negara

Gambar 2.4 Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung merupakan Lembaga negara yang berwenang
untuk menegakkan kebenaran sesuai undang-undang.
Sumber: Ensiklopedi Umum untuk Pelajar, 2005
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, maupun Komisi
Yudisial mempunyai peran yang berbeda. Namun, perbedaan
itu tersebut merupakan upaya untuk menegakkan keadilan
secara proporsional.
Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap
undang-undang; memutuskan sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Komisi Yudisial bersifat mandiri dan mempunyai wewenang
untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung, berupaya
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,
serta perilaku adil bagi negara Indonesia.
Kesemuanya itu, secara otomatis mempunyai peranan yang
berbeda-beda. Namun, pada dasarnya bertujuan untuk tetap
tegaknya keadilan.
Sekarang, lembaga tertinggi dan tinggi negara sudah tidak
ada, yang ada adalah lembaga negara. Di antaranya MPR,
Presiden, DPR, BPK, dan MA. Masing-masing lembaga negara
mempunyai peranan yang berbeda-beda.
Dengan demikian, amandemen konstitusi dimaksudkan
agar negara Indonesia benar-benar merupakan pemerintahan
yang konstitusional (Constitutionil Government). Pemerintah yang
konstitusional tidak hanya berdasarkan pada sebuah konstitusi,
tetapi konstitusi negara harus berisi mengenai adanya
pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak warga negara.
Pemerintahan konstitusional mengarah pada pemerintahan
negara demokratis. Jadi, amandemen UUD 1945 diharapkan
dapat menjadikan negara Indonesia benar-benar demokratis.
Amandemen atas UUD 1945 hasilnya harus disempurnakan
agar sesuai dengan tuntutan perkembangan dan mampu
menjadi landasan bagi pemerintahan demokratis di Indonesia.
Konstitusi-Konstitusi di Negara Indonesia
47