Suarna, I Wayan, 2008, Kaukus Lingkungan DPRD Dalam Memperjuangkan Kepentingan Lingkungan dan Mencapai Agenda Politik, Jurnal Bumi Lestari, Vol. 8, No.2; 211-215. Walters, Larissa, 2008, Minor Parties in A Green Election : A Green Perspective, Social Alternatives, Second Quarter, Vol. 27, No. 2 PDF Creator - PDF4Free v3.0 http://www.pdf4free.com
DISPARITAS HASIL PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH Irdam Ahmad STEKPI School of Business and Management Jl. TMP Kalibata, Jakarta Selatan, 12760, Telp : (021) 7980011, Faks : (021) 7981352, HP : 08161361758 Abstract. Since 2001, Indonesia has implemented decentralization based on Act No. 22 on Local Government. This article aims to evaluate the impact of decentralizat ion on districts development within the province of Yogyakarta, before and after decentralization, using Taksonomic Method, by computing pattern of development and measurement of development (mod) in each district, using city of Yogyakarta as benchmarking. Data used in this study are; (1) Gross Regional Domestic Product (GRDP) individual income, (2) share of GRDP in each district to GRDP at provincial level, (3) share of manufacturing sector to GRDP, (4) local own income, (5) literacy of population of 10-44 years of age, (6) expectation of life at birth, (7) labor force participation rate, (8) gross enrollment ratio of 16-18 years of age, (9) percentage of household that have electricity. Source of all data are from BPS head office, province and district offices. The results shows that the measurement of development in districts Sleman, Kulon Progo and Gunung Kidul are not difference, both before and after decentralization. In Bantul, the development process after decentralization is tend to become worse, while Gunung Kidul has the biggest mod, and categorized as under developing district, either before or after decentralization. In addition, the results of this research also exactly the same with Human Development Index (HDI), which means that Taksonomic Method can be used as new paradigm to evaluate the development process of a district/municipality to find out the impact of decentralization policy, which has been lasting for ten years. Keywords : decentralization, pattern of development, measurement of development, disparity Awal tahun 2011 ini, berarti tepat 10 tahun atau satu dekade otonomi daerah dilaksanakan, sejak secara resmi dimulai pada awal tahun 2001, berdasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Definisi Ot onomi Daer ah menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, pasal 1 ayat 5 adalah ―otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan‖. Pemberian otonomi kepada daerah didasarkan pada asas desentralisasi, dimana semua urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah sepenuhnya. Pemberian otonomi juga didasarkan atas pertimbangan bahwa pemerintah daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. PDF Creator - PDF4Free v3.0 http://www.pdf4free.com
- Page 1 and 2:
Volume 11, Nomor 2, Juli 2011 ISSN
- Page 3 and 4:
Abdul Hamid Lab Administrasi Negara
- Page 5 and 6:
politisasi birokrasi tak terlihat k
- Page 7 and 8:
memakai pemerintahan dual system, y
- Page 9 and 10:
pengaruh dari suatu fenomena. Pengu
- Page 11 and 12:
Sementara itu proses pilkada tetap
- Page 13 and 14:
Banten menyadari bahwa hal ini meng
- Page 15 and 16:
Suara 41,995 9,645 61,562 22,054 22
- Page 17 and 18:
No Nama Latar Belakang 1 Asmudji Da
- Page 19 and 20:
9 Widodo Hadi Dari Kepala Dinas Pek
- Page 21 and 22:
Seorang pejabat mengungkapkan bahwa
- Page 23 and 24:
saling mengancam karena perbedaan c
- Page 25 and 26:
aik dari pihak politisi maupun biro
- Page 27 and 28:
Sunant ar a, I Gede Ar ya. 2006, R
- Page 29 and 30:
