jurnal ilmu administrasi negara - perpustakaan universitas riau

More documents

Recommendations

Info

peningkatan ketidakpercayaan kepada institusi-institusi publik termasuk institusi pemberi layanan publik (Berg. 2003:11). Tingkat kepercayaan publik kepada suatu organisasi memengaruhi tingkat penggunaan dan pemakaian layanan dari organisasi tersebut jika ada pilihan. Dalam hal ada ada beberapa pilihan, sebagai contoh dengan rumah sakit, sebagian partisipan akan memilih rumah-sakit yang mereka pikir akan menyediakan kualitas perawatan terbaik. Tetapi bilamana tidak ada alternatif, sebagai contoh dengan beberapa layanan dewan daerah atau polisi atau instansi/dinas/unit daerah pemberi ijin, warga menghindari kontak dengan mereka atau layanan yang tidak mereka percayai, kecuali benar-benar perlu atau esensial. Ini akan mempunyai pengaruh langsung kepada seberapa baik layanan memenuhi kebutuhan komunitas yang lebih luas – terutama bila orang kurang berkemauan untuk membantu layanan, sebagai contoh polisi, dalam melaporkan kejahatan atau bertindak sebagai saksi mata. Konsekuensi lain dari kurangnya kepercayaan publik kepada layanan adalah kewaspadan publik yang lebih besar, sebagai contoh dalam hal yang berkenaan dengan pengumpulan informasi yang relevan, membuat laporan tetap untuk ―menutupi‖ diri mereka sendiri, dan menanyakan pertanyaan tambahan. Dalam pengertian ini kemunduran kepercayaan membebankan beban tambahan yang tidak perlu, baik bagi pengguna layanan (service users) maupun penyedia layanan (service providers) (Duffy et al. 2003:4). Kepercayaan publik diperlukan oleh pemerintah dan administrator publik untuk membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan untuk memanfaatkan sumber-sumber untuk mencapai sasaran-sasaran sosietal (Harisalo dan Stenvall. 2002:7; Kathi dan Cooper. 2005:2). Kepercayaan publik kepada pemerintah adalah penting sebab central to the receiving of support for the creation and implementation of public policies, and subsequently for effective, cooperative compliance (Gordon. 2000:1) dan street-level bureaucrats depend on public trust in delivering services (Thomas. 1998:168). Bagi pejabat-pejabat publik, kepercayaan publik adalah sentral bagi penerimaan dukungan untuk memformulasi dan mengimplementasi kebijakan dan layanan publik dan bagi kerelaan untuk melakukan kerjasama (Gordon. 2000:297). Adanya kepercayaan publik kepada pemerintah merupakan prasyarat yang sangat penting untuk menggalang dukungan yang luas bagi tindakan dan kebijakan pemerintah, tidak terkecuali dalam pemberian layanan publik. Kepercayaan publik kepada pada pemerintah adalah perlu bagi pemimpin politik untuk membuat keputusan yang mengikat dan mengerjakan sumber-sumber untuk mencapai tujuan-tujuan kewargaan (Kathi dan Cooper. 2005:2). Tanpa kepercayaan publik maka pemerintah atau administrator publik tidak akan dapat bekerja dengan baik sebab publik lebih suka mendukung dan menerima tindakan dan keputusan pemerintah yang mereka percaya. Rendah kepercayaan warga pada pemerintah beresiko terhadap sikap publik terhadap pemerintah. Pada tingkat makro, ketidakpercayaan publik pada pemerintah tidak akan memberikan legitimasi bagi keputusan pemerintah. Jika rendah kepercayaan publik kepada pemerintah maka legitimasi pemerintah dan birokrasi publik menjadi rapuh di mata publik. Jika rendah kepercayaan publik kepada pemerintah maka legitimasi publik atas kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan pemerintah akan terganggu. Sebaliknya, jika publik "percaya" pemerintah maka mereka akan mendukung dan menerima tindakan dan keputusan kebijakan pemerintah yang mereka percayai. Jika warga percaya kepada pemerintah maka warga berkemauan untuk memberikan legitimasi PDF Creator - PDF4Free v3.0 http://www.pdf4free.com
