jurnal ilmu administrasi negara - perpustakaan universitas riau

More documents

Recommendations

Info

intensif dan ekstensif terhadap kepercayaan publik agar terus terpelihara dan tidak kehilangan kepercayaan publik karena merupakan determinan penting dari tindakan dan kerjasama di sektor publik. SIMPULAN Tingkat kepercayaan pelaku usaha kepada Pemerintah Kota Bandung dalam pemberian layanan ijin usaha berada dalam kategori rendah/sangat rendah. Hasil tidak sebanding antara harapan dan kenyataan kinerja aktual pelayanan birokrasi Pemerintah Kota Bandung atau ketidakyakinan dan ketidakpuasan pelaku usaha dengan outcomes pemberian layanan ijin saha berkontribusi terhadap rendah/sangat rendah kepercayaan pelaku usaha kepada pemerintah. Oleh karena rendah/sangat rendah kepercayaan pelaku usaha kepada Pemerintah Kota Bandung dalam pemberian layanan ijin usaha maka kebijakan apapun yang dibuat oleh birokrasi Pemerintah Kota Bandung berkenaan dengan layanan ijin usaha tidak dipercaya oleh pelaku usaha sebagai kebijakan layanan publik yang pro kepentingan mereka karena birokrasi pemberi layanan ijin usaha tidak memiliki kredibilitas di mata pelaku usaha atau dalam diri pelaku usaha sudah timbul pencitraan negatif kepada institusi pemberi layanan ijin usaha. Rendah kepercayaan pelaku usaha kepada birokrasi pemberi layanan ijin usaha akan berelasi kepada ketidakpercayaan mereka kepada institusi atau agensi-agensi publik Pemerintah Kota Bandung lainnya. Determinan konten yang berkontribusi terhadap rendah/sangat rendah kepercayaan pelaku usaha kepada Pemerintah Kota Bandung adalah integritas, kompetensi, konsistensi dan loyalitas birokrasi Pemerintah Kota Bandung dalam pemberian layanan ijin usaha. Terhadap integritas, kompetensi, konsistensi dan loyalitas birokrasi Pemerintah Kota Bandung dalam pemberian layanan ijin usaha, pelaku usaha memiliki kepercayaan yang rendah/sangat rendah. Birokrat yang tidak memiliki integritas (tidak jujur dan tidak benar), birokrat yang inkompeten, birokrat yang inkonsisten, serta birokrat yang tidak loyal atau tidak mengutamakan atau memihak kepada kepentingan publik ketika memberi layanan publik, tidak akan dipercaya oleh publik. Karena kepercayaan publik kepada pemerintah adalah penting dan agar pemerintah dipercaya oleh publik, maka integritas, kompetensi, konsistensi, dan loyalitas birokrat pemerintah dalam pemberian layanan publik harus ditingkatkan. Itu dapat dilakukan melalui tindakan seleksi dan penempatan serta pelatihan para birokrat pelayan publik secara tepat dan benar. Karena itu disiplin manajemen sumberdaya manusia sektor publik serta manajemen pelayanan publik memiliki peranan penting untuk membentuk dan melahirkan birokrat yang dipercaya alias yang memiliki integritas, kompetensi, konsistensi serta loyalitas yang tinggi yang sesuai dengan harapan publik, khususnya dalam pemberian layanan publik. PDF Creator - PDF4Free v3.0 http://www.pdf4free.com