transaksi semacam itu menimbulkan k
- Page 31 and 32:
distributor, petugas lelang di TPI,
- Page 33 and 34:
Sebagian besar program pemberdayaan
- Page 35 and 36:
Pembinaan manajemen usaha, mutu dan
- Page 37 and 38:
Bantuan perahu Sumber: Hasil Wawanc
- Page 39 and 40:
pemberdayaan ini hanya sebatas proy
- Page 41 and 42:
Bantuan sosial usaha perikanan Dana
- Page 43 and 44:
usahanya yang betul-betul dibutuhka
- Page 45 and 46:
sehingga sulit distandarisasikan. O
- Page 47 and 48: efektif. Disposisi juga terkait den
- Page 49 and 50: Suminar, J.R. 2007. Studi Evaluasi
- Page 51 and 52: formulasi kebijakan publik mengenai
- Page 53 and 54: Ketiga, mendiskripsikan bagaimana p
- Page 55 and 56: dan perorangan yang berhubungan den
- Page 57 and 58: Kedua,kelompok yang menolak diwakil
- Page 59 and 60: Selama penyusunan Kebijakan K2I, su
- Page 61 and 62: 8 BPHTB 9 Pajak air bawah tanah 10
- Page 63 and 64: muncul diklaim karena kebijakan per
- Page 65 and 66: para ilmuwan pluralis ini, pemerint
- Page 67 and 68: Dalam kasus proses formulasi kebija
- Page 69 and 70: ekonomis. Penelitian ini fokusnya p
- Page 71 and 72: kebijakan K2I dibuat dalam situasi
- Page 73 and 74: dengan kelompok-kelompok informal l
- Page 75 and 76: Pamungkas,Cahyo 2006. Membaca Dinam
- Page 77 and 78: mengakibatkan banjir maupun tanah l
- Page 79 and 80: menyusun rekomendasi yang diperluka
- Page 81 and 82: antara anggota Dewan dan fihak ekse
- Page 83 and 84: Di lapangan, Kaukus Lingkungan Hidu
- Page 85 and 86: secara otomatis suatu gagasan dan
- Page 87 and 88: utamanya yang dihadapi oleh masing-
- Page 89 and 90: proses-proses pembuatan kebijakan d
- Page 91 and 92: Kendala tidak adanya pos anggaran k
- Page 93 and 94: polit ik lingkungan hidup, mereka b
- Page 95 and 96: Terkait kiprah kaukus mewujudkan gr
- Page 97: DAFTAR RUJUKAN Alison, Abbott, 1996
- Page 101 and 102: Hasudutan, kabupaten Phakpak Barat,
- Page 103 and 104: mengetahui perkembangan proses pemb
- Page 105 and 106: 1995-2005 Dibandingkan dengan kabup
- Page 107 and 108: Secara umum rata-rata nilai ukuran
- Page 109 and 110: Hasil penelitian ini juga menunjukk
- Page 111 and 112: dihitung oleh BPS bekerjsama dengan
- Page 113 and 114: Ritonga, Syamsul Bahri, 2002, Dispa
- Page 115 and 116: Burhanuddin. 2003:57). menunjukkan
- Page 117 and 118: publik, maka metode pengumpulan dat
- Page 119 and 120: penelitian menunjukkan bahwa semua
- Page 121 and 122: kemampuan dan keterampilan teknis d
- Page 123 and 124: Artinya, aktor mempunyai tujuan dan
- Page 125 and 126: pemerintah dan atas kebijakan publi
- Page 127 and 128: DAFTAR RUJUKAN Bandung Institut of
- Page 129 and 130: Ritzer, George and Douglas J. Goodm
- Page 131 and 132: Persoalan yang sangat menarik untuk
- Page 133 and 134: dari faktor penghambat dan pendukun
- Page 135 and 136: Berdasarkan wawancara dengan guru s
- Page 137 and 138: 2013 80 191,267 39,335 230,602 1,84
- Page 139 and 140: Provinsi ke kabupaten/Kota melalui
- Page 141 and 142: KRITERIA PRIORITAS I II III IV V 1.
- Page 143 and 144: Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor
- Page 145 and 146: implementasi kebijakan, Sumber Daya
- Page 147 and 148: yang sudah sertifikasi khususnya un
- Page 149 and 150:
elum mengalami perubahan performanc
- Page 151 and 152:
program sertifikasi guru belum berj
- Page 153 and 154:
Daftar Rujukan Alfian, Lsm Matta, 2
- Page 155 and 156:
PENGARUH KOMITMEN PEGAWAI DAN BUDAY
- Page 157 and 158:
Mereka menyatakan bahwa komitmen or
- Page 159 and 160:
Untuk mengetahui ada tidaknya hubun
- Page 161 and 162:
pegawai dalam melayani publik terut
- Page 163 and 164:
Komitmen yang tinggi menurut Somers
- Page 165 and 166:
DAFTAR RUJUKAN Allen, Natalie J and
Change language