negara

More documents

Recommendations

Info

Keanggotaan BPUPKI dibentuk pada tanggal 28 Mei 1945, dan mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945–1 Juni 1945. Dalam sidang pertama dibicarakan khusus mengenai dasar negara atau ideologi negara untuk Indonesia merdeka. Pada sidang pertama banyak anggota yang berbicara, dua di antaranya adalah Muhammad Yamin dan Bung Karno. Keduanya masing-masing mengusulkan calon dasar negara untuk Indonesia merdeka. Muhammad Yamin mengajukan usul mengenai dasar negara secara lisan yang terdiri atas lima hal, yaitu sebagai berikut. 1. Peri Kebangsaan. 2. Peri Kemanusiaan. 3. Peri Ketuhanan. 4. Peri Kerakyatan. 5. Kesejahteraan Rakyat. Selain mengajukan secara lisan, Muhammad Yamin juga mengajukan secara tertulis yang terdiri atas lima hal, yaitu sebagai berikut. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemakmuran yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Usul ini diajukan pada tanggal 29 Mei 1945. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengajukan usul mengenai calon dasar negara yang terdiri atas lima hal, yaitu sebagai berikut. 1. Nasionalisme (kebangsaan Indonesia). 2. Internasionalisme (perikemanusiaan). 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan Yang Maha Esa (ketuhanan yang berkebudayaan). Kelima hal ini oleh Ir. Soekarno diberi nama Pancasila. Lebih lanjut Ir. Soekarno mengemukakan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi Trisila, yaitu sebagai berikut. 1. Sosionasionalisme. 2. Sosiodemokrasi. 3. Ketuhanan. Ketiga hal ini, menurutnya juga dapat diperas menjadi Ekasila Usulan dasar negara yang disampaikan oleh Ir. Soekarno dan juga usulan-usulan yang disampaikan tokoh lain, seperti Muhammad Yamin (tanggal 29 Mei 1945) terus dibahas oleh para tokoh anggota BPUPKI. Usul-usul tersebut dibahas oleh para anggota panitia kecil BPUPKI yang terdiri atas 8 (delapan) orang, yaitu: 1. Ir. Soekarno, 2. Ki Bagus Hadikusumo, Nilai-Nilai Luhur Pancasila 11
12 3. K.H. Wachid Hasyim, 4. Muhammad Yamin, 5. M. Sutardjo Kartohadikusumo, 6. Mr. A.A. Maramis, 7. R. Otto Iskandar Dinata, dan 8. Drs. Muhammad Hatta, Tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara panitia kecil dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Hasil yang dicapai antara lain disetujuinya dibentuknya sebuah panitia kecil yang terdiri sembilan orang, yaitu: 1. Ir. Soekarno, 2. Drs. Muhammad Hatta, 3. Mr. A.A. Maramis, 4. K.H. Wachid Hasyim, 5. Abdul Kahar Muzakhir, 6. Abikusno Tjokrosujono, 7. H. Agus Salim, 8. Mr. Ahmad Subardjo, dan 9. Mr. Muhammad Yamin. Panitia kecil yang beranggotakan sembilan orang ini pada saat itu juga berhasil merumuskan Mukadimah Hukum Dasar yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan “Piagam Jakarta”. Adapun bunyi lengkapnya sebagai berikut. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia ini dalam suatu hukum dasar negara Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan SMP dan MTs Kelas VIII
Page 1 and 2: Jilid 2 untuk SMP dan MTs Kelas VII
Page 3 and 4: Hak Cipta pada Departemen Pendidika
Page 5 and 6: Puji syukur kami panjatkan ke hadir
Page 7: Uji Pembelajaran Semester I .......
Page 11 and 12: Perhatikanlah skema alur pembelajar
Page 13 and 14: 6 pandangan hidup dan kebutuhan ban
Page 15 and 16: 8 B. 1. Arti Ideologi Nilai-Nilai P
Page 17: 10 Ideologi nasional bangsa Indones
Page 21 and 22: Gambar 1.5 Bangsa Indonesia yang ma
Page 23 and 24: 16 Ada beberapa ciri yang menonjol
Page 25 and 26: 18 4. Pengertian Pancasila sebagai
