jurnal ilmu administrasi negara - perpustakaan universitas riau

More documents

Recommendations

Info

(political behavior) baru dan unik bagi para politisi di Indonesia mengingat keberadaan dan kiprah Kaukus ini adalah berangkat dari praktek-praktek dan pengalaman yang terjadi di politik dan pemerintahan Amerika Serikat. Yang mana kaukus adalah bermula sebagai suatu kumpulan dari anggota-anggota Kongres Amerika Serikat yang bertemu untuk mendiskusikan isu-isu tertentu ataupun bekerjasama dalam rangka berbagi bersama tujuan-tujuan politis (a shared political goals). Eksistensi kaukus lingkungan hidup yang terdiri dari individu-individu lintas partai, lintas fraksi, dan lintas komisi yang mau bergabung tanpa paksaan dari pihak manapun menjadi sarana efektif yang sangat relevan pada saat ini untuk ikut ambil bagian dalam mem-pressure dan mempenetrasi gagasan ataupun agenda politis (political agenda) lingkungan hidup ketika penyusunan agenda pemerintahan dan proses formulasi kebijakan publik dan bahkan hingga implementasinya. Posisi dan peran kaukus lingkungan hidup anggota DPRD –maupun partai polit ik- terhadap DPRD tatkala menjalankan fungsinya di legislatif pada prinsipnya tidak jauh berbeda dari posisi dan peran yang dilakukan selama ini oleh masyarakat, media massa dan kelompok-kelompok kepentingan atau penekan (pressure groups). Namun sesungguhnya kiprah kaukus lingkungan hidup (anggota) DPRD secara ideal dapat memainkan peran yang lebih dibandingkan peran masyarakat dan kelompok-kelompok penekan lainnya yang memang posisinya secara tegas berada ‗di luar kotak parlemen‘. Kaukus lingkungan hidup (anggota) DPRD meskipun bukan bagian (sub ordinat) secara formal institusional di dalam struktur organisasi lembaga legislatif akan tetapi masih memiliki hubungan informal secara ‗politis‘ dan ‗moril‘ mengingat para anggotanya adalah bagian dari partai polit ik dan atau DPRD. Kaukus LH DPRD memiliki peluang dan tantangan yang sangat strategis dan politis dalam upaya memperjuangkan lingkungan hidup dalam agenda polit ik (Suarna, 2008; 211). Posisi dan kiprah Kaukus terhadap DPRD dapat peneliti gambarkan gambar 2. Input Fungsi DPRD Regulasi Budgeting Pengawasan Output PERDA Outcomes Sensitif Lingkungan Aspirasi Masyarakat Media Massa Kaukus Lingk. Hidup DPRD Kelompok Penekan Feed Back Gambar 2. Bagan Posisi dan Kiprah Kaukus Lingkungan Hidup Anggota DPRD Terhadap DPRD Meski demikian, ada satu hal penting yang harus diakui dan tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kenyataan pada tataran empiris prakt is di dunia politik tidak PDF Creator - PDF4Free v3.0 http://www.pdf4free.com
secara otomatis suatu gagasan dan ‗kepentingan‘ anggota-anggota partai politik dan atau DPRD yang berada di dalam kaukus lingkungan hidup akan sejalan dengan agenda polit ik partai dan atau fraksi dan komisi di parlemen. Bahkan tidak mustahil justru isuisu ataupun persoalan lingkungan hidup bisa menjadi agenda ‗nomor sekian‘ dari berbagai agenda pemerintahan seperti masalah pengangguran dan ketenagakerjaan, pencabutan subsidi BBM, kenaikan harga bahan-bahan pokok, tingginya biaya hidup sehari-hari dan sebagainya. Berkaca pada pengalaman Canada tahun 1992-1997an sebagai contoh, para politisi di parlemen yang ingin kembali menggelindingkan programprogram proteksi lingkungan hidup tidak ragu-ragu untuk mengambil inspirasi dari pendapat umum (Opinion polls) yang menunjukkan bahwa lingkungan hidup menempati urutan kelima dibelakang masalah pengangguran dan isu-isu ekonomi