Permen PU 45 2007

Pedoman Teknis Pembangunan BGN
termasuk yang penyusunannya dilakukan dengan
menggunakan disain berulang atau dengan disain prototip.
2. Penyusunan rencana teknis bangunan gedung negara
dilakukan dengan cara menggunakan penyedia jasa
perencanaan konstruksi, baik perorangan ahli maupun badan
hukum yang kompeten, sesuai dengan ketentuan, dan
apabila tidak terdapat penyedia jasa perencanaan konstruksi
yang bersedia, dapat dilakukan oleh instansi Pekerjaan
Umum/instansi teknis setempat.
3. Rencana teknis disusun berdasarkan Kerangka Acuan Kerja
(KAK) yang disusun oleh pengelola kegiatan.
4. Dokumen rencana teknis bangunan gedung negara secara
umum meliputi:
a. Gambar rencana teknis (arsitektur, struktur, mekanikal dan
elektrikal, serta tata lingkungan);
b. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), yang meliputi
persyaratan umum, administratif, dan teknis bangunan
gedung negara yang direncanakan;
c. Rencana anggaran biaya pembangunan;
d. Laporan akhir tahap perencanaan, meliputi:
1) laporan arsitektur;
2) laporan perhitungan struktur termasuk laporan
penyelidikan tanah (soil test);
3) laporan perhitungan mekanikal dan elektrikal;
4) laporan perhitungan IT (Informasi & Teknologi);
5) laporan tata lingkungan.
e. Keluaran akhir tahap perencanaan, yang meliputi
dokumen perencanaan, berupa: Gambar Rencana Teknis,
Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Rencana
Anggaran Biaya (Engineering Estimate), dan Daftar
Volume Pekerjaan (Bill of Quantity) yang disusun sesuai
ketentuan;
f. Kontrak kerja perencanaan konstruksi dan berita acara
kemajuan pekerjaan/serah terima pekerjaan perencanaan,
yang disusun dengan mengikuti ketentuan yang
tercantum dalam peraturan presiden tentang
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara,
dan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa
pemerintah beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.
36