Permen PU 45 2007

Gubernur/Bupati/Walikota yang didasarkan pada ketentuanketentuan
dalam Peraturan Menteri ini.
(3) Untuk pelaksanaan pembangunan Bangunan Gedung Milik
BUMN/BUMD mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri
ini.
(4) Dalam hal Daerah belum mempunyai Keputusan Gubernur/
Bupati/Walikota pada ayat (2) pasal ini diberlakukan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.
(5) Daerah yang telah mempunyai Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini sebelum Peraturan
Menteri ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuanketentuan
persyaratan pembangunan bangunan gedung negara
sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
Pasal 5
(1) Dalam melaksanakan pembinaan pembangunan bangunan
gedung negara, Pemerintah melakukan peningkatan kemampuan
aparat Pemerintah Daerah, maupun masyarakat dalam memenuhi
ketentuan Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 3
untuk terwujudnya tertib pembangunan bangunan gedung negara.
(2) Dalam melaksanakan pengendalian pembangunan bangunan
gedung daerah Pemerintah Daerah wajib menggunakan Pedoman
Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2.
(3) Terhadap aparat Pemerintah Daerah, yang bertugas dalam
pembangunan bangunan gedung daerah yang melakukan
pelanggaran ketentuan dalam Pasal 3 dikenakan sanksi sesuai
ketentuan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dan Undangundang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
(4) Terhadap penyedia jasa konstruksi yang terlibat dalam pembangunan
bangunan gedung negara/daerah yang melakukan pelanggaran
ketentuan dalam Pasal 3 dikenakan sanksi dan atau ketentuan
pidana sesuai dengan Undang-undang No. 18 tahun 1999 tentang
Jasa Konstruksi dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
vii