negara

More documents

Recommendations

Info

A. Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia Istilah konstitusi dalam praktik dapat berarti lebih luas dari pada pengertian Udang-Undang Dasar (UUD), tetapi ada juga yang menyamakannya dengan pengertian UUD. Konstitusi negara kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sejak Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 sampai sekarang, di Indonesia telah berlaku tiga macam Undang- Undang Dasar dalam empat periode. Ketiga macam Undang-Undang Dasar tersebut adalah sebagai berikut. 1. Periode 18 Agustus 1945–27 Desember 1949 Menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Terdiri atas 16 Bab, 37 Pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan. 2. Periode 27 Desember 1949–17 Agustus 1950 Menggunakan UUD “RIS” 1949. Undang-Undang Dasar RIS terdiri atas 6 Bab, 197 Pasal, dan beberapa bagian. 3. Periode 17 Agustus 1950–5 Juli 1959 Menggunakan UUDS 1950 yang terdiri atas 6 Bab, 146 Pasal, dan beberapa bagian. 4. Periode 5 Juli 1959–sekarang, kembali menggunakan UUD 1945. Khusus untuk periode keempat (5 Juli 1959–sekarang) berlaku UUD 1945 dengan pembagian berikut. a. UUD 1945 yang belum diamandemen. b. UUD 1945 yang sudah diamandemen (tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, tahun 2002). Konstitusi negara kita diadakan perubahan dengan maksud untuk menyesuaikan dinamika dalam masyarakat. B. Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Berdasarkan Konstitusi yang Berlaku Di bawah ini merupakan suatu sistem ketatanegaraan di Indonesia berdasarkan konstitusi yang berlaku, untuk itu mari kita pahami bersama. Dinamika ketatanegaraan Indonesia sejak diproklamasikan sebagai negara dan bangsa yang merdeka sampai dengan sekarang, dapat dikatakan cukup berkembang. Negara Indonesia mengalami dinamika pasang surut sesuai situasi dan kondisi yang ada, sehingga memengaruhi tatanan bangsa dan negara Indonesia sendiri. Pergerakan atas dinamika ketatanegaraan suatu negara, termasuk negara Indonesia dapat dilihat dari Hukum Dasar atau Konstitusi yang digunakan untuk mengatur negara tersebut. Konstitusi-Konstitusi di Negara Indonesia Gambar 2.1 Rapat komisi anggota MPR membahas Undang-undang. Sumber: Gatra, Juli 2005 39
40 Hukum dasar yang dimaksud dalam hubungannya dengan ketatanegaraan suatu negara dinamakan dengan Undang- Undang Dasar (UUD). Dinamika ketatanegaraan Indonesia berisi mengenai penjelasan, bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan yang ada dalam UUD 1945 dan UUD penggantinya diuraikan dalam materi berikut ini. 1. UUD 1945 Kurun Waktu 18 Agustus 1945–27 Desember 1949 Dalam kurun waktu 1945 sampai dengan 1949, jelas bahwa UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan secara baik, apalagi dilaksanakan dengan murni dan konsekuen. Hal ini karena pada waktu itu kita sedang dalam keadaan pancaroba, dalam usaha membela dan mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Sementara itu, pihak kolonial Belanda justru ingin menjajah kembali Indonesia yang telah merdeka. Bentuk negara maupun bentuk pemerintahan pada kurun waktu 1945–1949 di antaranya: a. Bentuk negara Bentuk Negara adalah Negara Kesatuan. Pernyataan ini terdapat dalam UUD 1945 Bab I Pasal 1 berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam negara tidak ada negara. Negara dibagi dalam daerahdaerah, dan tidak terdiri dari negara-negara bagian. Dalam negara kesatuan, kekuasaan tertinggi berada pada pemerintah pusat bukan pada pemerintah daerah, dan pemerintah pusat mempunyai kedaulatan sepenuhnya baik ke dalam maupun ke luar.” b. Bentuk pemerintahan Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Hakikat republik (Res Publika) adalah kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat “untuk kepentingan umum”. c. Sistem pemerintahan Sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial. Sistem pemerintahan presidensial adalah suatu sistem di mana menteri-menterinya bertanggung jawab kepada presiden. Presiden menjadi kepala eksekutif, mengangkat serta memberhentikan para menteri. Para menteri bertanggung jawab penuh kepada presiden. Sistem pemerintahan presidensial hanya bertahan selama 2 (dua) bulan. Hal ini karena kabinet presidensial yang sesuai dengan ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 khususnya Pasal 17 UUD 1945 yang secara resmi dibentuk tanggal 2 September1945 telah diubah melalui Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 dan diganti menjadi sistem pemerintahan berdasarkan Kabinet Parlementer, tanpa terlebih dahulu mengubah secara formal aturan atau Pendidikan Kewarganegaraan SMP dan MTs Kelas VIII
