Permen PU 45 2007

Pedoman Teknis Pembangunan BGN
4. PEMBANGUNAN
Yang dimaksud dengan pembangunan adalah kegiatan
mendirikan bangunan gedung yang diselenggarakan melalui
tahap persiapan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi
dan pengawasan konstruksi/manajemen konstruksi (MK), baik
merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau
seluruhnya, maupun perluasan bangunan gedung yang
sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan
gedung yang belum selesai, dan/atau perawatan
(rehabilitasi, renovasi, restorasi).
5. INSTANSI TEKNIS SETEMPAT
Instansi Teknis setempat dimaksud adalah:
a. Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Direktorat
Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum untuk
tingkat nasional dan wilayah DKI Jakarta.
b. Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang
bertanggung jawab dalam pembinaan bangunan
gedung untuk wilayah provinsi, di luar DKI Jakarta.
B. ASAS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
Pelaksanaan pembangunan bangunan gedung negara
berdasarkan azas dan prinsip:
1. kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan serta keserasian
/keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya;
2. hemat, tidak berlebihan, efektif dan efisien, serta sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan teknis yang disyaratkan;
3. terarah dan terkendali sesuai rencana, program/satuan kerja,
serta fungsi setiap kementerian/lembaga/instansi pemilik/
pengguna bangunan gedung;
4. semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam
negeri dengan memperhatikan kemampuan/potensi
nasional.
2