negara

100
Wawasan
• Musyawarah adalah pembahasan
untuk menyatakan
pendapat dalam penyelesaian
masalah bersama.
• Mufakat adalah persetujuan
bulat, untuk kesepakatan
bersama.
Dilaksanakan secara musyawarah untuk mengambil
keputusan. Setiap warga desa berhak untuk mengajukan pendapat.
Bahkan perbedaan pendapat dalam kehidupan masyarakat
pedesaan merupakan hal yang sudah sewajarnya dalam rangka
menentukan kebijakan pemimpin secara demokratis.
Penerapan demokrasi bagi bangsa Indonesia didasarkan
pada pandangan hidup dan dasar negara Indonesia, yaitu
Pancasila. Jadi, bagi bangsa Indonesia demokrasi yang disepakati
adalah demokrasi Pancasila.
Demokrasi Pancasila merupakan kedaulatan rakyat yang
berdasarkan atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dilaksanakan
dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi
kemanusiaan yang adil dan beradab, dan selalu memelihara
persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Adapun pelaksanaan demokrasi pancasila di antaranya:
1. Pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat yang
duduk di lembaga perwakilan rakyat di DPR, DPRD
provinsi, DPRD kabupaten/kota, DPD.
2. Pemilihan Presiden dan wakil presiden secara langsung.
3. Pemilihan kepala daerah
4. Pemilihan ketua kelas, pengurus kelas dan lain sebagainya.
Apabila pelaksanaan demokrasi di Indonesia mengabaikan
Ketuhanan Yang Maha Esa dan menunjukkan perbuatan tidak
manusiawi, maka hal itu jelas bukan demokrasi Pancasila.
Dengan demikian, upaya pemantapan demokrasi Pancasila itu
bukan merupakan tanggung jawab pemerintah saja tetapi tanggung
jawab kita semua baik perorangan, keluarga, masyarakat,
maupun pemerintah.
Upaya tersebut dapat kita lakukan dengan membiasakan diri
bersikap jujur dan ikhlas menghargai pendapat orang lain.
Bermusyawarah untuk mencari jalan keluar yang terbaik dari
setiap persoalan juga harus dipecahkan bersama-sama untuk
kepentingan bersama.
Setiap orang yang terlibat dalam pengambilan suatu
keputusan harus benar-benar sadar bahwa ia ikut bertanggung
jawab terhadap segala keputusan yang diambil melalui
musyawarah itu. Oleh karena itu, segala keputusan yang diambil
melalui musyawarah harus benar-benar ditandai dengan akal
sehat dan hati nurani yang luhur sehingga dapat dipertanggungjawabkan
secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Pelaksanaan kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam konsep
negara-negara modern sekarang ini, pada umumnya tidak
mungkin dilaksanakan secara langsung, melainkan melalui
perwakilan. Hal ini antara lain disebabkan oleh banyaknya
jumlah rakyat dan luasnya wilayah suatu negara yang tidak
memungkinkan dilaksanakannya demokrasi langsung. Oleh
karena itu, rakyat akan menyalurkan segala aspirasinya antara
lain kepada Badan Perwakilan Rakyat (MPR, DPD, DPR, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota). Badan Perwakilan Rakyat
dipilih melalui pemilihan umum.
Pendidikan Kewarganegaraan SMP dan MTs Kelas VIII