Permen PU 45 2007

Pedoman Teknis Pembangunan BGN
area), kebutuhan biaya untuk transportasi/dalam rangka
survei, penjelasan pekerjaan/aanwijzing, pengawasan
berkala, opname lapangan, koordinasi, monitoring dan
evaluasi, serta biaya ke lokasi tersebut, dapat diajukan
sebagai biaya non standar, di luar prosentase biaya
pengawasan, yang tercantum dalam Tabel B1 dan B2, dalam
penyusunan kebutuhan anggaran tersebut agar berkonsultasi
dengan instansi teknis setempat;
f. Pembayaran biaya pengawasan dapat dibayarkan
secara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan
pada pencapaian prestasi/kemajuan pekerjaan konstruksi
fisik di lapangan, atau penyelesaian tugas dan kewajiban
pengawasan.
5. BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN
Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan
untuk membiayai kegiatan pengelolaan pembangunan
bangunan gedung negara.
Biaya pengelolaan kegiatan diatur sebagai berikut:
a. Biaya pengelolaan kegiatan dibebankan pada biaya
untuk komponen pengelolaan kegiatan yang
bersangkutan;
b. Besarnya nilai biaya pengelolaan kegiatan maksimum
dihitung berdasarkan prosentase biaya pengelolaan
kegiatan terhadap nilai biaya konstruksi fisik bangunan
yang tercantum dalam Tabel B1dan B2;
c. Perincian penggunaan biaya pengelolaan kegiatan
adalah sebagai berikut:
1) Biaya operasional unsur Pengguna Anggaran
Biaya operasional unsur Pengguna Anggaran, adalah
sebesar 65% dari biaya pengelolaan kegiatan yang
bersangkutan, untuk keperluan honorarium staf dan
panitia lelang, perjalanan dinas, rapat-rapat, proses
pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan
pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya,
serta persiapan dan pengiriman kelengkapan
administrasi/dokumen pendaftaran bangunan gedung
negara;
47