negara

(e) Imunitas.
(f) Protokoler.
(g) Keuangan dan administratif.
Selain memiliki hak, anggota MPR mempunyai
kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu sebagai
berikut.
(a) Mengamalkan Pancasila.
(b) Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan
perundang-undangan.
(c) Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan kerukunan nasional.
(d) Mendahulukan kepentingan negara di atas
kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
(e) Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil
daerah.
Sebelum memangku jabatannya, anggota MPR mengucapkan
sumpah/janji bersama-sama yang dipandu oleh
Ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna MPR.
(Pasal 5 UU No. 22 Tahun 2003).
b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
1) Susunan dan Keanggotaan DPR
Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam
Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Anggota
DPR terdiri atas partai politik peserta pemilihan umum
yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Angota
DPR berjumlah lima ratus lima puluh orang. Keanggotaan
DPR diresmikan dengan Keputusan Presiden. Anggota
DPR berdomisili di Ibukota Negara Republik Indonesia.
Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan
berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru
mengucapkan janji/atau sumpah.
2) Kedudukan dan Fungsi DPR
DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang
berkedudukan sebagai lembaga negara dan mempunyai
fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan.
3) Tugas dan Wewenang DPR
Tugas dan wewenang DPR ditegaskan dalam Pasal
26 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2003.
(a) Membentuk undang-undang yang dibahas dengan
Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
(b) Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan
undang-undang APBN dan rancangan undangundang
yang berkaitan dengan pajak, pendidikan,
dan agama.
(c) Menetapkan APBN bersama Presiden dengan
memperhatikan pertimbangan DPD.
Kedaulatan Rakyat di Negara Kita
Wawasan
• Hak imunitas atau hak
kekebalan hukum anggota
MPR adalah hak untuk tidak
dapat dituntut di muka
pengadilan karena pernyataan
dan pendapat yang
disampaikan dalam rapatrapat
MPR dengan pemerintah
dan rapat-rapat MPR
lainnya sesuai dengan
peraturan perundangundangan.
• Hak xer adalah hak anggota
MPR untuk memperoleh
kehormatan, berkenaan
dengan jabatannya dalam
acara-acara kenegaraan
atau acara resmi maupun
dalam melaksanakan
tugasnya.
127