negara

More documents

Recommendations

Info

A. Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara Dalam kehidupan sehari-hari, kita diharapkan dapat bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Untuk dapat memahami masalah ini terlebih dulu kita paham arti Pancasila di negara kita. Dengan memahami Pancasila, bangsa Indonesia akan memahami jati diri bangsanya sendiri. Untuk sebab itulah perlu adanya dasar negara atau ideologi. Hal ini karena tanpa adanya ideologi, suatu negara akan mudah terombang-ambing oleh negara lain. Pada waktu membentuk negara Indonesia, para pendiri negara telah sepakat untuk menjadikan Pancasila menjadi dasar negara sebagaimana yang tertulis dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, Pancasila perlu kita pahami dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa mengerti, memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila dalam tata kehidupan sehari-hari, Pancasila hanya akan merupakan rangkaian kata-kata indah yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 atau hanya merupakan rumusan yang beku dan mati, serta tidak mempunyai arti bagi kehidupan bangsa Indonesia. Setiap bangsa ingin negaranya berdiri kokoh dan mempunyai arah tujuan yang jelas, sehingga pandangan hidup negara sangat diperlukan. Dengan pandangan hidup inilah, suatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya, menentukan arah, serta cara bangsa itu memecahkan persoalan-persoalan. Tanpa pandangan hidup, suatu bangsa akan terombang-ambing dalam persoalanpersoalan besar yang timbul, terutama persoalan-persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dijadikan sebagai penuntun, petunjuk, dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping itu, Pancasila juga digunakan untuk memecahkan masalah-masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang timbul dalam perkembangan masyarakat yang semakin maju. Dengan berpedoman pada pandangan hidup ini pula, kita akan sukses membangun bangsa kita sendiri. Hal ini terjadi karena di dalam Pancasila terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Pandangan hidup merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur yang dimiliki bangsa kita sendiri, dan diyakini kebenarannya, sehingga menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. Dalam melaksanakan pembangunan, kita tidak boleh begitu saja mencontoh atau meniru model yang dilakukan oleh bangsa lain, tanpa disesuaikan dengan Gambar 1.1 Sebagai pelajar, mari kita amalkan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian. Sumber: Dokumen Penerbit Nilai-Nilai Luhur Pancasila 5
6 pandangan hidup dan kebutuhan bangsa sendiri. Suatu corak pembangunan yang dianggap baik dan memuaskan bagi suatu bangsa, belum tentu baik dan memuaskan bagi bangsa kita. Oleh karena itu, pandangan hidup suatu bangsa merupakan masalah yang sangat asasi bagi kekokohan dan kelestarian suatu bangsa, termasuk bangsa kita. Salah satu masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah adanya dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), termasuk dalam menyerap Iptek dan budaya dari luar. kita sebagai bangsa Indonesia mengakui Pancasila menjadi landasan berfikir dan penyaring dalam menyerap informasi melaksanakan Iptek dan budaya dari luar. Sebagai ideologi negara ataupun sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila merupakan perisai utama terhadap sisi negatif dari kemajuan Iptek. Apalagi dalam era globalisasi sekarang ini. Kemajuan tersebut biasanya dalam kehidupan demikian yang mengarah kepada dampak banyak berdampak negatif. Hal ini harus diadaptasi melalui kesetiaan kita kepada nilai-nilai Pancasila. Dampak negatif dari kemajuan Iptek terhadap ideologi dapat berbentuk paham atau sikap. Paham atau sikap tersebut, antara lain sebagai berikut. 1. Materialisme Materialisme adalah sikap yang selalu mengutamakan dan mengukur segala sesuatu berdasarkan materi. Sikap seperti ini mengakibatkan diabaikannya hubungan batin yang akrab di antara sesama. Dalam hal ini, orang selalu berpandangan, apakah tindakan yang dilakukan akan membawa keuntungan material bagi dirinya atau tidak. Akibat lebih lanjut dari sikap materialisme adalah tindakan yang bersifat diskriminatif. Tindakan ini dilakukan atas dasar pandangan yang membedabedakan tiap orang karena kekayaan, status sosial, kedudukan, dan jabatannya. Contoh: Siswa yang berasal dari tingkat sosial yang lebih tinggi akan lebih diistimewakan daripada siswa yang berasal dari tingkat sosial yang lebih rendah. Akhirnya, sikap tersebut menyebabkan dia memperlakukan orang lain secara tidak sama, hanya melihat dari sisi materi saja. Misalnya pada siapa, bagaimana kekayaannya, dari mana, apa kedudukannya, dan sebagainya. 2. Sekularisme Sekularisme adalah paham atau pandangan yang berpendirian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan pada ajaran agama. Sikap ini merupakan pencerminan dari kehidupan keduniawian. Orang cenderung memisahkan antara kehidupan beragama dengan kehidupan sehari-hari, kehidupan beragama Pendidikan Kewarganegaraan SMP dan MTs Kelas VIII
