jurnal ilmu administrasi negara - perpustakaan universitas riau

More documents

Recommendations

Info

Ciamis tidak mempunyai visi, misi, serta tujuan dalam melaksanakan program ini. Secara tertulis program pembinaan ini tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Tetapi dalam prakteknya, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Ciamis belum menjalankan program pembinaan ini dengan baik. Ada kesan tidak ada koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten Ciamis, khususnya Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Ciamis ketika perda ini disusun. Sehingga dalam pelaksanaannya, belum memperlihatkan hasil yang optimal. Hal yang sama terjadi juga pada program pembinaan yang dilakukan oleh PUSKUD Mina tentang peningkatan kemampuan organisasi dan manajemen KUD Mina. Program ini sering tersendat karena kurangnya dana untuk menjalankan program pembinaan ini dengan baik. Para pengurus KUD lebih banyak belajar sendiri dalam meningkatkan kapasitasnya tanpa ada program pembinaan yang jelas dan berkesinambungan. Kondisi ini dapat terbantu jika ada undangan pelatihan dari instansi terkait atau perguruan tinggi setempat. Tetapi hal ini tidak terjadi secara kontinu dan berkesinambungan, sehingga hasilnya sudah bisa ditebak, program pembinaan seperti ini hanya ada di atas kertas secara garis besar, sementara rincian konsep yang lebih jelas belum ada. Sementara program pembinaan yang dilakukan oleh DPD (Dewan Pimpinan Daerah) dan DPC (Dewan Pimpinan Cabang) HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) tentang pembinaan sikap mental para nelayan juga belum terkonsep dengan jelas. Belum ada visi, misi, serta tujuan yang jelas tentang program pembinaan ini. Pelaksanaan program pembinaan ini belum kontinu dan berkesinambungan. Akibatnya, para nelayan masih belum memiliki mental beusaha yang handal. Lebih banyak menggantungkan harapan pada pihak lain. Demikian juga disiplin para nelayan untuk menjual hasil lautnya ke TPI masih rendah. Masih banyak nelayan yang menjual hasil lautnya secara ilegal kepada para tengkulak, hal ini menyebabkan harga ikan tidak stabil, dan para nelayan berada pada pihak yang dirugikan. Program bantuan berikutnya yang diterima para nelayan di Kecamatan Pangandaran datang dari berbagai pihak, khususnya pasca tsunami yang melanda sebagian besar pantai Pangandaran. Bantuan ini dialokasikan oleh Rukun Nelayan dalam bentuk bantuan perahu dari berbagai instansi terkait kepada para nelayan yang terkena bencana tsunami. Ada tiga kategori kondisi perahu yang rusak akibat tsunami, yaitu: rusak berat, hancur, dan rusak ringan. Jumlah nelayan yang mendapat bantuan perahu ini sebanyak 992 orang. Bantuan tersebut berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, dan Departemen Luar Negeri. Bantuan ini pun terkesan sesaat dan tanpa konsep yang jelas. Kriteria nelayan yang dapat menerima bantuan perahu juga tidak dirancang dengan jelas, sehingga banyak pihak yang merasa tidak puas. Dari evaluasi kebijakan berdasarkan komponen konsep, terlihat bahwa semua program pembinaan tidak dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan. Seharusnya mulai dirancang program-program pemberdayaan nelayan yang jelas visi, misi, tujuan, serta targetnya, sehingga tidak membuang-buang sumber daya untuk program yang tidak jelas. Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan Berdasarkan Komponen PROSEDUR Berdasarkan wawancara dengan para pelaku yang terkait dengan pemberdayaan nelayan di Kecamatan Pangandaran, serta telaahan terhadap dokumen-dokumen yang relevan, berikut ini adalah hasil evaluasi kebijakan pemberdayaan nelayan berdasarkan komponen PROSEDUR. PDF Creator - PDF4Free v3.0 http://www.pdf4free.com
Sebagian besar program pemberdayaan nelayan belum dituangkan dalam bentuk peraturan yang khusus tentang program pemberdayaan yang dilengkapi dengan peraturan pendukung, syarat pemberdayaan, struktur organisasi pelaksana, <strong>administrasi</strong>, manajemen, budgeting atau pun pedoman yang ditetapkan untuk menjalankan program pemberdayaan tersebut. Program-program tersebut lebih banyak dicantumkan dalam peraturan yang bersifat global seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan atau Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan program pembinaan tidak bisa dilaksanakan dengan baik karena tidak ada pedoman yang jelas tentang pelaksanaan program pemberdayaan tersebut. Secara rinci hasil pengamatan tentang evaluasi kebijakan pemberdayaan nelayan berdasarkan komponen prosedur dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini. Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa program pemberdayaan nelayan di Kecamatan Pangandaran secara umum belum berjalan dengan baik dilihat dari konsep PROSEDUR. Hal-hal yang sudah berjalan baik adalah manajemen pembinaan yang dilakukan oleh pengurus PUSKUD Mina untuk meningkatkan kemampuan berorganisasi para anggota koperasi tersebut. Termasuk pencatatan yang dilakukan oleh instansi terkait dalam program pembinaan rata-rata sudah berjalan dengan baik. PDF Creator - PDF4Free v3.0 http://www.pdf4free.com
