Permen PU 45 2007

Pedoman Teknis Pembangunan BGN
5. Tahap perencanaan teknis konstruksi untuk bangunan
gedung negara:
• yang berlantai diatas 4 lantai; dan/atau
• dengan luas total diatas 5.000 m 2 ; dan/atau
• dengan klasifikasi khusus; dan/atau
• yang melibatkan lebih dari satu konsultan perencana
maupun pemborong; dan/atau;
• yang dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran
(multiyears project);
diharuskan melibatkan penyedia jasa manajemen konstruksi,
sejak awal tahap perencanaan.
C. PELAKSANAAN KONSTRUKSI
1. Dalam pelaksanaan konstruksi bangunan gedung negara
sudah termasuk tahap pemeliharaan konstruksi.
2. Pelaksanaan konstruksi merupakan tahap pelaksanaan
mendirikan bangunan gedung, baik merupakan
pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya,
maupun perluasan yang sudah ada, dan/atau lanjutan
pembangunan yang belum selesai, dan/atau perawatan
(rehabilitasi, renovasi, restorasi) dilakukan dengan
menggunakan penyedia jasa pelaksana konstruksi sesuai
ketentuan.
3. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen
pelelangan yang telah disusun oleh perencana konstruksi,
dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat
penjelasan pekerjaan/aanwijzing pelelangan, serta ketentuan
teknis (pedoman dan standar teknis) yang dipersyaratkan.
4. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan: kualitas
masukan (bahan, tenaga, dan alat), kualitas proses (tata cara
pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan, seperti
yang tercantum dalam RKS.
5. Pelaksanaan konstruksi harus mendapatkan pengawasan dari
penyedia jasa pengawasan konstruksi atau penyedia jasa
manajemen konstruksi.
6. Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
37