Permen PU 45 2007

Pedoman Teknis Pembangunan BGN
6. DOKUMEN PEMBANGUNAN
Setiap bangunan gedung negara harus dilengkapi dengan
dokumen pembangunan yang terdiri atas: Dokumen
Perencanaan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Dokumen
Pelelangan, Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi, dan As Built
Drawings, hasil uji coba/test run operational, Surat
Penjaminan atas Kegagalan Bangunan (dari penyedia jasa
konstruksi), dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sesuai ketentuan.
7. DOKUMEN PENDAFTARAN
Setiap bangunan gedung negara harus memiliki dokumen
pendaftaran untuk pencatatan dan penetapan Huruf
Daftar Nomor ( HDNo ) meliputi Fotokopi:
a. Dokumen Pembiayaan/DIPA (otorisasi pembiayaan);
b. Sertifikat atau bukti kepemilikan/hak atas tanah;
c. Status kepemilikan bangunan gedung;
d. Kontrak Kerja Konstruksi Pelaksanaan;
e. Berita Acara Serah Terima I dan II;
f. As built drawings (gambar sesuai pelaksanaan konstruksi)
disertai arsip gambar/legger;
g. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Sertifikat Laik
Fungsi (SLF); dan
h. Surat Penjaminan atas Kegagalan Bangunan (dari
penyedia jasa konstruksi).
E. PERSYARATAN TEKNIS
Secara umum, persyaratan teknis bangunan gedung negara
mengikuti ketentuan yang diatur dalam:
• Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung;
• Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung;
• Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor
10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan
terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan
Lingkungan;
11