jurnal ilmu administrasi negara - perpustakaan universitas riau

More documents

Recommendations

Info

Martini ( 2010: 70) menggambarkan tiga tipe politisasi terhadap birokrasi di Indonesia, yaitu: Pertama, politisasi secara terbuka. Dikatakan secara terbuka karena ada upaya-upaya yang dilakukan secara langsung dan tidak ada hal yang harus ditutup-tutupi.Tipe politisasi secara terbuka ini berlangsung pada periode Demokrasi Parlementer (1950-1959), dimana pada masa ini, para pemimpin partai politik (parpol) bersainguntuk memperebutkan posisi menteri yang langsung memimpin sebuahkementerian. Setelah menduduki kursi menteri, maka sang menteri akan berusahasekuat tenaga memperlihatkan kepemimpinannya dan kebijakan yang ditempuhnyasehingga para pegawai di kementerian tersebut tertarik untuk masuk dan menjadianggotake dalampartai sang menteri. Kedua, politisasi setengah terbuka. Tipe politisasi ini dijalankan oleh para pemimpin partai politik pada masa periode Demokrasi Terpimpin. Dikatakan setengah terbukakarena politisasi birokrasi hanya diperuntukkan bagi parpol-parpol yang mewakili golongan-golongan Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom). Namun golongan yang terakhir ini di satu pihak secara formal memiliki hak untuk menempatkanbeberapa pemimpin atau tokohnya ke dalam kabinet dan kemudian melakukanpolitisasi birokrasi. Ketiga, politisasi secara tertutup. Politisasi tipe ini berlangsung pada masa OrdeBaru. Pada masa mulai dari tingkat pusat (Presiden Suharto) sampai ke tingkatDesa atau kelurahan (lurah/kepala desa) semuanya diwajibkan untuk menjadianggota yang sekaligus pembina Golkar. Paska jatuhnya Soeharto, ada beberapa aturan yang mengharuskan PNS bersikap netral. BJ Habibie, Presiden pertama setelah lengsernya Soeharto, mengeluarkan PP Nomor 5 Tahun 1999, yang menekankan kenetralan pegawai negeri sipil (PNS) dari partai politik. Aturan ini diperkuat dengan pengesahan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian untuk menggantikan UU Nomor 8 Tahun 1974. Namun fenomena politisasi birokrasi, dalam arti menggunakan birokrasi sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan masih terjadi. Penelitian ini bertujuan mendapatkan pola politisasi birokrasi secara empiris dalam pilkada langsung di Banten tahun 2006. Kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh bagaimana proses politisasi terjadi di lapangan, sehingga menjadi sumbangsih bagi upaya mengembalikan netralitas birokrasi. Metode Metodologi yang digunakan adalah kualitatif. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif, yakni mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh- PDF Creator - PDF4Free v3.0 http://www.pdf4free.com
pengaruh dari suatu fenomena. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara elite, yaitu kepada mereka yang memiliki akses level informasi. Wawancara mendalam semi terstruktur dengan para informan dengan menggunakan metode purposive sampling dan snowball dalam mendapatkan informan. Purposive sampling artinya jumlah informan disesuaikan berdasarkan kebutuhan data. Informan dalam penelitian itu adalah aktor-aktor kunci terkait tema politisasi birokrasi dalam pilkada Banten 2006 seperti birokrat, panwas pilkada, kalangan civil society dan politisi. Pencarian data juga dilakukan melalui studi dokumen, menggunakan sumber primer serta sumber sekunder (buku, <strong>jurnal</strong>, laporan penelitian, media massa dan internet). Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan unit-unt, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga muah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelas selesai di lapangan. Hasil Bagi masyarakat Banten, Pilkada Gubernur Banten adalah pengalaman ketiga bagi mereka mengikuti pilkada langsung. Sebelumnya Walikota Cilegon, Bupati Serang dan Bupat i Pandeglang juga terpilih melalui pemilihan langsung di tahun 2005. Tapi di level Provinsi, pilkada langsung adalah ajang yang penting bagi berbagai kekuatan politik di Banten. Pemilihan langsung tentu saja memiliki perbedaan amat mendasar dengan pemilihan di DPRD. Dalam pemilihan di DPRD seperti Pemilihan Gubernur tahun 2001, elit-lah yang amat menentukan. Di masa itu, siapa menjadi Gubernur ditentukan oleh pilihan anggota DPRD. Penelitian Hamid (2004) menemukan bahwa terpilihnya Djoko – Munandar dan Atut Chosiyah merupakan upaya keras dari kelompok Jawara yang menggunakan partai Golkar sebagai mesin politik utama dan partai-partai lain sebagai pendukung. Indikasi politik uang yang berpadu dengan ancaman kekerasan membuat Djoko-Atut dipilih oleh mayoritas dari 71 anggota DPRD Banten menjadi Kepala – Wakil Kepala daerah di Banten. PDF Creator - PDF4Free v3.0 http://www.pdf4free.com