pemerintah dan atas kebijakan publik dan tindakan-tindakan administratif yang mereka buat. Seperti dikemukakan oleh Graham (2005:17) bahwa ―The extent and degree of public trust is a key indicator of the legitimacy of public institutions‖. Bagaimanapun, legitimasi birokrasi publik menjadi rapuh di mata publik jika birokrat publik gagal menempatkan dirinya menjadi institusi yang dipercaya memperjuangkan kepentingan publik dalam formulasi dan implementasi kebijakan publik, jika kepentingan penguasa cenderung menjadi sentral dan menjadi kriteria dominan dari tiap perilaku birokrasi publik di tingkat lokal sementara kepentingan publik tergusur dan marginal. Jika demikian maka tidak berlebihan jika publik menjadi tidak percaya terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Setiap apa yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan harapan publik berarti pemerintah kehilangan kepercayaan publik (Dwiyanto. 2002:12) dan Rose-Ackerman (2001:14) mengatakan, ―If people feel that their own views are being ignored, they may distrust government‖. Jadi, ketidakpercayaan publik menjadi satu faktor penting dalam penolakan publik atas keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Jika pemerintah tidak dipercaya, maka apapun keputusan yang mereka buat tidak akan dipercaya dan diterima oleh warga sebagai keputusan yanag terbaik untuk kepentingan mereka. Jika publik merasakan bahwa ketika pemerintah membuat keputusan, pemerintah tidak menempatkan prioritas yang lebih tinggi pada kepentingan publik tetapi untuk kepentingan pemerintah itu sendiri atau kelompoknya, maka t indakan itu akan membuat publik tidak percaya kepada pemerintah. Laporan OECD menunjukkan bahwa loss of trust increases the costs of governance, loss of trust pushes government out of equilibrium, loss of trust is a hindrance to reform (Harisalo dan Stenvall. 2002:8). Tentu di samping resiko dari ketidakpercayaan, juga terlihat keuntungan dari kepercayaan kepada pemerintah. Bahwa kepercayaan publik menjadi satu faktor penting dalam penerimaan publik atas keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Kepercayaan membantu pemerintah untuk bertindak tanpa terpaksa menggunakan paksaan atau kekerasan. Jika pemerintah dipercaya, maka apapun keputusan yang dibuat akan dipercaya dan diterima oleh warga sebagai keputusan yanag terbaik untuk kepentingan mereka. Dengan demikian, kepercayaan perlu untuk berfungsinya relasi pemerintah-warga. Kepercayaan pada pemerintah menjadi aspek penting dalam membangun hubungan pemerintah-warga. Kepercayaan adalah salah satu bentuk modal sosial (social capital) dalam menciptakan hubungan harmonis dan kooperatif antara pemerintah dan warga sehingga hal itu memiliki nilai dan perlu dikembangkan dan dipelihara oleh organisasi (Moreland dan Levine.2002:195). Pembahasan di atas menunjukkan bahwa pekerjaan merestorasi, memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah dan administrator publik harus menjadi fokus dari teori dan riset disiplin ilmu administrasi publik. Herting dan Hamon, dengan jelas mengatakan bahwa kepercayaan publik merupakan ―a key element in public administration‖. Mereka mengatakan bahwa ―while public trust is the beneficial outcome of good Public Administration, winning the individual citizen‟s confidence in government transactions is a necessary means to achieving that outcome. We see trust associated with cooperation, teamwork, compliance, lawfulness, voluntarism and creativity, all necessary ingredients for social stability. We connect distrust to apathy, detachment, alienation, carelessness, malicious compliance, and worse‖ (Herting dan Hamon. 2007:55). Sehubungan dengan hal tersebut, masyarakat administrasi publik, baik penstudi maupun pelaku, khususnya di Indonesia, harus memberi perhatian serta mengkaji secara PDF Creator - PDF4Free v3.0 http://www.pdf4free.com
Page 1 and 2:
Volume 11, Nomor 2, Juli 2011 ISSN
Page 3 and 4:
Abdul Hamid Lab Administrasi Negara
Page 5 and 6:
politisasi birokrasi tak terlihat k
Page 7 and 8:
memakai pemerintahan dual system, y
Page 9 and 10:
pengaruh dari suatu fenomena. Pengu
Page 11 and 12:
Sementara itu proses pilkada tetap
Page 13 and 14:
Banten menyadari bahwa hal ini meng
Page 15 and 16:
Suara 41,995 9,645 61,562 22,054 22
