Permen PU 45 2007

c. Pembiayaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara terdiri
dari:
1. Umum;
2. Standar Harga Satuan Tertinggi;
3. Komponen Biaya Pembangunan;
4. Pembiayaan Bangunan/Komponen Bangunan Tertentu;
5. Pembiayaan Pekerjaan Non Standar; dan
6. Prosentase Komponen Pekerjaan.
d. Tata cara pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung
Negara meliputi:
1. Penyelenggara Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
2. Organisasi dan Tata Laksana;
3. Penyelenggaraan Pembangunan Tertentu; dan
4. Pemeliharaan/Perawatan Bangunan Gedung Negara.
e. Pendaftaran Bangunan Gedung Negara meliputi:
1. Tujuan Pendaftaran Bangunan Gedung Negara;
2. Sasaran dan Metode Pendaftaran;
3. Pelaksanaan Pendaftaran Bangunan gedung Negara; dan
4. Produk Pendaftaran Bangunan Gedung Negara.
f. Pembinaan dan Pengawasan Teknis.
(2) Rincian Pembangunan Bangunan Gedung Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini tercantum pada lampiran Peraturan
Menteri ini, yang merupakan satu kesatuan pengaturan dalam
Peraturan Menteri ini.
(3) Setiap orang atau Badan Hukum termasuk instansi Pemerintah, dalam
penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara wajib
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
pasal ini.
Bagian Kedua
Pengaturan Penyelenggaraan
Pasal 4
(1) Setiap pembangunan Bangunan Gedung Negara yang dilaksanakan
oleh Kementerian/Lembaga harus mendapat bantuan teknis berupa
tenaga Pengelola Teknis dari Departemen Pekerjaan Umum dalam
rangka pembinaan teknis.
(2) Untuk pelaksanaan pembangunan Bangunan Gedung Milik Daerah
yang biayanya bersumber dari APBD diatur dengan Keputusan
vi