negara

D.
Kasus Korupsi dan Upaya Pemberantasan
Korupsi di Indonesia
Negara kita adalah negara hukum. Segala sesuatu peraturan
untuk mengatur kehidupan negara harus berdasarkan pada
hukum. Dalam negara hukum, warga negara mempunyai hak
yang sama tanpa terkecuali. Siapa yang melakukan kesalahan/
pelanggaran hukum harus ditindak menurut peraturan yang
berlaku.
Berkaitan dengan negara hukum, ditegaskan dalam:
1. UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi:
“Negara Indonesia adalah negara hukum”.
Untuk itu, jelaslah dalam negara hukum tidak ada hak
istimewa bagi warga negara, termasuk penyelenggara negara.
Adapun yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah
pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif,
yudikatif, dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyelenggara negara diharapkan yang “bersih”. Penyelenggara
negara yang bersih, adalah penyelenggara yang menaati asasasas
umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek
korupsi, kolusi, dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.
apakah kalian memahami tentang: korupsi, kolusi,
nepotisme
Korupsi adalah tindakan pidana berupa perbuatan buruk
seperti penggelapan uang dan penerimaan uang sogok
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangundangan
yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
Kolusi adalah pemanfaatan atau kerja sama secara sembunyisembunyi
(rahasia) melawan hukum antarpenyelenggara negara
atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang
merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.
Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara
secara melawan hukum yang bertujuan untuk kepentingan
kerabat, keluarga dan atau kroninya di atas kepentingan
masyarakat, bangsa, dan negara.
2. Menurut UU No. 28 Tahun 1999 tentang:
Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi,
kolusi, dan nepotisme.
a) Berisi mengenai penyelenggaraan negara.
Penyelenggara negara meliputi:
1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara.
2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara.
3. Menteri.
4. Gubernur.
Ketaatan terhadap Perundang-Undangan Nasional
77