Page 1 and 2: Jilid 2 untuk SMP dan MTs Kelas VII
Page 3 and 4: Hak Cipta pada Departemen Pendidika
Page 5 and 6: Puji syukur kami panjatkan ke hadir
Page 7: Uji Pembelajaran Semester I .......
Page 11 and 12: Perhatikanlah skema alur pembelajar
Page 13 and 14: 6 pandangan hidup dan kebutuhan ban
Page 15 and 16: 8 B. 1. Arti Ideologi Nilai-Nilai P
Page 17 and 18: 10 Ideologi nasional bangsa Indones
Page 19 and 20: 12 3. K.H. Wachid Hasyim, 4. Muhamm
Page 21 and 22: Gambar 1.5 Bangsa Indonesia yang ma
Page 23 and 24: 16 Ada beberapa ciri yang menonjol
Page 25 and 26: 18 4. Pengertian Pancasila sebagai
Page 27 and 28: 20 c. Sifat Ideologi Kebenaran pola
Page 29 and 30: 22 Hakikat pengertian di atas sesua
Page 31 and 32: Gambar 1.11 Upacara bendera merupak
Page 33 and 34: 26 Penjabaran Pancasila yang hierar
Page 35 and 36: 28 Kerja Mandiri Untuk mempertahank
Page 37 and 38: Gambar 1.16 Musyawarah untuk mencap
Page 39 and 40: 32 Tugas Kelompok Kerjakan bersama
Page 41 and 42: 34 5. Salah satu tujuan negara kita
Page 43 and 44: 36 7. Pancasila sebagai ideologi te
Page 45: Perhatikanlah skema alur pembelajar
Page 49 and 50: 42 Wawasan • Presidensial adalah
Page 51 and 52: 44 Tugas Kelompok Bentuk kelompok y
Page 53 and 54: 46 D. Sikap Positif terhadap Tujuan
Page 55 and 56: Gambar 2.5 Warga menggunakan hak pi
Page 57 and 58: 50 Tugas Kelompok dalam UUD 1945 di
Page 59 and 60: 52 1. Pengertian konstitusi dalam p
Page 61 and 62: 54 3. Undang-Undang Dasar 1945 berl
Page 63 and 64: Perhatikanlah skema alur pembelajar
Page 65 and 66: Gambar 3.1 Keputusan Presiden merup
Page 67 and 68: 60 pasal. Selain itu, ada aturan ta
Page 69 and 70: 62 sangat serius berkaitan dengan b
Page 71 and 72: 64 B. Proses Pembuatan Peraturan Pe
Page 73 and 74: 66 n. RUU yang telah disetujui bers
Page 75 and 76: 68 (b) Kemudian, dalam rapat paripu
Page 77 and 78: 70 Sebelumnya, proses pembahasan un
Page 79 and 80: 72 Bentuk Peraturan Perundangan yan
Page 81 and 82: 74 Wawasan • Asas legalitas hukum
Page 83 and 84: 76 Kerja Kerja Mandiri Mandiri a. M
Page 85 and 86: 78 5. Hakim. 6. Pejabat negara lain
Page 87 and 88: 80 Kerja Mandiri Tunjukkan secara j
Page 89 and 90: 82 Dalam melaksanakan tugas koordin
Page 91 and 92: 84 Wawasan • Penyelidik adalah pe
Page 93 and 94: 86 Kerja Mandiri a. Coba cermatilah
Page 95 and 96: 88 9. Dalam menentukan peraturan pe
Page 97 and 98:
C. Jawablah pertanyaan-pernyataan d
Page 99 and 100:
92 11. Negara adalah suatu susunan
Page 101 and 102:
94 32. Pada masa berlakunya UUD 194
Page 103 and 104:
96 Pendidikan Kewarganegaraan SMP d
Page 105 and 106:
Perhatikanlah skema alur pembelajar
Page 107 and 108:
100 Wawasan • Musyawarah adalah p
Page 109 and 110:
102 Wawasan • Sistem proporsional
Page 111 and 112:
104 melalui para wakil rakyat untuk
Page 113 and 114:
106 Gambar 4.4 Ketua osis dipilih b
Page 115 and 116:
108 Kerja Mandiri Tugas Kelompok g.
Page 117 and 118:
110 Kerja Mandiri Demokrasi Pancasi
Page 119 and 120:
Gambar 4.6 Rencana untuk mengadakan
Page 121 and 122:
114 5. Di bawah ini merupakan salah
Page 123 and 124:
116 6. Setiap orang dalam negara de
Page 125 and 126:
Perhatikanlah skema alur pembelajar
Page 127 and 128:
120 Wawasan Thomas Aquino Thomas Aq
Page 129 and 130:
122 3. Sifat-Sifat Kedaulatan Kedau
Page 131 and 132:
124 Adapun Majelis Permusyawaratan
Page 133 and 134:
Gambar 5.4 Pasangan presiden dan wa
Page 135 and 136:
128 Wawasan • Hak interpelasi ada
Page 137 and 138:
130 (e) DPD dapat melakukan pengawa
Page 139 and 140:
132 - Melaksanakan pengawasan terha
Page 141 and 142:
134 Tugas Kelompok Bentuklah kelomp
Page 143 and 144:
136 Masa jabatan presiden dan wakil
Page 145 and 146:
138 b. Hak untuk memperoleh pelayan
Page 147 and 148:
140 1. Dalam Negara Kesatuan Republ
Page 149 and 150:
142 3. Pengertian kedaulatan tidak
Page 151 and 152:
144 9. DPR terdiri atas anggota par
Page 153 and 154:
146 27. Undang-Undang Dasar 1945 te
Page 155 and 156:
148 47. Yang berhak memberikan gela
Page 157 and 158:
150 kolusi : pamanfaatan atau kerja
Page 159 and 160:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 t
Page 161 and 162:
154 Indeks Pengarang Hamidi, Lazim
show all

negara

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?