Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan
BUKU-2-PELANGGARAN-HAK-PEREMPUAN-ADAT-DALAM-PENGELOLAAN-KEHUTANAN
BUKU-2-PELANGGARAN-HAK-PEREMPUAN-ADAT-DALAM-PENGELOLAAN-KEHUTANAN
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ANALISA PELANGGARAN HAM<br />
25<br />
atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang<br />
adil dan benar, berdasarkan mekanisme yang berlaku” (Pasal 1 angka 1<br />
UU No. 39 Tahun 1999 tentang <strong>Hak</strong> Asasi Manusia).<br />
Analisis pelanggaran HAM dilakukan dengan melihat instrumen HAM<br />
nasional dan internasional yang relevan, antara lain.<br />
1. Kovenan Internasional tentang <strong>Hak</strong> Ekonomi, Sosial, dan Budaya<br />
1966, sebagaimana telah diratifikasi dengan UU No. 11 Tahun 2005<br />
2. Kovenan Internasional tentang <strong>Hak</strong> Sipil dan Politik 1966,<br />
sebagaimana telah diratifikasi dengan UU No. 12 Tahun 2005<br />
3. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi<br />
terhadap <strong>Perempuan</strong> 1979, sebagaimana telah diratifikasi dengan<br />
UU No. 7 Tahun 1984<br />
4. UU no. 39 tahun 1999 tentang <strong>Hak</strong> Asasi Manusia<br />
5. Deklarasi Perserikatan bangsa-bangsa tentang <strong>Hak</strong> Masyarakat<br />
Hukum <strong>Adat</strong>, 2007<br />
6. Konvensi Organisasi Buruh Internasional No. 169 (Indonesia belum<br />
meratifikasi)<br />
1. Penggusuran Masyarakat Hukum <strong>Adat</strong><br />
dari sumber Penghidupannya<br />
Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang <strong>Hak</strong> Asasi Manusia menegaskan<br />
bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan<br />
kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi (Pasal 3 ayat 3). Di mana<br />
<strong>dalam</strong> rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan<br />
<strong>dalam</strong> masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh<br />
hukum, masyarakat, dan Pemerintah (Pasal 6 ayat 1).<br />
Penjelasan Pasal 6 meneguhkan pengakuan keberadaan masyarakat<br />
adat dengan menyatakan:<br />
<strong>Hak</strong> adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi<br />
di <strong>dalam</strong> lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati<br />
dan dilindungi <strong>dalam</strong> rangka perlindungan dan penegakan hak<br />
asasi manusia <strong>dalam</strong> masyarakat yang bersangkutan dengan<br />
memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan.<br />
Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, identitas budaya nasional<br />
masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata<br />
dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati