jurnal ilmu administrasi negara - perpustakaan universitas riau

More documents

Recommendations

Info

dijadikan objek untuk pendekatan rakyat. Jika mencermati tujuan program adalah lahirnya kualitas, profesionalitas, serta diikuti oleh peningkatan kesejahteraan para guru, namun ironisnya lahirnya kebijakan dilatar belakangi oleh faktor politis yang sangat kental, karena untuk membangun image atau performance pemerintah, dengan menggunakan pendekatan rakyat, kebijakan tersebut sebagai wujud intervensi, di mana guru seluruhnya harus menyelesaikan kualifikasi akademik atau kesarjanaan (S1) pada tahun 2014, int inya program sertifikasi ingin meningkatkan kesejahteraan guru. Menurut wawancara dengan pihak penyelenggara sertifikasi menjelaskan: ―Pemerintah seharusnya tidak menyamaratakan semua guru harus professional, justru akan menimbulkan tanda tanya bagaimana dan seperti apa konsep professional yg dimaksud, seharusnya pemerintah lebih bijak dalam mengambil langkah untuk peningkatan kesejahteraan guru, yaitu dengan penambahan setengah gaji bagi semua guru, kemudian setengah lagi diberikan bagi semua guru-guru yang benarbenar berkompeten. Sehingga tingkat kualitas professional dapat dipertanggung jawabkan. jika dikaji keberanian pemerintah Indonesia menjadi pusat perhatian dunia, dikarenakan berani dalam jangka waktu sepuluh tahun untuk mensertifikasi 2,7 juta guru, dengan indikator professional yang sangat sulit diukur, padahal jika benar-benar professional para lulusan sertifikasi harus mampu menunjukkan kinerja dan performance, baik dari perubahan mengajar khususnya semangat dan dibuktikan juga dengan kedisiplinan waktu, sehingga dari obsesi tersebut mampu mengaktualisasi diri‖ ( 14 Oktober 2009). Persoalan yang muncul terkait pelaksanaan sertifikasi guru memang adanya tarik ulur kepentingan antar pemerintah dengan DPR. Sehingga terjadinya pegeseran tujuan kebijakan. Permasalahan tersebut disebabkan oleh sumber yang tidak mendukung dalam pelaksanaan sertifikasi guru, serta rendahnya komitmen implementor terhadap tujuan kebijakan yang telah dirumuskan. Ketidakrelevanan cara perolehan sertifikat akan menjadi sebuah kejanggalan yang dapat menjustifikasi pemerintah sebagai aktor tunggal dalam menerbitkan kebijakan sertifikasi guru yang tidak di dukung oleh good political will dalam peningkatan kualitas guru. PDF Creator - PDF4Free v3.0 http://www.pdf4free.com
Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, harapannya adalah adanya peningkatan kinerja guru yang sudah sertifikasi seperti perubahan pola kerja, motivasi kerja, pembelajaran, namun program tersebut Justru memperlihatkan hal-hal yang aneh, di mana guru sebelum sertifikasi saling bersaing untuk mengikuti pelatihanpelatihan guna mendapatkan sertifikat, namun paska sertifikasi guru-guru yang sudah bersertifikat sudah kurang semangat untuk mengikuti seminar. Jadi pandangan tersebut harus diantisipasi oleh pemerintah untuk pembentukan monitoring dan evaluasi dilapangan. Berdasarkan data empiris membuktikan, program sertifikasi guru masih didominasi oleh kepentingan-kepentingan dan intervensi dari aktor-aktor yang memiliki otoritas. Sedangkan pada level daerah lebih kepada menyesuaikan dengan kepentingan pusat melalui intervensi yang telah disistematiskan melalui prosedur-prosedur legalitas. Jadi dapat disimpulkan di mana program sertifikasi lebih dimobilisasi oleh kepentingan elit pusat. Struktur Birokrasi Lembaga Pelaksana Pelaksanaan program sertifikasi guru, merlibatkan banyak stakeholders mulai dari tingkat Provinsi lembaga penjaminan mutu pendidikan, Dinas pendidikan Provinsi dan LPTK Unsyiah, kemudian di tataran kabupaten ditanggani oleh Dinas Pendidikan dan UPTD. Panjangnya mekanisme proses pelaksanaan sertifikasi guru yang sangat rumit, maka menjadi bias dengan berbagai permasalahan lain yaitu seperti terlambatnya tunjangan profesi pendidik dan terjadinya kesalahan dalam penomoran UNPTK, kemudian kurang jelasnya informasi yang diterima oleh guru mengenai ketentuanketentuan penilaian dalam sertifikasi. Keterbatasan sumber daya manusia menjadikan informasi yang multi tafsir antar lembaga, serta banyak guru yang belum mendapatkan informasi mengenai perubahan PP No 74 Tahun 2008. Untuk memperjelas mekanisme pelaksanaan program sertifikasi dapat di amati dari gambar dibawah ini: Depdiknas Konsorsium sergur Ditjen PMPTK Ditjen Dikti koordinasi Unsur Dikti/Pusat Informasi Hasil Dinas Pendidikan Provinsi/LPMP Rayon LPTK penyelenggara Informasi Rekap Peserta PDF Creator - PDF4Free v3.0 http://www.pdf4free.com
