jurnal ilmu administrasi negara - perpustakaan universitas riau

More documents

Recommendations

Info

lokal yang menguntungkan masyarakat, terutama dalam suasana konflik, karena sebabsebab yang akan diuraikan berikut ini. Dalam kasus perkebunan kelapa sawit K2I, para aktor utama birokrasi lokal, polit isi, dan pengusaha masing-masing memperjuangkan kepentingannya, birokrat menjadikan kelapa sawit sebagai basis materil dalam mempertahankan dan mencapai kekuasaan lokal. Para politisi lokal memanfaatkan para pengusaha nasional dan internasional sebagai motor penggerak untuk mengontrol modal, perizinan, dan sumberdaya politik yang lebih efisien. Kemudian, para pengusaha perkebunan melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mengontrol struktur produksi kebun yang dikuasai di tingkat lokal.. Selain itu, para aktor juga memakai simbol-simbol tradsional berbasiskan etnik yang ada di tingkat lokal maupun nasional. Situasi itu lahir dari sifat kebijakan pembangunan yang eksploitatif dan diperparah oleh kondisi pengusaha-pengusaha lokal yang relatif memiliki modal tetapi terbatas akses kepada proses pengambilan keputusan di tingkat pusat. Menurut DPRD Riau Ketua Komiisi-B, Kebijakan Pemda Riau tentang Kebun Kelapa sawit K2I sebetulnya dilatar belakangi oleh antusiasme masyarakat ke kebun. Dalam konteks inilah Komsisi-B mendukung Pemda Riau terkait program strategisnya K2I. Masih menurut responden ini, semangat orang Riau kalau dibandingkan daerah lain misalnya Sumatera Barat (Sumbar), animo masyarakat tentang kebun cukup tinggi. Hal ini sudah teruji dari program PIR-Trans, KKPA. Selain itu, gagasan kebijakan kebun kelapa sawit K2I tidak lepas dari harapan elit-elit lokal dalam mengatasi munculnya konflik sosial di Riau. Konflik sosial ini PDF Creator - PDF4Free v3.0 http://www.pdf4free.com
muncul diklaim karena kebijakan perkebunan yang ada selama ini kurang relevan dengan kondisi dan karakteristik masyarakat di Daerah Riau misalnya tumpang tindih lahan. Karena itu, menurut Pemda Riau konsep Kebun K2I itu dimulai dari ide penataan kembali luas areal perusahaan perkebunan swasta (PBS) kelapa sawit yang telah memiliki waktu operasi lebih dari 10 tahun keatas. Pendataan ini dilakukan oleh Disbun Riau bersama-sama BPN. Sebelumnya lahan kebun diperuntukkan bagi masyarakat tempatan melalui misalnya pola KKPA. Namun, Pola KKPA ini mengandung berbagai kelemahan di Riau antara lain pola int inya dipelihara dengan baik, plasmanya justru dibiarkan tidak terawat. Kemudian, jumlah tanamannya pun tidak sesuai seharusnya 132 pokok/ha diakali mereka (Wawancara,Maret:2010). Oleh karena itu muncullah alternatif pola Kebun K2I. Dari sisi lahan, Kebun kelapa sawit yang dibangun tidak ada untuk perusahaan. Seluruhnya untuk masyarakat miskin , pengembang diberi dana APBD dan uang ini akan dikembalikan kepada Pemda. Usul ini diharapkan memberikan ide penyelesaian konflik lahan perkebunan terutama antara perusahaan dan masyarakat tempatan. Penanganan konflik lahan kelapa sawit ini diharapkan dapat meredam sekaligus mempertimbangkan kepentingan masyarakat tempatan . Sepanjang yang dapat diamati interaksi antara aktor dan kelompok dalam formulasi kebijakan kelapa sawit K2I berlangsung di Riau sepanjang tahun 2005-2010 dapat dilihat pada gambar 1. Penerapan Program Kebun K2I Pemda Riau Kebijakan Efisiensi Anggaran, lahan Kepala Daerah Komisi- DPRD PDF Creator - PDF4Free v3.0 Birokrat Komisi- DPRD Program Kebun K2I http://www.pdf4free.com WAB
Page 1 and 2:
Volume 11, Nomor 2, Juli 2011 ISSN
Page 3 and 4:
Abdul Hamid Lab Administrasi Negara
Page 5 and 6:
politisasi birokrasi tak terlihat k
Page 7 and 8:
memakai pemerintahan dual system, y
Page 9 and 10:
pengaruh dari suatu fenomena. Pengu
Page 11 and 12: Sementara itu proses pilkada tetap
Page 13 and 14: Banten menyadari bahwa hal ini meng
Page 15 and 16: Suara 41,995 9,645 61,562 22,054 22
Page 17 and 18: No Nama Latar Belakang 1 Asmudji Da
Page 19 and 20: 9 Widodo Hadi Dari Kepala Dinas Pek
