Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan
BUKU-2-PELANGGARAN-HAK-PEREMPUAN-ADAT-DALAM-PENGELOLAAN-KEHUTANAN
BUKU-2-PELANGGARAN-HAK-PEREMPUAN-ADAT-DALAM-PENGELOLAAN-KEHUTANAN
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
28<br />
<strong>Pelanggaran</strong> <strong>Hak</strong> <strong>Perempuan</strong> <strong>Adat</strong> <strong>dalam</strong> <strong>Pengelolaan</strong> <strong>Kehutanan</strong><br />
bertanggung jawab atas penyelenggaraan Wilayah Tanpa Pemerintahan<br />
dan Wilayah Perwalian, harus memajukan perwujudan hak untuk<br />
menentukan nasib sendiri, dan harus menghormati hak tersebut sesuai<br />
dengan ketentuan-ketentuan <strong>dalam</strong> Piagam Perserikatan Bangsa-<br />
Bangsa. Pasal 2 (2). Negara ... menjamin bahwa hak-hak yang diatur<br />
<strong>dalam</strong> Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun sepertii<br />
ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat<br />
lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau<br />
status lainnya.”<br />
Pasal 9 ayat 1 dan 10 ayat 1 Kovenan SIPOL memberikan perlindungan<br />
bagi mereka yang mengalami perampasan <strong>Hak</strong> atas rasa aman dan<br />
keamanan pribadi. “Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan<br />
secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas<br />
kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai<br />
dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.”<br />
Sejalan dengan hal di atas, Pasal 3 dan 6 UU HAM menggenapi dengan<br />
pernyataan “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia<br />
dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi” “…perbedaan dan<br />
kebutuhan <strong>dalam</strong> masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan<br />
dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah. Identitas budaya<br />
masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi,<br />
selaras dengan perkembangan zaman.”<br />
Pasal 30, 34, dan 35 UU HAM menegaskan bahwa setiap orang berhak<br />
atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman<br />
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Termasuk tidak<br />
boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau<br />
dibuang secara sewenang-wenang, serta berhak hidup <strong>dalam</strong> tatanan<br />
masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram.<br />
Dalam konteks ini, tentu saja termasuk masyarakat hukum adat, baik<br />
perempuan, laki-laki, orang tua, maupun anak-anak berhak atas rasa<br />
aman dan tenteram <strong>dalam</strong> menjalankan kehidupannya. Pasal 49 UU<br />
HAM merinci soal hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan<br />
khusus <strong>dalam</strong> pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal<br />
yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan<br />
dengan fungsi reproduksi perempuan.