ketika dilakukan survey (Bailey, 1999; 4). Demikian pula halnya fenomena di Amerika Serikat, terjadi suatu perdebatan publik mengenai seberapa jauh isu-isu lingkungan hidup menjadi agenda politik, bagaimana isu-isu tersebut menembus cukup kesadaran umum yang mempengaruhi pemilihan umum (Pemilu) Amerika pada level nasional. Terdapat sepasang asumsi politik, pertama bahwa masyarakat Amerika secara umum menempatkan prioritas paling tinggi pada persoalan keamanan dan keselamatan mereka meliputi keamanan financial dan keselamatan fisik. Kriminalitas, terorisme, dan perang sebagai contoh masalah yang menciptakan kesan tantangan-tantangan terhadap keselamatan fisik. Sama dengan hal itu, pemutusan kerja, inflasi, harga minyak, biaya perawatan kesehatan dan kredit yang kian sulit membangkitkan perasaan ketidakstabilan keuangan. Asumsi kedua, tantangan-tantangan terhadap perhatian (concern) prioritas tinggi tersebut cenderung menyediakan motivasi terbaik bagi kesadaran dan aktivitas polit is (Burn, 2008; 8). Oleh karenanya dalam konteks Indonesia adalah tidak mudah pula untuk mengusung pengarusutamaan lingkungan hidup sebagai agenda kebijakan (politik) pemerintahan yang mendapatkan prioritas yang tinggi dibandingkan agenda-agenda publik yang lain. Dalam tataran kebijakan publik, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti bahwa isu lingkungan hidup sampai saat ini di Provinsi Jawa Barat dan beberapa Kabupaten dan Kota yang diteliti pada awalnya masih merupakan isu marjinal dalam pengambilan keputusan publik. Namun upaya terus-menerus yang dilakukan anggotaanggota Kaukus Lingkungan Hidup DPRD dalam mensosialisasikan dan menyuarakan isu-isu dan persoalan lingkungan hidup sudah mulai menggugah kesadaran kognitif para anggota DPRD. Mencermati Kaukus Lingkungan Hidup DPRD Provinsi Jawa Barat maupun DPRD Kota Bandung khususnya dengan berbagai kiprahnya, menurut pencermatan peneliti terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong kesungguhan Kaukus dalam memperjuangkan lahirnya kebijakan-kebijakan legislatif terkait lingkungan hidup, antara lain: Kesadaran Masyarakat Sesuai hasil wawancara dengan salah satu anggota kaukus LH DPRD Kota Bandung terdahulu, berbagai upaya telah dilakukan untuk membangun kesadaran kognitif masyarakat (Publik) tentang pentingnya persoalan lingkungan hidup. Media radio di daerah yang dimanfaatkan untuk sharing of knowledge and information isu-isu dan persoalan lingkungan hidup baik antara DPRD, pemerhati lingkungan hidup dan Pemda PDF Creator - PDF4Free v3.0 http://www.pdf4free.com
Page 1 and 2:
Volume 11, Nomor 2, Juli 2011 ISSN
Page 3 and 4:
Abdul Hamid Lab Administrasi Negara
Page 5 and 6:
politisasi birokrasi tak terlihat k
Page 7 and 8:
memakai pemerintahan dual system, y
Page 9 and 10:
pengaruh dari suatu fenomena. Pengu
Page 11 and 12:
Sementara itu proses pilkada tetap
Page 13 and 14:
Banten menyadari bahwa hal ini meng
Page 15 and 16:
Suara 41,995 9,645 61,562 22,054 22
Page 17 and 18:
No Nama Latar Belakang 1 Asmudji Da
Page 19 and 20:
9 Widodo Hadi Dari Kepala Dinas Pek
Page 21 and 22:
Seorang pejabat mengungkapkan bahwa
Page 23 and 24:
saling mengancam karena perbedaan c
Page 25 and 26:
aik dari pihak politisi maupun biro
Page 27 and 28:
Sunant ar a, I Gede Ar ya. 2006, R
Page 29 and 30:
transaksi semacam itu menimbulkan k
Page 31 and 32:
distributor, petugas lelang di TPI,
Page 33 and 34: Sebagian besar program pemberdayaan
Page 35 and 36: Pembinaan manajemen usaha, mutu dan
