Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan

Recommendations

Info

PENDAHULUAN 7 Kesaksian Afrida Erna Ngato, perempuan adat perwakilan MHA Pagu/Isam dalam DKU Region Maluku di Ambon, 31 Oktober 2014 (Foto: Dokumen Inkuiri Nasional Komnas HAM, 2014). Masyarakat Hukum Adat Region Nusa – Bali 1. Masyarakat Hukum Adat Pekasa vs Dinas Kehutanan, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. 2. Masyarakat Hukum Adat Talonang vs PT. Pulau Sumbawa Agro, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). 3. Masyarakat Hukum Adat Berco (Cek Bocek Selesek Reen Sury) vs PT. Newmont Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. 4. Masyarakat Hukum Adat Golo Lebo Mangan vs PT Manggarai Manganese, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. 5. Masyarakat Hukum Adat Colol vs BKSDA – Departemen Kehutanan, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 6. Masyarakat Hukum Adat Kemangkuan Tanah Sembalun vs TN. Gn. Rinjani dan PT. Agro Kusuma Mas, PT. Sembalun Kusuma Mas, dan PT. Sampurna Agro Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
8 Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan Masyarakat Hukum Adat Region Papua 1. Masyarakat Hukum Adat Daiget Arso vs PTPN II, Kabupaten Keerom, Papua. 2. Masyarakat Hukum Adat Welani, Mae, dan Moi vs PT. Madina Qurata’ain Kabupaten Paniai, Papua. 3. Masyarakat Hukum Adat Yerisiam vs PT. Jati darma, PT. Sariwarna Unggul Mandiri, PT. Adi Perkasa, PT. Nabire Baru dan PT. Mandiri Baru, Kabupaten Nabire, Papua. 4. Masyarakat Hukum Adat Malind, vs PT. Dongin Prabawa, Kabupaten Merauke, Papua. 5. Masyarakat Hukum Adat Wondama vs PT. Wapoga Mutiara Timber, PT. Kurnia Tama Sejahtera, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat. Komnas Perempuan memandang penting untuk terlibat dalam proses Inkuiri Nasional ini, karena dalam pengalaman pemantauan Komnas Perempuan identifikasi pelanggaran hak perempuan akan tenggelam dalam narasi besar. Oleh karena itu, untuk pengungkapannya diperlukan metode yang khas dan khusus. Apalagi mengingat perempuan memiliki berbagai peran dalam komunitas, yang sering juga diabaikan oleh kebijakan Negara. Stereotype bahwa perempuan tidak memilki kapasitas, penyandang moral masyarakat, atau pun tidak cakap memberikan pendapat maupun menjadi pemimpin seringkali berujung kepada kondisi diskriminasi, penyingkiran maupun pengabaian eksistensi perempuan tersebut yang bermuara kepada kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan meyakini bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM sesuai dengan. 1. Rekomendasi Umum 19 (ayat 1) Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (1992) menyatakan bahwa kekerasan berbasis gender adalah sebuah bentuk diskriminasi yang secara serius menghalangi kesempatan perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki. 2. Konferensi Dunia mengenai Hak Asasi Manusia ke-2 yang diselenggarakan di Wina, Austria pada tahun 1993 mencanangkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran
Page 2: Pelanggaran Hak Perempuan Adat dala
Page 5 and 6: iv Pelanggaran Hak Perempuan Adat d
Page 8 and 9: Daftar Singkatan APL AND Areal Peng
Page 10 and 11: Glosarium Beban ganda Dengar ketera
Page 12: GLOSARIUM xi Masyarakat Hukum Adat
Page 15 and 16: xiv Pelanggaran Hak Perempuan Adat
Page 17 and 18: xvi Pelanggaran Hak Perempuan Adat
Page 20 and 21: Kata Pengantar Komisioner Inkuiri P
Page 22 and 23: KATA PENGANTAR xxi Inkuiri Nasional
Page 24 and 25: KATA PENGANTAR xxiii namun kami men
Page 26 and 27: I. Pendahuluan Inkuiri nasional ada
Page 28 and 29: PENDAHULUAN 3 Perempuan adat yang m
Page 30 and 31: PENDAHULUAN 5 Kesaksian seorang per
Page 34 and 35: PENDAHULUAN 9 terhadap hak asasi ma
Page 36: PENDAHULUAN 11 asal-usul kebangsaan
Page 39 and 40: 14 Pelanggaran Hak Perempuan Adat d
Page 64 and 65: IV. Kesimpulan Berdasarkan dokumen
Page 66 and 67: KESIMPULAN 41 kebutuhan hidup dan k
Page 68 and 69: KESIMPULAN 43 Akar Ketiga, militeri
Page 70 and 71: V. Rekomendasi 1. Rekomendasi Umum:
Page 72 and 73: REKOMENDASI 47 2. Rekomendasi Khusu
Page 74: REKOMENDASI 49 budaya MHA, dan kebe
Page 78 and 79: Penghargaan dan Ucapan Terima Kasih
Page 80 and 81: PENGHARGAAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?