Page 21 and 22: Seorang pejabat mengungkapkan bahwa
Page 23 and 24: saling mengancam karena perbedaan c
Page 25 and 26: aik dari pihak politisi maupun biro
Page 27 and 28: Sunant ar a, I Gede Ar ya. 2006, R
Page 29 and 30: transaksi semacam itu menimbulkan k
Page 31 and 32: distributor, petugas lelang di TPI,
Page 33 and 34: Sebagian besar program pemberdayaan
Page 35 and 36: Pembinaan manajemen usaha, mutu dan
Page 37 and 38: Bantuan perahu Sumber: Hasil Wawanc
Page 39 and 40: pemberdayaan ini hanya sebatas proy
Page 41 and 42: Bantuan sosial usaha perikanan Dana
Page 43 and 44: usahanya yang betul-betul dibutuhka
Page 45 and 46: sehingga sulit distandarisasikan. O
Page 47 and 48: efektif. Disposisi juga terkait den
Page 49 and 50: Suminar, J.R. 2007. Studi Evaluasi
Page 51 and 52: formulasi kebijakan publik mengenai
Page 53 and 54: Ketiga, mendiskripsikan bagaimana p
Page 55 and 56: dan perorangan yang berhubungan den
Page 57 and 58: Kedua,kelompok yang menolak diwakil
Page 59 and 60: Selama penyusunan Kebijakan K2I, su
Page 61: 8 BPHTB 9 Pajak air bawah tanah 10
Page 65 and 66: para ilmuwan pluralis ini, pemerint
Page 67 and 68: Dalam kasus proses formulasi kebija
Page 69 and 70: ekonomis. Penelitian ini fokusnya p
Page 71 and 72: kebijakan K2I dibuat dalam situasi
Page 73 and 74: dengan kelompok-kelompok informal l
Page 75 and 76: Pamungkas,Cahyo 2006. Membaca Dinam
Page 77 and 78: mengakibatkan banjir maupun tanah l
Page 79 and 80: menyusun rekomendasi yang diperluka
Page 81 and 82: antara anggota Dewan dan fihak ekse
Page 83 and 84: Di lapangan, Kaukus Lingkungan Hidu
Page 85 and 86: secara otomatis suatu gagasan dan
Page 87 and 88: utamanya yang dihadapi oleh masing-
Page 89 and 90: proses-proses pembuatan kebijakan d
Page 91 and 92: Kendala tidak adanya pos anggaran k
Page 93 and 94: polit ik lingkungan hidup, mereka b
Page 95 and 96: Terkait kiprah kaukus mewujudkan gr
Page 97 and 98: DAFTAR RUJUKAN Alison, Abbott, 1996
Page 99 and 100: DISPARITAS HASIL PEMBANGUNAN KABUPA
Page 101 and 102: Hasudutan, kabupaten Phakpak Barat,
Page 103 and 104: mengetahui perkembangan proses pemb
Page 105 and 106: 1995-2005 Dibandingkan dengan kabup
Page 107 and 108: Secara umum rata-rata nilai ukuran
Page 109 and 110: Hasil penelitian ini juga menunjukk
Page 111 and 112: dihitung oleh BPS bekerjsama dengan
Page 113 and 114:
Ritonga, Syamsul Bahri, 2002, Dispa
Page 115 and 116:
Burhanuddin. 2003:57). menunjukkan
Page 117 and 118:
publik, maka metode pengumpulan dat
Page 119 and 120:
penelitian menunjukkan bahwa semua
Page 121 and 122:
kemampuan dan keterampilan teknis d
Page 123 and 124:
Artinya, aktor mempunyai tujuan dan
Page 125 and 126:
pemerintah dan atas kebijakan publi
Page 127 and 128:
DAFTAR RUJUKAN Bandung Institut of
Page 129 and 130:
Ritzer, George and Douglas J. Goodm
Page 131 and 132:
Persoalan yang sangat menarik untuk
Page 133 and 134:
dari faktor penghambat dan pendukun
Page 135 and 136:
Berdasarkan wawancara dengan guru s
Page 137 and 138:
2013 80 191,267 39,335 230,602 1,84
Page 139 and 140:
Provinsi ke kabupaten/Kota melalui
Page 141 and 142:
KRITERIA PRIORITAS I II III IV V 1.
Page 143 and 144:
Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor
Page 145 and 146:
implementasi kebijakan, Sumber Daya
Page 147 and 148:
yang sudah sertifikasi khususnya un
Page 149 and 150:
elum mengalami perubahan performanc
Page 151 and 152:
program sertifikasi guru belum berj
Page 153 and 154:
Daftar Rujukan Alfian, Lsm Matta, 2
Page 155 and 156:
PENGARUH KOMITMEN PEGAWAI DAN BUDAY
Page 157 and 158:
Mereka menyatakan bahwa komitmen or
Page 159 and 160:
Untuk mengetahui ada tidaknya hubun
Page 161 and 162:
pegawai dalam melayani publik terut
Page 163 and 164:
Komitmen yang tinggi menurut Somers
Page 165 and 166:
DAFTAR RUJUKAN Allen, Natalie J and
show all

jurnal ilmu administrasi negara - perpustakaan universitas riau

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?