Permen PU 45 2007

Pedoman Teknis Pembangunan BGN
• Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor
11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen
Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan;
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006
tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006
tentang Pedoman Teknis Aksesibilitas dan Fasilitas pada
Bangunan Gedung dan Lingkungan;
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007
tentang Pedoman Umum Penyusunan RTBL;
• Peraturan daerah setempat tentang bangunan gedung; serta
• Standar teknis dan pedoman teknis yang dipersyaratkan.
Persyaratan teknis bangunan gedung negara harus tertuang
secara lengkap dan jelas pada Rencana Kerja dan Syarat-syarat
(RKS) dalam Dokumen Perencanaan.
Secara garis besar, persyaratan teknis bangunan gedung negara
adalah sebagai berikut:
1. PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
Persyaratan tata bangunan dan lingkungan bangunan
gedung negara meliputi ketentuan-ketentuan yang harus
dipenuhi dalam pembangunan bangunan gedung negara
dari segi tata bangunan dan lingkungannya, meliputi
persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung,
arsitektur bangunan gedung, dan persyaratan pengendalian
dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kabupaten/
Kota atau Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung
Kabupaten/Kota yang bersangkutan, yaitu:
a. Peruntukan lokasi
Setiap bangunan gedung negara harus diselenggara-kan
sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW
Kabupaten/Kota dan/atau RTBL yang bersangkutan.
12