DAFTAR RUJUKAN Bandung Institut of Govenance Studies. 2002. Taksonomi Korupsi pada Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Bandung: Studi Kasus Pembangunan Perumahan/ Pemukiman. Laporan Akhir Penelitian. Berg, Anne Marie. 2003. Creating Trust A Critical Perspective on Intraand Interorganizational Reforms. Paper to be presented at the Conference of the European Group of Public Administration, Workshop on “Quality, Satisfaction and Trust in Government: Reasessing Trust in a Reinvented Government”, Oeiras, Portugal, 3-6 September 2003. Diunduh dari http://webh01.ua.ac.be/ pubsector/lisbon/paper_lisbon_berg.pdf Bouckaert, Geert and Steven Van de Walle. 2001. Government Performance and Trust in Government. Paper for the Permanent Study Group on Productivity and Quality in the Public Sector at the EGPA Annual Conference, Vaasa, Finland, 2001: Trust Building Networks - how the government meets citizen in the post-bureaucratic era: Citizen directed government through Quality, Satisfaction and Trust in Government. Diunduh dari https://soc.kuleuven.be/io /trust/pdf/paper_EGPA_vaasa_vandewalle_bouckaert.pdf Bouckaert, Geert and Steven Van de Walle. 2003. Comparing measures of citizen trust and user satisfaction as indicators of “good governance”: difficulties in linking trust and satisfaction indicators. Jurnal International Review of Administrative Sciences, Vol. 69, No. 3:329-343. Duffy, Bobby; Philip Downing and Gideon Skinner. 2003. Trust in Public Institutions. MORI Social Research Institution. Report for the Audit Commission. Diunduh dari http://www.idea.gov.uk/idk/aio/95986 Dwiyanto, Agus. 2002. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada. Gordon, Margaret T. 2000. Public trust in government: the US media as an agent of accountability. Jurnal International Review of Administrative Sciences. Vol. 66, No. 2: 297-310. Graham, Sir Alistair. 2005. Getting the Balance Right Implementing Standards of Conduct in Public Life. Tenth Report of the Committee on Standards in Public Life. Presented to Parliament by the Prime Minister by Command of Her Majesty January 2005. Diunduh dari http://www.public-standards.gov.uk/ Library/OurWork/10thInquiry_FullReport.pdf PDF Creator - PDF4Free v3.0 http://www.pdf4free.com
Page 1 and 2:
Volume 11, Nomor 2, Juli 2011 ISSN
Page 3 and 4:
Abdul Hamid Lab Administrasi Negara
Page 5 and 6:
politisasi birokrasi tak terlihat k
Page 7 and 8:
memakai pemerintahan dual system, y
Page 9 and 10:
pengaruh dari suatu fenomena. Pengu
Page 11 and 12:
Sementara itu proses pilkada tetap
Page 13 and 14:
Banten menyadari bahwa hal ini meng
Page 15 and 16:
Suara 41,995 9,645 61,562 22,054 22
Page 17 and 18:
No Nama Latar Belakang 1 Asmudji Da
Page 19 and 20:
9 Widodo Hadi Dari Kepala Dinas Pek
Page 21 and 22:
Seorang pejabat mengungkapkan bahwa
Page 23 and 24:
saling mengancam karena perbedaan c
Page 25 and 26:
aik dari pihak politisi maupun biro
Page 27 and 28:
Sunant ar a, I Gede Ar ya. 2006, R
Page 29 and 30:
transaksi semacam itu menimbulkan k
Page 31 and 32:
distributor, petugas lelang di TPI,
Page 33 and 34:
Sebagian besar program pemberdayaan
Page 35 and 36:
Pembinaan manajemen usaha, mutu dan
Page 37 and 38:
Bantuan perahu Sumber: Hasil Wawanc
Page 39 and 40:
pemberdayaan ini hanya sebatas proy
Page 41 and 42:
Bantuan sosial usaha perikanan Dana
Page 43 and 44:
usahanya yang betul-betul dibutuhka
Page 45 and 46:
sehingga sulit distandarisasikan. O
Page 47 and 48:
efektif. Disposisi juga terkait den