Page 17 and 18:
No Nama Latar Belakang 1 Asmudji Da
Page 19 and 20:
9 Widodo Hadi Dari Kepala Dinas Pek
Page 21 and 22:
Seorang pejabat mengungkapkan bahwa
Page 23 and 24:
saling mengancam karena perbedaan c
Page 25 and 26:
aik dari pihak politisi maupun biro
Page 27 and 28:
Sunant ar a, I Gede Ar ya. 2006, R
Page 29 and 30:
transaksi semacam itu menimbulkan k
Page 31 and 32:
distributor, petugas lelang di TPI,
Page 33 and 34:
Sebagian besar program pemberdayaan
Page 35 and 36:
Pembinaan manajemen usaha, mutu dan
Page 37 and 38:
Bantuan perahu Sumber: Hasil Wawanc
Page 39 and 40:
pemberdayaan ini hanya sebatas proy
Page 41 and 42:
Bantuan sosial usaha perikanan Dana
Page 43 and 44:
usahanya yang betul-betul dibutuhka
Page 45 and 46:
sehingga sulit distandarisasikan. O
Page 47 and 48:
efektif. Disposisi juga terkait den
Page 49 and 50:
Suminar, J.R. 2007. Studi Evaluasi
Page 51 and 52:
formulasi kebijakan publik mengenai
Page 53 and 54:
Ketiga, mendiskripsikan bagaimana p
Page 55 and 56:
dan perorangan yang berhubungan den
Page 57 and 58:
Kedua,kelompok yang menolak diwakil
Page 59 and 60:
Selama penyusunan Kebijakan K2I, su
Page 61 and 62:
8 BPHTB 9 Pajak air bawah tanah 10
Page 63 and 64:
muncul diklaim karena kebijakan per
Page 65 and 66:
para ilmuwan pluralis ini, pemerint
Page 67 and 68:
Dalam kasus proses formulasi kebija
Page 69 and 70:
ekonomis. Penelitian ini fokusnya p
Page 71 and 72:
kebijakan K2I dibuat dalam situasi
Page 73 and 74: dengan kelompok-kelompok informal l
Page 75 and 76: Pamungkas,Cahyo 2006. Membaca Dinam
Page 77 and 78: mengakibatkan banjir maupun tanah l
Page 79 and 80: menyusun rekomendasi yang diperluka
Page 81 and 82: antara anggota Dewan dan fihak ekse
Page 83 and 84: Di lapangan, Kaukus Lingkungan Hidu
Page 85 and 86: secara otomatis suatu gagasan dan
Page 87 and 88: utamanya yang dihadapi oleh masing-
Page 89 and 90: proses-proses pembuatan kebijakan d
Page 91 and 92: Kendala tidak adanya pos anggaran k
Page 93 and 94: polit ik lingkungan hidup, mereka b
Page 95 and 96: Terkait kiprah kaukus mewujudkan gr
Page 97 and 98: DAFTAR RUJUKAN Alison, Abbott, 1996
Page 99 and 100: DISPARITAS HASIL PEMBANGUNAN KABUPA
Page 101 and 102: Hasudutan, kabupaten Phakpak Barat,
Page 103 and 104: mengetahui perkembangan proses pemb
Page 105 and 106: 1995-2005 Dibandingkan dengan kabup
Page 107 and 108: Secara umum rata-rata nilai ukuran
Page 109 and 110: Hasil penelitian ini juga menunjukk
Page 111 and 112: dihitung oleh BPS bekerjsama dengan
Page 113 and 114: Ritonga, Syamsul Bahri, 2002, Dispa
Page 115 and 116: Burhanuddin. 2003:57). menunjukkan
Page 117 and 118: publik, maka metode pengumpulan dat
Page 119 and 120: penelitian menunjukkan bahwa semua
Page 121 and 122: kemampuan dan keterampilan teknis d
Page 123: Artinya, aktor mempunyai tujuan dan
Page 127 and 128: DAFTAR RUJUKAN Bandung Institut of
Page 129 and 130: Ritzer, George and Douglas J. Goodm
Page 131 and 132: Persoalan yang sangat menarik untuk
Page 133 and 134: dari faktor penghambat dan pendukun
Page 135 and 136: Berdasarkan wawancara dengan guru s
Page 137 and 138: 2013 80 191,267 39,335 230,602 1,84
Page 139 and 140: Provinsi ke kabupaten/Kota melalui
Page 141 and 142: KRITERIA PRIORITAS I II III IV V 1.
Page 143 and 144: Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor
Page 145 and 146: implementasi kebijakan, Sumber Daya
Page 147 and 148: yang sudah sertifikasi khususnya un
Page 149 and 150: elum mengalami perubahan performanc
Page 151 and 152: program sertifikasi guru belum berj
Page 153 and 154: Daftar Rujukan Alfian, Lsm Matta, 2
Page 155 and 156: PENGARUH KOMITMEN PEGAWAI DAN BUDAY
Page 157 and 158: Mereka menyatakan bahwa komitmen or
Page 159 and 160: Untuk mengetahui ada tidaknya hubun
Page 161 and 162: pegawai dalam melayani publik terut
Page 163 and 164: Komitmen yang tinggi menurut Somers
Page 165 and 166: DAFTAR RUJUKAN Allen, Natalie J and
show all

jurnal ilmu administrasi negara - perpustakaan universitas riau

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?