Page 1 and 2: Volume 11, Nomor 2, Juli 2011 ISSN
Page 3 and 4: Abdul Hamid Lab Administrasi Negara
Page 5 and 6: politisasi birokrasi tak terlihat k
Page 7 and 8: memakai pemerintahan dual system, y
Page 9 and 10: pengaruh dari suatu fenomena. Pengu
Page 11 and 12: Sementara itu proses pilkada tetap
Page 13 and 14: Banten menyadari bahwa hal ini meng
Page 15 and 16: Suara 41,995 9,645 61,562 22,054 22
Page 17 and 18: No Nama Latar Belakang 1 Asmudji Da
Page 19 and 20: 9 Widodo Hadi Dari Kepala Dinas Pek
Page 21 and 22: Seorang pejabat mengungkapkan bahwa
Page 23 and 24: saling mengancam karena perbedaan c
Page 25 and 26: aik dari pihak politisi maupun biro
Page 27 and 28: Sunant ar a, I Gede Ar ya. 2006, R
Page 29 and 30: transaksi semacam itu menimbulkan k
Page 31: distributor, petugas lelang di TPI,
Page 35 and 36: Pembinaan manajemen usaha, mutu dan
Page 37 and 38: Bantuan perahu Sumber: Hasil Wawanc
Page 39 and 40: pemberdayaan ini hanya sebatas proy
Page 41 and 42: Bantuan sosial usaha perikanan Dana
Page 43 and 44: usahanya yang betul-betul dibutuhka
Page 45 and 46: sehingga sulit distandarisasikan. O
Page 47 and 48: efektif. Disposisi juga terkait den
Page 49 and 50: Suminar, J.R. 2007. Studi Evaluasi
Page 51 and 52: formulasi kebijakan publik mengenai
Page 53 and 54: Ketiga, mendiskripsikan bagaimana p
Page 55 and 56: dan perorangan yang berhubungan den
Page 57 and 58: Kedua,kelompok yang menolak diwakil
Page 59 and 60: Selama penyusunan Kebijakan K2I, su
Page 61 and 62: 8 BPHTB 9 Pajak air bawah tanah 10
Page 63 and 64: muncul diklaim karena kebijakan per
Page 65 and 66: para ilmuwan pluralis ini, pemerint
Page 67 and 68: Dalam kasus proses formulasi kebija
Page 69 and 70: ekonomis. Penelitian ini fokusnya p
Page 71 and 72: kebijakan K2I dibuat dalam situasi
Page 73 and 74: dengan kelompok-kelompok informal l
Page 75 and 76: Pamungkas,Cahyo 2006. Membaca Dinam
Page 77 and 78: mengakibatkan banjir maupun tanah l
Page 79 and 80: menyusun rekomendasi yang diperluka
Page 81 and 82: antara anggota Dewan dan fihak ekse
Page 83 and 84:
Di lapangan, Kaukus Lingkungan Hidu
Page 85 and 86:
secara otomatis suatu gagasan dan
Page 87 and 88:
utamanya yang dihadapi oleh masing-
Page 89 and 90:
proses-proses pembuatan kebijakan d
Page 91 and 92:
Kendala tidak adanya pos anggaran k
Page 93 and 94:
polit ik lingkungan hidup, mereka b
Page 95 and 96:
Terkait kiprah kaukus mewujudkan gr
Page 97 and 98:
DAFTAR RUJUKAN Alison, Abbott, 1996
Page 99 and 100:
DISPARITAS HASIL PEMBANGUNAN KABUPA
Page 101 and 102:
Hasudutan, kabupaten Phakpak Barat,
Page 103 and 104:
mengetahui perkembangan proses pemb
Page 105 and 106:
1995-2005 Dibandingkan dengan kabup
Page 107 and 108:
Secara umum rata-rata nilai ukuran
Page 109 and 110:
Hasil penelitian ini juga menunjukk
Page 111 and 112:
dihitung oleh BPS bekerjsama dengan
Page 113 and 114:
Ritonga, Syamsul Bahri, 2002, Dispa
Page 115 and 116:
Burhanuddin. 2003:57). menunjukkan
Page 117 and 118:
publik, maka metode pengumpulan dat
Page 119 and 120:
penelitian menunjukkan bahwa semua
Page 121 and 122:
kemampuan dan keterampilan teknis d
Page 123 and 124:
Artinya, aktor mempunyai tujuan dan
Page 125 and 126:
pemerintah dan atas kebijakan publi
Page 127 and 128:
DAFTAR RUJUKAN Bandung Institut of
Page 129 and 130:
Ritzer, George and Douglas J. Goodm
Page 131 and 132:
Persoalan yang sangat menarik untuk
Page 133 and 134:
dari faktor penghambat dan pendukun
Page 135 and 136:
Berdasarkan wawancara dengan guru s
Page 137 and 138:
2013 80 191,267 39,335 230,602 1,84
Page 139 and 140:
Provinsi ke kabupaten/Kota melalui
Page 141 and 142:
KRITERIA PRIORITAS I II III IV V 1.
Page 143 and 144:
Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor
Page 145 and 146:
implementasi kebijakan, Sumber Daya
Page 147 and 148:
yang sudah sertifikasi khususnya un
Page 149 and 150:
elum mengalami perubahan performanc
Page 151 and 152:
program sertifikasi guru belum berj
Page 153 and 154:
Daftar Rujukan Alfian, Lsm Matta, 2
Page 155 and 156:
PENGARUH KOMITMEN PEGAWAI DAN BUDAY
Page 157 and 158:
Mereka menyatakan bahwa komitmen or
Page 159 and 160:
Untuk mengetahui ada tidaknya hubun
Page 161 and 162:
pegawai dalam melayani publik terut
Page 163 and 164:
Komitmen yang tinggi menurut Somers
Page 165 and 166:
DAFTAR RUJUKAN Allen, Natalie J and
show all

jurnal ilmu administrasi negara - perpustakaan universitas riau

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?