Page 1 and 2: Jilid 2 untuk SMP dan MTs Kelas VII
Page 3 and 4: Hak Cipta pada Departemen Pendidika
Page 5 and 6: Puji syukur kami panjatkan ke hadir
Page 7: Uji Pembelajaran Semester I .......
Page 11: Perhatikanlah skema alur pembelajar
Page 15 and 16: 8 B. 1. Arti Ideologi Nilai-Nilai P
Page 17 and 18: 10 Ideologi nasional bangsa Indones
Page 19 and 20: 12 3. K.H. Wachid Hasyim, 4. Muhamm
Page 21 and 22: Gambar 1.5 Bangsa Indonesia yang ma
Page 23 and 24: 16 Ada beberapa ciri yang menonjol
Page 25 and 26: 18 4. Pengertian Pancasila sebagai
Page 27 and 28: 20 c. Sifat Ideologi Kebenaran pola
Page 29 and 30: 22 Hakikat pengertian di atas sesua
Page 31 and 32: Gambar 1.11 Upacara bendera merupak
Page 33 and 34: 26 Penjabaran Pancasila yang hierar
Page 35 and 36: 28 Kerja Mandiri Untuk mempertahank
Page 37 and 38: Gambar 1.16 Musyawarah untuk mencap
Page 39 and 40: 32 Tugas Kelompok Kerjakan bersama
Page 41 and 42: 34 5. Salah satu tujuan negara kita
Page 43 and 44: 36 7. Pancasila sebagai ideologi te
Page 45 and 46: Perhatikanlah skema alur pembelajar
Page 47 and 48: 40 Hukum dasar yang dimaksud dalam
Page 49 and 50: 42 Wawasan • Presidensial adalah
Page 51 and 52: 44 Tugas Kelompok Bentuk kelompok y
Page 53 and 54: 46 D. Sikap Positif terhadap Tujuan
Page 55 and 56: Gambar 2.5 Warga menggunakan hak pi
Page 57 and 58: 50 Tugas Kelompok dalam UUD 1945 di
Page 59 and 60: 52 1. Pengertian konstitusi dalam p
Page 61 and 62: 54 3. Undang-Undang Dasar 1945 berl
Page 63 and 64:
Perhatikanlah skema alur pembelajar
Page 65 and 66:
Gambar 3.1 Keputusan Presiden merup
Page 67 and 68:
60 pasal. Selain itu, ada aturan ta
Page 69 and 70:
62 sangat serius berkaitan dengan b
Page 71 and 72:
64 B. Proses Pembuatan Peraturan Pe
Page 73 and 74:
66 n. RUU yang telah disetujui bers
Page 75 and 76:
68 (b) Kemudian, dalam rapat paripu
Page 77 and 78:
70 Sebelumnya, proses pembahasan un
Page 79 and 80:
72 Bentuk Peraturan Perundangan yan
Page 81 and 82:
74 Wawasan • Asas legalitas hukum
Page 83 and 84:
76 Kerja Kerja Mandiri Mandiri a. M
Page 85 and 86:
78 5. Hakim. 6. Pejabat negara lain
Page 87 and 88:
80 Kerja Mandiri Tunjukkan secara j
Page 89 and 90:
82 Dalam melaksanakan tugas koordin
Page 91 and 92:
84 Wawasan • Penyelidik adalah pe
Page 93 and 94:
86 Kerja Mandiri a. Coba cermatilah
Page 95 and 96:
88 9. Dalam menentukan peraturan pe
Page 97 and 98:
C. Jawablah pertanyaan-pernyataan d
Page 99 and 100:
92 11. Negara adalah suatu susunan
Page 101 and 102:
94 32. Pada masa berlakunya UUD 194
Page 103 and 104:
96 Pendidikan Kewarganegaraan SMP d
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
100 Wawasan • Musyawarah adalah p
Page 109 and 110:
102 Wawasan • Sistem proporsional
Page 111 and 112:
104 melalui para wakil rakyat untuk
Page 113 and 114:
106 Gambar 4.4 Ketua osis dipilih b
Page 115 and 116:
108 Kerja Mandiri Tugas Kelompok g.
Page 117 and 118:
110 Kerja Mandiri Demokrasi Pancasi
Page 119 and 120:
Gambar 4.6 Rencana untuk mengadakan
Page 121 and 122:
114 5. Di bawah ini merupakan salah
Page 123 and 124:
116 6. Setiap orang dalam negara de
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
120 Wawasan Thomas Aquino Thomas Aq
Page 129 and 130:
122 3. Sifat-Sifat Kedaulatan Kedau
Page 131 and 132:
124 Adapun Majelis Permusyawaratan
Page 133 and 134:
Gambar 5.4 Pasangan presiden dan wa
Page 135 and 136:
128 Wawasan • Hak interpelasi ada
Page 137 and 138:
130 (e) DPD dapat melakukan pengawa
Page 139 and 140:
132 - Melaksanakan pengawasan terha
Page 141 and 142:
134 Tugas Kelompok Bentuklah kelomp
Page 143 and 144:
136 Masa jabatan presiden dan wakil
Page 145 and 146:
138 b. Hak untuk memperoleh pelayan
Page 147 and 148:
140 1. Dalam Negara Kesatuan Republ
Page 149 and 150:
142 3. Pengertian kedaulatan tidak
Page 151 and 152:
144 9. DPR terdiri atas anggota par
Page 153 and 154:
146 27. Undang-Undang Dasar 1945 te
Page 155 and 156:
148 47. Yang berhak memberikan gela
Page 157 and 158:
150 kolusi : pamanfaatan atau kerja
Page 159 and 160:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 t
Page 161 and 162:
154 Indeks Pengarang Hamidi, Lazim
show all

negara

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?