Page 1 and 2: Volume 11, Nomor 2, Juli 2011 ISSN
Page 3 and 4: Abdul Hamid Lab Administrasi Negara
Page 5 and 6: politisasi birokrasi tak terlihat k
Page 7: memakai pemerintahan dual system, y
Page 11 and 12: Sementara itu proses pilkada tetap
Page 13 and 14: Banten menyadari bahwa hal ini meng
Page 15 and 16: Suara 41,995 9,645 61,562 22,054 22
Page 17 and 18: No Nama Latar Belakang 1 Asmudji Da
Page 19 and 20: 9 Widodo Hadi Dari Kepala Dinas Pek
Page 21 and 22: Seorang pejabat mengungkapkan bahwa
Page 23 and 24: saling mengancam karena perbedaan c
Page 25 and 26: aik dari pihak politisi maupun biro
Page 27 and 28: Sunant ar a, I Gede Ar ya. 2006, R
Page 29 and 30: transaksi semacam itu menimbulkan k
Page 31 and 32: distributor, petugas lelang di TPI,
Page 33 and 34: Sebagian besar program pemberdayaan
Page 35 and 36: Pembinaan manajemen usaha, mutu dan
Page 37 and 38: Bantuan perahu Sumber: Hasil Wawanc
Page 39 and 40: pemberdayaan ini hanya sebatas proy
Page 41 and 42: Bantuan sosial usaha perikanan Dana
Page 43 and 44: usahanya yang betul-betul dibutuhka
Page 45 and 46: sehingga sulit distandarisasikan. O
Page 47 and 48: efektif. Disposisi juga terkait den
Page 49 and 50: Suminar, J.R. 2007. Studi Evaluasi
Page 51 and 52: formulasi kebijakan publik mengenai
Page 53 and 54: Ketiga, mendiskripsikan bagaimana p
Page 55 and 56: dan perorangan yang berhubungan den
Page 57 and 58: Kedua,kelompok yang menolak diwakil
Page 59 and 60:
Selama penyusunan Kebijakan K2I, su
Page 61 and 62:
8 BPHTB 9 Pajak air bawah tanah 10
Page 63 and 64:
muncul diklaim karena kebijakan per
Page 65 and 66:
para ilmuwan pluralis ini, pemerint
Page 67 and 68:
Dalam kasus proses formulasi kebija
Page 69 and 70:
ekonomis. Penelitian ini fokusnya p
Page 71 and 72:
kebijakan K2I dibuat dalam situasi
Page 73 and 74:
dengan kelompok-kelompok informal l
Page 75 and 76:
Pamungkas,Cahyo 2006. Membaca Dinam
Page 77 and 78:
mengakibatkan banjir maupun tanah l
Page 79 and 80:
menyusun rekomendasi yang diperluka
Page 81 and 82:
antara anggota Dewan dan fihak ekse
Page 83 and 84:
Di lapangan, Kaukus Lingkungan Hidu
Page 85 and 86:
secara otomatis suatu gagasan dan
Page 87 and 88:
utamanya yang dihadapi oleh masing-
Page 89 and 90:
proses-proses pembuatan kebijakan d
Page 91 and 92:
Kendala tidak adanya pos anggaran k
Page 93 and 94:
polit ik lingkungan hidup, mereka b
Page 95 and 96:
Terkait kiprah kaukus mewujudkan gr
Page 97 and 98:
DAFTAR RUJUKAN Alison, Abbott, 1996
Page 99 and 100:
DISPARITAS HASIL PEMBANGUNAN KABUPA
Page 101 and 102:
Hasudutan, kabupaten Phakpak Barat,
Page 103 and 104:
mengetahui perkembangan proses pemb
Page 105 and 106:
1995-2005 Dibandingkan dengan kabup
Page 107 and 108:
Secara umum rata-rata nilai ukuran
Page 109 and 110:
Hasil penelitian ini juga menunjukk
Page 111 and 112:
dihitung oleh BPS bekerjsama dengan
Page 113 and 114:
Ritonga, Syamsul Bahri, 2002, Dispa
Page 115 and 116:
Burhanuddin. 2003:57). menunjukkan
Page 117 and 118:
publik, maka metode pengumpulan dat
Page 119 and 120:
penelitian menunjukkan bahwa semua
Page 121 and 122:
kemampuan dan keterampilan teknis d
Page 123 and 124:
Artinya, aktor mempunyai tujuan dan
Page 125 and 126:
pemerintah dan atas kebijakan publi
Page 127 and 128:
DAFTAR RUJUKAN Bandung Institut of
Page 129 and 130:
Ritzer, George and Douglas J. Goodm
Page 131 and 132:
Persoalan yang sangat menarik untuk
Page 133 and 134:
dari faktor penghambat dan pendukun
Page 135 and 136:
Berdasarkan wawancara dengan guru s
Page 137 and 138:
2013 80 191,267 39,335 230,602 1,84
Page 139 and 140:
Provinsi ke kabupaten/Kota melalui
Page 141 and 142:
KRITERIA PRIORITAS I II III IV V 1.
Page 143 and 144:
Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor
Page 145 and 146:
implementasi kebijakan, Sumber Daya
Page 147 and 148:
yang sudah sertifikasi khususnya un
Page 149 and 150:
elum mengalami perubahan performanc
Page 151 and 152:
program sertifikasi guru belum berj
Page 153 and 154:
Daftar Rujukan Alfian, Lsm Matta, 2
Page 155 and 156:
PENGARUH KOMITMEN PEGAWAI DAN BUDAY
Page 157 and 158:
Mereka menyatakan bahwa komitmen or
Page 159 and 160:
Untuk mengetahui ada tidaknya hubun
Page 161 and 162:
pegawai dalam melayani publik terut
Page 163 and 164:
Komitmen yang tinggi menurut Somers
Page 165 and 166:
DAFTAR RUJUKAN Allen, Natalie J and
show all

jurnal ilmu administrasi negara - perpustakaan universitas riau

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?