Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan

Recommendations

Info

I. Pendahuluan Inkuiri nasional adalah pendekatan pengungkapan fakta masalah HAM secara sistematis dan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat umum. Inkuiri Nasional kali ini digagas oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan melibatkan Komisi Nasional anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan beberapa organisasi masyarakat sipil dengan isu “Hak Masyarakat Hukum adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan”. Komnas HAM memilih isu hak-hak masyarakat hukum adat (MHA) di kawasan hutan karena adanya indikasi bahwa permasalahan ini dialami oleh banyak MHA yang tersebar di seluruh Indonesia, keragaman tingkat kerumitan permasalahannya, dan adanya perkembangan hukum yang mengarah kepada pemulihan kondisi hak asasi MHA tersebut. Salah satu terobosan hukum yang penting adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 dalam perkara pengujian UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Keputusan MK yang dibacakan tanggal 16 Mei 2013 ini melakukan koreksi konstitusional atas status wilayah hutan adat, yang mengatakan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara, wilayah sebelumnya kawasan hutan ditunjuk dan/atau ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah sebagai Hutan Negara yang menimbulkan konflik karena wilayah adat masuk dalam hutan Negara. 1
2 Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan Inkuiri Nasional dilakukan dengan tujuan, yakni. 1. Mengumpulkan data, fakta, informasi, sifat-sifat, dan jangkauan atas indikasi pola pelanggaran HAM pada Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas wilayahnya di kawasan hutan. 2. Menganalisis penyebab utama pelanggaran HAM MHA atas wilayahnya di kawasan hutan. 3. Memberikan informasi yang cukup untuk pemangku kebijakan mengenai permasalahan masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM, dan konflik kehutanan.
Page 2: Pelanggaran Hak Perempuan Adat dala
Page 5 and 6: iv Pelanggaran Hak Perempuan Adat d
Page 8 and 9: Daftar Singkatan APL AND Areal Peng
Page 10 and 11: Glosarium Beban ganda Dengar ketera
Page 12: GLOSARIUM xi Masyarakat Hukum Adat
Page 15 and 16: xiv Pelanggaran Hak Perempuan Adat
Page 17 and 18: xvi Pelanggaran Hak Perempuan Adat
Page 20 and 21: Kata Pengantar Komisioner Inkuiri P
Page 22 and 23: KATA PENGANTAR xxi Inkuiri Nasional
Page 24 and 25: KATA PENGANTAR xxiii namun kami men
Page 28 and 29: PENDAHULUAN 3 Perempuan adat yang m
Page 30 and 31: PENDAHULUAN 5 Kesaksian seorang per
Page 32 and 33: PENDAHULUAN 7 Kesaksian Afrida Erna
Page 34 and 35: PENDAHULUAN 9 terhadap hak asasi ma
Page 36: PENDAHULUAN 11 asal-usul kebangsaan
Page 39 and 40: 14 Pelanggaran Hak Perempuan Adat d
Page 64 and 65: IV. Kesimpulan Berdasarkan dokumen
Page 66 and 67: KESIMPULAN 41 kebutuhan hidup dan k
Page 68 and 69: KESIMPULAN 43 Akar Ketiga, militeri
Page 70 and 71: V. Rekomendasi 1. Rekomendasi Umum:
Page 72 and 73: REKOMENDASI 47 2. Rekomendasi Khusu
Page 74: REKOMENDASI 49 budaya MHA, dan kebe
Page 78 and 79:
Penghargaan dan Ucapan Terima Kasih
Page 80 and 81:
PENGHARGAAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH
show all

Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?