116: Burhanuddin. 2003:57). menunjukkan
Page 117 and 118: publik, maka metode pengumpulan dat
Page 119 and 120: penelitian menunjukkan bahwa semua
Page 121 and 122: kemampuan dan keterampilan teknis d
Page 123 and 124: Artinya, aktor mempunyai tujuan dan
Page 125 and 126: pemerintah dan atas kebijakan publi
Page 127 and 128: DAFTAR RUJUKAN Bandung Institut of
Page 129 and 130: Ritzer, George and Douglas J. Goodm
Page 131 and 132: Persoalan yang sangat menarik untuk
Page 133 and 134: dari faktor penghambat dan pendukun
Page 135 and 136: Berdasarkan wawancara dengan guru s
Page 137 and 138: 2013 80 191,267 39,335 230,602 1,84
Page 139 and 140: Provinsi ke kabupaten/Kota melalui
Page 141 and 142: KRITERIA PRIORITAS I II III IV V 1.
Page 143 and 144: Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor
Page 145 and 146: implementasi kebijakan, Sumber Daya
Page 147 and 148: yang sudah sertifikasi khususnya un
Page 149 and 150: elum mengalami perubahan performanc
Page 151 and 152:
program sertifikasi guru belum berj
Page 153 and 154:
Daftar Rujukan Alfian, Lsm Matta, 2
Page 155 and 156:
PENGARUH KOMITMEN PEGAWAI DAN BUDAY
Page 157 and 158:
Mereka menyatakan bahwa komitmen or
Page 159 and 160:
Untuk mengetahui ada tidaknya hubun
Page 161 and 162:
pegawai dalam melayani publik terut
Page 163 and 164:
Komitmen yang tinggi menurut Somers
Page 165 and 166:
DAFTAR RUJUKAN Allen, Natalie J and
show all

jurnal ilmu administrasi negara - perpustakaan universitas riau

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?