Page 1 and 2:
Volume 11, Nomor 2, Juli 2011 ISSN
Page 3 and 4:
Abdul Hamid Lab Administrasi Negara
Page 5 and 6:
politisasi birokrasi tak terlihat k
Page 7 and 8:
memakai pemerintahan dual system, y
Page 9 and 10:
pengaruh dari suatu fenomena. Pengu
Page 11 and 12:
Sementara itu proses pilkada tetap
Page 13 and 14:
Banten menyadari bahwa hal ini meng
Page 15 and 16:
Suara 41,995 9,645 61,562 22,054 22
Page 17 and 18:
No Nama Latar Belakang 1 Asmudji Da
Page 19 and 20:
9 Widodo Hadi Dari Kepala Dinas Pek
Page 21 and 22:
Seorang pejabat mengungkapkan bahwa
Page 23 and 24:
saling mengancam karena perbedaan c
Page 25 and 26:
aik dari pihak politisi maupun biro
Page 27 and 28:
Sunant ar a, I Gede Ar ya. 2006, R
Page 29 and 30:
transaksi semacam itu menimbulkan k
Page 31 and 32:
distributor, petugas lelang di TPI,
Page 33 and 34:
Sebagian besar program pemberdayaan
Page 35 and 36:
Pembinaan manajemen usaha, mutu dan
Page 37 and 38:
Bantuan perahu Sumber: Hasil Wawanc
Page 39 and 40:
pemberdayaan ini hanya sebatas proy
Page 41 and 42:
Bantuan sosial usaha perikanan Dana
Page 43 and 44:
usahanya yang betul-betul dibutuhka
Page 45 and 46:
sehingga sulit distandarisasikan. O
Page 47 and 48:
efektif. Disposisi juga terkait den
Page 49 and 50:
Suminar, J.R. 2007. Studi Evaluasi
Page 51 and 52:
formulasi kebijakan publik mengenai
Page 53 and 54:
Ketiga, mendiskripsikan bagaimana p
Page 55 and 56:
dan perorangan yang berhubungan den
Page 57 and 58:
Kedua,kelompok yang menolak diwakil
Page 59 and 60:
Selama penyusunan Kebijakan K2I, su
Page 61 and 62:
8 BPHTB 9 Pajak air bawah tanah 10
Page 63 and 64:
muncul diklaim karena kebijakan per
Page 65 and 66:
para ilmuwan pluralis ini, pemerint
Page 67 and 68:
Dalam kasus proses formulasi kebija
Page 69 and 70:
ekonomis. Penelitian ini fokusnya p
Page 71 and 72:
kebijakan K2I dibuat dalam situasi
Page 73 and 74:
dengan kelompok-kelompok informal l
Page 75 and 76:
Pamungkas,Cahyo 2006. Membaca Dinam
Page 77 and 78:
mengakibatkan banjir maupun tanah l
Page 79 and 80:
menyusun rekomendasi yang diperluka
Page 81 and 82:
antara anggota Dewan dan fihak ekse
Page 83 and 84:
Di lapangan, Kaukus Lingkungan Hidu
Page 85 and 86:
secara otomatis suatu gagasan dan
Page 87 and 88:
utamanya yang dihadapi oleh masing-
Page 89 and 90:
proses-proses pembuatan kebijakan d
Page 91 and 92: Kendala tidak adanya pos anggaran k
Page 93 and 94: polit ik lingkungan hidup, mereka b
Page 95 and 96: Terkait kiprah kaukus mewujudkan gr
Page 97 and 98: DAFTAR RUJUKAN Alison, Abbott, 1996
Page 99 and 100: DISPARITAS HASIL PEMBANGUNAN KABUPA
Page 101 and 102: Hasudutan, kabupaten Phakpak Barat,
Page 103 and 104: mengetahui perkembangan proses pemb
Page 105 and 106: 1995-2005 Dibandingkan dengan kabup
Page 107 and 108: Secara umum rata-rata nilai ukuran
Page 109 and 110: Hasil penelitian ini juga menunjukk
Page 111 and 112: dihitung oleh BPS bekerjsama dengan
Page 113 and 114: Ritonga, Syamsul Bahri, 2002, Dispa
Page 115 and 116: Burhanuddin. 2003:57). menunjukkan
Page 117 and 118: publik, maka metode pengumpulan dat
Page 119 and 120: penelitian menunjukkan bahwa semua
Page 121 and 122: kemampuan dan keterampilan teknis d
Page 123 and 124: Artinya, aktor mempunyai tujuan dan
Page 125 and 126: pemerintah dan atas kebijakan publi
Page 127 and 128: DAFTAR RUJUKAN Bandung Institut of
Page 129 and 130: Ritzer, George and Douglas J. Goodm
Page 131 and 132: Persoalan yang sangat menarik untuk
Page 133 and 134: dari faktor penghambat dan pendukun
Page 135 and 136: Berdasarkan wawancara dengan guru s
Page 137 and 138: 2013 80 191,267 39,335 230,602 1,84
Page 139 and 140: Provinsi ke kabupaten/Kota melalui
Page 141: KRITERIA PRIORITAS I II III IV V 1.
Page 145 and 146: implementasi kebijakan, Sumber Daya
Page 147 and 148: yang sudah sertifikasi khususnya un
Page 149 and 150: elum mengalami perubahan performanc
Page 151 and 152: program sertifikasi guru belum berj
Page 153 and 154: Daftar Rujukan Alfian, Lsm Matta, 2
Page 155 and 156: PENGARUH KOMITMEN PEGAWAI DAN BUDAY
Page 157 and 158: Mereka menyatakan bahwa komitmen or
Page 159 and 160: Untuk mengetahui ada tidaknya hubun
Page 161 and 162: pegawai dalam melayani publik terut
Page 163 and 164: Komitmen yang tinggi menurut Somers
Page 165 and 166: DAFTAR RUJUKAN Allen, Natalie J and
show all

jurnal ilmu administrasi negara - perpustakaan universitas riau

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?