Permen PU 45 2007

Pedoman Teknis Pembangunan BGN
34
yang disusun sesuai kebutuhan dan fungsi instansi yang
akan menggunakan bangunan gedung.
2) menentukan kebutuhan prasarana dan sarana
bangunan gedung, antara lain:
• kebutuhan parkir;
• sarana penyelamatan;
• utilitas bangunan;
• sarana transportasi;
• fasilitas komunikasi dan informasi;
• jalan masuk dan keluar;
• aksesibilitas bagi penyandang cacat;
• drainase dan pembuangan limbah; serta
• prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan
kebutuhan.
3) menentukan kebutuhan lahan bangunan;
4) menyusun jadwal pelaksanaan pembangunan.
Penyusunan program kebutuhan ruang dan bangunan
dilakukan dengan mengikuti pedoman, standar, dan
petunjuk teknis pembangunan bangunan gedung
negara yang berlaku.
c. Penyusunan program kebutuhan bangunan gedung
negara yang belum ada disain prototipenya dan/atau
luas bangunannya lebih dari 1.500 m 2 , dapat
menggunakan jasa konsultan, sebagai pekerjaan nonstandar.
d. Berdasarkan program kebutuhan yang telah ditetapkan,
selanjutnya disusun kebutuhan pembiayaan pembangunan
bangunan gedung negara yang bersangkutan,
yang terdiri atas:
1) biaya pelaksanaan konstruksi fisik;
2) biaya perencanaan teknis konstruksi;
3) biaya manajemen konstruksi atau pengawasan
konstruksi; dan
4) biaya pengelolaan kegiatan.
e. Penyusunan pembiayaan bangunan gedung negara
didasarkan pada standar harga per-m2 tertinggi