Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan

32
Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan
Pasal 15 Konvensi ILO 169: Hak masyarakat atas sumber daya alam
haruslah dilindungi. Hak ini termasuk hak untuk berpartisipasi dalam
penggunaan, pengelolaan dan pemeliharaan sumber-sumber di atas.
Jika Negara memiliki kepemilikan mineral di atas lahan atau hak
lainnya atas lahan , maka pemerintah harus menjalankan konsultasi
dengan masyarakat sebelum proses perijinan eksplorasi dan eksploitasi
dilaksanakan.
Pasal 17 (2). Konsultasi dengan masyarakat hukum adat yang
bersangkutan harus dilakukan setiap kali sedang diberikan
pertimbangan terhadap kemampuan mereka untuk memberikan atau
menyerahkan ke dalam kekuasaan pihak lain tanah-tanah mereka atau
kalau tidak, mengalihkan hak-hak mereka di luar masyarakat mereka
sendiri.
UNDRIP memperkenalkan konsep FPIC (Free, Prior and Informed
Consent) sebagai bentuk partisipasi yang perlu diterapkan dalam setiap
dalam setiap tindakan yang akan berdampak kepada kehidupan
masyarakat adat. Pasal 10, dan 19 menjabarkan bahwa masyarakat
adat tidak dapat dipindahkan secara paksa dari lahan dan teritorinya
sebelum ada persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan
(Padiatapa/FPIC), dan sesudah kesepakatan harus ada kompensasi yang
adil, yang memungkinkan mereka untuk kembali lagi ke tempat asalnya.
Negara juga harus melakukan konsultasi untuk mendapatkan padiatapa
masyarakat adat sebelum mengadopsi dan menerapkan keputusan
legislasi atau admisitrasi yang mungkin akan mempengaruhi
masyarakat adat itu.
5. Perempuan adat kehilangan
pengetahuan asli
Pengetahuan perempuan adat soal benih dan tumbuhan obat-obatan
musnah seiring dengan hilangnya hutan sebagai penyedia flora dan
fauna. Pasal 13 dan 14 Kovenan ekosob menyebutkan bahwa masyarakat
adat berhak untuk merevitalisasi, menggunakan, mengembangkan, dan
menurunkan sejarah, bahasa, tradisi lisan, filosofi, sistem penulisan dan
literatur kepada generasi mendatang… Pasal 13 juga mewajibkan
Negara untuk mengambil langkah-langkah efektif agar hak-hak di atas
terlindungi.