Page 37 and 38: Bantuan perahu Sumber: Hasil Wawanc
Page 39 and 40: pemberdayaan ini hanya sebatas proy
Page 41 and 42: Bantuan sosial usaha perikanan Dana
Page 43 and 44: usahanya yang betul-betul dibutuhka
Page 45 and 46: sehingga sulit distandarisasikan. O
Page 47 and 48: efektif. Disposisi juga terkait den
Page 49 and 50: Suminar, J.R. 2007. Studi Evaluasi
Page 51 and 52: formulasi kebijakan publik mengenai
Page 53 and 54: Ketiga, mendiskripsikan bagaimana p
Page 55 and 56: dan perorangan yang berhubungan den
Page 57 and 58: Kedua,kelompok yang menolak diwakil
Page 59 and 60: Selama penyusunan Kebijakan K2I, su
Page 61 and 62: 8 BPHTB 9 Pajak air bawah tanah 10
Page 63 and 64: muncul diklaim karena kebijakan per
Page 65 and 66: para ilmuwan pluralis ini, pemerint
Page 67 and 68: Dalam kasus proses formulasi kebija
Page 69 and 70: ekonomis. Penelitian ini fokusnya p
Page 71 and 72: kebijakan K2I dibuat dalam situasi
Page 73 and 74: dengan kelompok-kelompok informal l
Page 75 and 76: Pamungkas,Cahyo 2006. Membaca Dinam
Page 77 and 78: mengakibatkan banjir maupun tanah l
Page 79 and 80: menyusun rekomendasi yang diperluka
Page 81 and 82: antara anggota Dewan dan fihak ekse
Page 83: Di lapangan, Kaukus Lingkungan Hidu
Page 87 and 88: utamanya yang dihadapi oleh masing-
Page 89 and 90: proses-proses pembuatan kebijakan d
Page 91 and 92: Kendala tidak adanya pos anggaran k
Page 93 and 94: polit ik lingkungan hidup, mereka b
Page 95 and 96: Terkait kiprah kaukus mewujudkan gr
Page 97 and 98: DAFTAR RUJUKAN Alison, Abbott, 1996
Page 99 and 100: DISPARITAS HASIL PEMBANGUNAN KABUPA
Page 101 and 102: Hasudutan, kabupaten Phakpak Barat,
Page 103 and 104: mengetahui perkembangan proses pemb
Page 105 and 106: 1995-2005 Dibandingkan dengan kabup
Page 107 and 108: Secara umum rata-rata nilai ukuran
Page 109 and 110: Hasil penelitian ini juga menunjukk
Page 111 and 112: dihitung oleh BPS bekerjsama dengan
Page 113 and 114: Ritonga, Syamsul Bahri, 2002, Dispa
Page 115 and 116: Burhanuddin. 2003:57). menunjukkan
Page 117 and 118: publik, maka metode pengumpulan dat
Page 119 and 120: penelitian menunjukkan bahwa semua
Page 121 and 122: kemampuan dan keterampilan teknis d
Page 123 and 124: Artinya, aktor mempunyai tujuan dan
Page 125 and 126: pemerintah dan atas kebijakan publi
Page 127 and 128: DAFTAR RUJUKAN Bandung Institut of
Page 129 and 130: Ritzer, George and Douglas J. Goodm
Page 131 and 132: Persoalan yang sangat menarik untuk
Page 133 and 134: dari faktor penghambat dan pendukun
Page 135 and 136:
Berdasarkan wawancara dengan guru s
Page 137 and 138:
2013 80 191,267 39,335 230,602 1,84
Page 139 and 140:
Provinsi ke kabupaten/Kota melalui
Page 141 and 142:
KRITERIA PRIORITAS I II III IV V 1.
Page 143 and 144:
Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor
Page 145 and 146:
implementasi kebijakan, Sumber Daya
Page 147 and 148:
yang sudah sertifikasi khususnya un
Page 149 and 150:
elum mengalami perubahan performanc
Page 151 and 152:
program sertifikasi guru belum berj
Page 153 and 154:
Daftar Rujukan Alfian, Lsm Matta, 2
Page 155 and 156:
PENGARUH KOMITMEN PEGAWAI DAN BUDAY
Page 157 and 158:
Mereka menyatakan bahwa komitmen or
Page 159 and 160:
Untuk mengetahui ada tidaknya hubun
Page 161 and 162:
pegawai dalam melayani publik terut
Page 163 and 164:
Komitmen yang tinggi menurut Somers
Page 165 and 166:
DAFTAR RUJUKAN Allen, Natalie J and
show all

jurnal ilmu administrasi negara - perpustakaan universitas riau

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?