Page 27 and 28: 20 c. Sifat Ideologi Kebenaran pola
Page 29 and 30: 22 Hakikat pengertian di atas sesua
Page 31 and 32: Gambar 1.11 Upacara bendera merupak
Page 33 and 34: 26 Penjabaran Pancasila yang hierar
Page 35 and 36: 28 Kerja Mandiri Untuk mempertahank
Page 37 and 38: Gambar 1.16 Musyawarah untuk mencap
Page 39 and 40: 32 Tugas Kelompok Kerjakan bersama
Page 41 and 42: 34 5. Salah satu tujuan negara kita
Page 43 and 44: 36 7. Pancasila sebagai ideologi te
Page 47 and 48: 40 Hukum dasar yang dimaksud dalam
Page 49 and 50: 42 Wawasan • Presidensial adalah
Page 51 and 52: 44 Tugas Kelompok Bentuk kelompok y
Page 53 and 54: 46 D. Sikap Positif terhadap Tujuan
Page 55 and 56: Gambar 2.5 Warga menggunakan hak pi
Page 57 and 58: 50 Tugas Kelompok dalam UUD 1945 di
Page 59 and 60: 52 1. Pengertian konstitusi dalam p
Page 61 and 62: 54 3. Undang-Undang Dasar 1945 berl
Page 65 and 66: Gambar 3.1 Keputusan Presiden merup
Page 67 and 68: 60 pasal. Selain itu, ada aturan ta
Page 69 and 70:
62 sangat serius berkaitan dengan b
Page 71 and 72:
64 B. Proses Pembuatan Peraturan Pe
Page 73 and 74:
66 n. RUU yang telah disetujui bers
Page 75 and 76:
68 (b) Kemudian, dalam rapat paripu
Page 77 and 78:
70 Sebelumnya, proses pembahasan un
Page 79 and 80:
72 Bentuk Peraturan Perundangan yan
Page 81 and 82:
74 Wawasan • Asas legalitas hukum
Page 83 and 84:
76 Kerja Kerja Mandiri Mandiri a. M
Page 85 and 86:
78 5. Hakim. 6. Pejabat negara lain
Page 87 and 88:
80 Kerja Mandiri Tunjukkan secara j
Page 89 and 90:
82 Dalam melaksanakan tugas koordin
Page 91 and 92:
84 Wawasan • Penyelidik adalah pe
Page 93 and 94:
86 Kerja Mandiri a. Coba cermatilah
Page 95 and 96:
88 9. Dalam menentukan peraturan pe
Page 97 and 98:
C. Jawablah pertanyaan-pernyataan d
Page 99 and 100:
92 11. Negara adalah suatu susunan
Page 101 and 102:
94 32. Pada masa berlakunya UUD 194
Page 103 and 104:
96 Pendidikan Kewarganegaraan SMP d
Page 105 and 106:
Perhatikanlah skema alur pembelajar
Page 107 and 108:
100 Wawasan • Musyawarah adalah p
Page 109 and 110:
102 Wawasan • Sistem proporsional
Page 111 and 112:
104 melalui para wakil rakyat untuk
Page 113 and 114:
106 Gambar 4.4 Ketua osis dipilih b
Page 115 and 116:
108 Kerja Mandiri Tugas Kelompok g.
Page 117 and 118:
110 Kerja Mandiri Demokrasi Pancasi
Page 119 and 120:
Gambar 4.6 Rencana untuk mengadakan
Page 121 and 122:
114 5. Di bawah ini merupakan salah
Page 123 and 124:
116 6. Setiap orang dalam negara de
Page 125 and 126:
Perhatikanlah skema alur pembelajar
Page 127 and 128:
120 Wawasan Thomas Aquino Thomas Aq
Page 129 and 130:
122 3. Sifat-Sifat Kedaulatan Kedau
Page 131 and 132:
124 Adapun Majelis Permusyawaratan
Page 133 and 134:
Gambar 5.4 Pasangan presiden dan wa
Page 135 and 136:
128 Wawasan • Hak interpelasi ada
Page 137 and 138:
130 (e) DPD dapat melakukan pengawa
Page 139 and 140:
132 - Melaksanakan pengawasan terha
Page 141 and 142:
134 Tugas Kelompok Bentuklah kelomp
Page 143 and 144:
136 Masa jabatan presiden dan wakil
Page 145 and 146:
138 b. Hak untuk memperoleh pelayan
Page 147 and 148:
140 1. Dalam Negara Kesatuan Republ
Page 149 and 150:
142 3. Pengertian kedaulatan tidak
Page 151 and 152:
144 9. DPR terdiri atas anggota par
Page 153 and 154:
146 27. Undang-Undang Dasar 1945 te
Page 155 and 156:
148 47. Yang berhak memberikan gela
Page 157 and 158:
150 kolusi : pamanfaatan atau kerja
Page 159 and 160:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 t
Page 161 and 162:
154 Indeks Pengarang Hamidi, Lazim
show all

negara

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?