Page 49 and 50:
Suminar, J.R. 2007. Studi Evaluasi
Page 51 and 52:
formulasi kebijakan publik mengenai
Page 53 and 54:
Ketiga, mendiskripsikan bagaimana p
Page 55 and 56:
dan perorangan yang berhubungan den
Page 57 and 58:
Kedua,kelompok yang menolak diwakil
Page 59 and 60:
Selama penyusunan Kebijakan K2I, su
Page 61 and 62:
8 BPHTB 9 Pajak air bawah tanah 10
Page 63 and 64:
muncul diklaim karena kebijakan per
Page 65 and 66:
para ilmuwan pluralis ini, pemerint
Page 67 and 68:
Dalam kasus proses formulasi kebija
Page 69 and 70:
ekonomis. Penelitian ini fokusnya p
Page 71 and 72:
kebijakan K2I dibuat dalam situasi
Page 73 and 74:
dengan kelompok-kelompok informal l
Page 75 and 76: Pamungkas,Cahyo 2006. Membaca Dinam
Page 77 and 78: mengakibatkan banjir maupun tanah l
Page 79 and 80: menyusun rekomendasi yang diperluka
Page 81 and 82: antara anggota Dewan dan fihak ekse
Page 83 and 84: Di lapangan, Kaukus Lingkungan Hidu
Page 85 and 86: secara otomatis suatu gagasan dan
Page 87 and 88: utamanya yang dihadapi oleh masing-
Page 89 and 90: proses-proses pembuatan kebijakan d
Page 91 and 92: Kendala tidak adanya pos anggaran k
Page 93 and 94: polit ik lingkungan hidup, mereka b
Page 95 and 96: Terkait kiprah kaukus mewujudkan gr
Page 97 and 98: DAFTAR RUJUKAN Alison, Abbott, 1996
Page 99 and 100: DISPARITAS HASIL PEMBANGUNAN KABUPA
Page 101 and 102: Hasudutan, kabupaten Phakpak Barat,
Page 103 and 104: mengetahui perkembangan proses pemb
Page 105 and 106: 1995-2005 Dibandingkan dengan kabup
Page 107 and 108: Secara umum rata-rata nilai ukuran
Page 109 and 110: Hasil penelitian ini juga menunjukk
Page 111 and 112: dihitung oleh BPS bekerjsama dengan
Page 113 and 114: Ritonga, Syamsul Bahri, 2002, Dispa
Page 115 and 116: Burhanuddin. 2003:57). menunjukkan
Page 117 and 118: publik, maka metode pengumpulan dat
Page 119 and 120: penelitian menunjukkan bahwa semua
Page 121 and 122: kemampuan dan keterampilan teknis d
Page 123 and 124: Artinya, aktor mempunyai tujuan dan
Page 125: pemerintah dan atas kebijakan publi
Page 129 and 130: Ritzer, George and Douglas J. Goodm
Page 131 and 132: Persoalan yang sangat menarik untuk
Page 133 and 134: dari faktor penghambat dan pendukun
Page 135 and 136: Berdasarkan wawancara dengan guru s
Page 137 and 138: 2013 80 191,267 39,335 230,602 1,84
Page 139 and 140: Provinsi ke kabupaten/Kota melalui
Page 141 and 142: KRITERIA PRIORITAS I II III IV V 1.
Page 143 and 144: Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor
Page 145 and 146: implementasi kebijakan, Sumber Daya
Page 147 and 148: yang sudah sertifikasi khususnya un
Page 149 and 150: elum mengalami perubahan performanc
Page 151 and 152: program sertifikasi guru belum berj
Page 153 and 154: Daftar Rujukan Alfian, Lsm Matta, 2
Page 155 and 156: PENGARUH KOMITMEN PEGAWAI DAN BUDAY
Page 157 and 158: Mereka menyatakan bahwa komitmen or
Page 159 and 160: Untuk mengetahui ada tidaknya hubun
Page 161 and 162: pegawai dalam melayani publik terut
Page 163 and 164: Komitmen yang tinggi menurut Somers
Page 165 and 166: DAFTAR RUJUKAN Allen, Natalie J and
show all

jurnal ilmu administrasi negara - perpustakaan universitas riau

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?