Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan

Recommendations

Info

V. Rekomendasi 1. Rekomendasi Umum: 1) Bahwa keberadaan Indonesia itu didasari dari adanya kesatuankesatuan masyarakat hukum adat yang telah terbentuk sejak ratusan tahun lalu, hidup subsisten dari sumber-sumber daya alam yang te2rpelihara. Sehingga mengakui dan melindungi kepentingan mereka adalah sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, menata ulang seluruh kebijakan, hukum, politik, keamanan, perlu dilakukan dengan berbasis kepada perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat, termasuk hak-hak masyarakat hukum adat perempuan. Mengkaji ulang kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah semua izin terkait tambang, perkebunan, dan lainnya yang diberikan kepada Perusahaan terutama yang ada di kawasan hutan. Agar terjadi harmonisasi perundang-undangan dalam kaitannya dengan jaminan hak-hak masyarakat hukum adat, dan pengakuan atas kerentanan perempuan adat. Pembangunan harus dilakukan berbasis kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dan berorientasi kepada keberlanjutan, keadilan, kedamaian, dan menjamin rasa aman warga. 2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Aparat keamanan (Kepolisian, TNI), Lembaga Peradilan menjamin pemenuhan hak-hak perempuan adat dan masyarakat adat sebagai komunitas korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan. Masyarakat hukum adat termasuk perempuan korban berhak atas kebenaran, melalui adanya pengakuan akan hak-hak adat mereka dan pengakuan pengalaman mereka atas kekerasan yang pernah mereka alami selama 45
46 Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan kasus/konflik berlangsung. Pemenuhan hak atas kebenaran ini dengan menjalankan prinsip FPIC dan meningkatkan partisipasi masyarakat hukum adat dengan memperhatikan aspek budaya dan kebutuhan masyarakat hukum adat; Hak atas keadilannya perlu dipenuhi dengan melakukan reformasi sistem keamanan yang menghormati hak asasi manusia, adanya kepastian hukum yang memberikan sanksi pada pelaku, serta jaminan kekerasan tak berulang lagi; serta berhak atas pemulihan terhadap setiap kerugian material dan immaterial termasuk pemulihan trauma dan kerusakan relasi sosial yang mereka alami. 3) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah membatalkan perijinan yang dinilai melakukan tindakan di luar dari hal yang dimuat dalam ijin yang didapatkannya atau yang tidak memenuhi persyaratan perijinan; tidak memperpanjang perijinan yang objeknya adalah tanah/hutan adat sebelum ada persetujuan dari MHA pemilik; Mendorong dan memastikan perusahaan memperbaiki lingkungan yang rusak akibat aktivitas perusahaannya.
Page 2:
Pelanggaran Hak Perempuan Adat dala
Page 5 and 6:
iv Pelanggaran Hak Perempuan Adat d
Page 8 and 9:
Daftar Singkatan APL AND Areal Peng
Page 10 and 11:
Glosarium Beban ganda Dengar ketera
Page 12:
GLOSARIUM xi Masyarakat Hukum Adat
Page 15 and 16:
xiv Pelanggaran Hak Perempuan Adat
Page 17 and 18:
xvi Pelanggaran Hak Perempuan Adat
Page 20 and 21: Kata Pengantar Komisioner Inkuiri P
Page 22 and 23: KATA PENGANTAR xxi Inkuiri Nasional
Page 24 and 25: KATA PENGANTAR xxiii namun kami men
Page 26 and 27: I. Pendahuluan Inkuiri nasional ada
Page 28 and 29: PENDAHULUAN 3 Perempuan adat yang m
Page 30 and 31: PENDAHULUAN 5 Kesaksian seorang per
Page 32 and 33: PENDAHULUAN 7 Kesaksian Afrida Erna
Page 34 and 35: PENDAHULUAN 9 terhadap hak asasi ma
Page 36: PENDAHULUAN 11 asal-usul kebangsaan
Page 39 and 40: 14 Pelanggaran Hak Perempuan Adat d
Page 64 and 65: IV. Kesimpulan Berdasarkan dokumen
Page 66 and 67: KESIMPULAN 41 kebutuhan hidup dan k
Page 68 and 69: KESIMPULAN 43 Akar Ketiga, militeri
Page 72 and 73: REKOMENDASI 47 2. Rekomendasi Khusu
Page 74: REKOMENDASI 49 budaya MHA, dan kebe
Page 78 and 79: Penghargaan dan Ucapan Terima Kasih
Page 80 and 81: PENGHARGAAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH
show all

Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?